Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Traditional Dibidang Keanekaragaman Hayati Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Bagi Masyarakat Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Izin Usaha Yang Terletak Di Lahan Masyarakat Adat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengelolaan Tanah Masyarakat Adat Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas Melalui Merger Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Penggerak Perekonomian Dikaitkan Dengan Pembiayaan Melalui Kredit Perbankan Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Badan Hukum Dikaitkan Dengan Hak Kesetaraan Pelaku Usaha Berdasarkan Asas Keadilan Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengenaan Pajak Atas Kontrak Bagi Hasil Industri Minyak Dan Gas Bumi Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Suatu Upaya Pembangunan Hukum Perpajakan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Mewujudkan Putusan Pengadilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Tanah Kavling Untuk Perumahan dan Kawasan Pemukiman Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Dikaitkan Dengan Penataan Ruang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Tanah Kavling untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Tidak Sesuai dengan Peruntukan Dikaitkan dengan Penataan Ruang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Capital Gains Dihubungkan Dengan Ketentuan Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Secara Bilateral Antara Negara Indonsia Dengan Negara Lain

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA SECARA UNILATERAL TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN CAPITAL GAINS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA SECARA BILATERAL ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penguasaan Pangsa Pasar Bidang Ketenagalistrikan Oleh BUMN Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) Sebagai Strategi Penyehatan Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Menunjang Pembangunan Hukum Ekonomi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyediaan Tenaga Kerja Asing Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimingrasian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelenggaraan Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/Bot) pada Pemerintah Propinsi Jawa Barat dihubungkan dengan UU Pemerintahan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Kewajiban Bank Dalam Likuidasi Berbentuk Perseroan Terbatas Melalui Penjualan Aset berupa Tanah Dan Bangunan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KEWAJIBAN BANK DALAM LIKUIDASI BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS, MELALUI PENJUALAN ASET BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Objek Barang Perdagangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA OBJEK BARANG PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI MANDATORY CONVERTIBLE BONDS DIKAITKAN DENGAN PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian kredit macet melalui penjualan obyek jaminan jaminan tanah dengan sistem lelang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Usaha Milik Negara Dengan Skdekusi Barang Jaminan Hak Tanggungan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Pada Perusahaan PMA Melalui Arbitrase

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembangunan Gedung Melalui Arbitrase.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Dalam Reklamasi Tanah Pantai Melalui arbitrase Internasional Studi Kasus Proyek Reklamasi Pantai Timur Surabaya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Medik Akibat Perbuatan Melawan Hukum Melalui Mediasi Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak-Hak Pasien dan Dokter.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Pelunasan Kredit Bank Berdasarkan Keadilan dikaitkan Dengan Perhitungan Bunga Sebelum Jatuh Tempo Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian sengketa pembiayaan syariah bermasalah pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian sengketa Pertanahan Antara Pemilik Girik Dengan Pemilik Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Ganda

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN ANTARA PEMILIK GIRIK DENGAN PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH SECARA GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Pengelolaan Perkebunan Diatas Hak Ulayat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Pertanahan DiBidang Perumahan Melalui Sidang Persiapan Serta Komisi Penyelesaian Sengketa Tanah Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Arbitrase Dalam Rangka Otonomi di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk Barang Impor Obyek Perdagangan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Pada Tanah Perkebunan Melalui Mediasi Dihubungkan Dengan Sistem Pertanahan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Mel;awan Hukum Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh WNA Suatu Kajian Dalam Upaya Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Perusahaan Perikanan Antara Perusahaan Swasta Nasional Dengan Perusahaan Perikanan Asing

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tender Pengadaan Barang dan Jasa Dihubungkan Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Elektronik Di Bdang Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI BIDANG PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBUATAN MELAWAN HUKUM NAZHIR DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Organ Perseroan Pada Perusahaan Kelompok Dalam Kepemilikan Silang Atas Saham Dikaitkan Dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sebagai Upaya Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog