Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

FUNGSI DAN PENERAPAN PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI BATU UJI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - Holy Yordhan Nando Rajagukguk - Mei Susanto, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENERBITAN PERATURAN DAERAH KOTA KREATIF BEKASI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Hernadi Affandi - NATAYA QISTHINA - Tarsisius Murwaji

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMOR 102/PUU - VII/2009 TENTANG PENGUJIAN PASAL 28 DAN PASAL 111 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Hernadi Affandi , S.H.,LL.M - Rahayu Prasetianingsih, S.H. - Saydin Syuhur Isa

Detail Cantuman XML Detail Cite

SUATU TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PERANCIS TENTANG PELARANGAN PEMAKAIAN SIMBOL-SIMBOL KEAGAMAAN DALAM KAITANYA DENGAN INSTRUMEN-INSTRUMEN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Hernadi Affandi, S.H - Karmila Fitriyani - Ny. Tien S. Saefullah, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TENTANG AKIBAT HUKUM JUDISIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. - Rd. Ahadiat A M

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PUU-V/2007 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Mahmudin Nur Al-Gozaly - Prof. Dr.I Gde Panjta Astawa, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TERSANGKA BOM BALI

Giri Ahmad Taufik - Hernadi Affandi, S.H. - Sigid Suseno, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Oursourcing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011

Dr. Hernadi Affandi, SH., LL.M. - Dr. Hj. Yani Pujiwati, SH., MH. - YULIANA FRANSISKA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan Warganegara Didepan Hukum Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Hernadi Affandi - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANISME HARMONISASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT UU NO. 10 TH 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Aditya Rahmadhony - Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

FUNGSI DAN PENERAPAN PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI BATU UJI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENERBITAN PERATURAN DAERAH KOTA KREATIF BEKASI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA NOMOR 102/PUU - VII/2009 TENTANG PENGUJIAN PASAL 28 DAN PASAL 111 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

SUATU TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PERANCIS TENTANG PELARANGAN PEMAKAIAN SIMBOL-SIMBOL KEAGAMAAN DALAM KAITANYA DENGAN INSTRUMEN-INSTRUMEN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

TINJAUAN TENTANG AKIBAT HUKUM JUDISIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PUU-V/2007 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TERSANGKA BOM BALI

Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Oursourcing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011

Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan Warganegara Didepan Hukum Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

MEKANISME HARMONISASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT UU NO. 10 TH 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi