Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Berikutnya Halaman Akhir

KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GESIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H.,M.H. - RISMA AYU

Detail Cantuman XML Detail Cite

LARANGAN BAGI SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG HAMIL UNTUK MELANJUTKAN SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGANANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20TA

DHUHA AZWARI P - Dr. Hj. Sherly Imam Slamet, S.H., M.H., CN. - Hj. Fatmi Utarie Nasution S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANGPEREMPUAN DITINJAU MENURUT HHUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN DAN HUKUM ISLAM

Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H.,M.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Wisnu Rahadian

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBAGIAN WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT MANDAILING GODANG DI TINJAU DARI KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Farid Ardiansyah Lubis - Hj. Asih Baktiasih, S.H - Hj. Fatmi Utarie Nasution S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Etty Mulyati, S.H.,M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H.,M.H. - Vinna Adean Violila

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA YANG PERKAWINANNYA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA YANG DILANGSUNGKAN MENURUT HUKUM AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H - STEPHANIE T.G SINAGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN HARTA WARISAN SEBAGAI AGUNAN DALAM MENGAJUKAN KREDIT MODAL KERJA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. - Muhammad Rahman Yustiadi Pratama

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERGESERAN KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP KEMENAKAN PADA MASYARAKAT PARIAMAN PERANTAU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA JAMBI

Abdika Muhammad - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKU ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Astrid Tonthawi - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

WARIS ADAT TERHADAP HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DI DESA ADAT MULYASARI KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Bugie Asmara - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. - Kilkoda Agus Saleh, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GESIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

LARANGAN BAGI SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG HAMIL UNTUK MELANJUTKAN SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGANANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20TA

PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANGPEREMPUAN DITINJAU MENURUT HHUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN DAN HUKUM ISLAM

PEMBAGIAN WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT MANDAILING GODANG DI TINJAU DARI KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

AKIBAT HUKUM ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA YANG PERKAWINANNYA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA YANG DILANGSUNGKAN MENURUT HUKUM AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PENGGUNAAN HARTA WARISAN SEBAGAI AGUNAN DALAM MENGAJUKAN KREDIT MODAL KERJA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

PERGESERAN KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP KEMENAKAN PADA MASYARAKAT PARIAMAN PERANTAU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA JAMBI

PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKU ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

WARIS ADAT TERHADAP HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DI DESA ADAT MULYASARI KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi