Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

INTERVENSI ASING DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS-KASUS PENGEBOMAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukm Atas Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Sistem Peradilan Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Lembaga Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN AFFTA ( ASEAN FREE TRADE AREA ) DALAM KONTEKS INTEGRASI EKONOMI DAN DAMPAK BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KECENDERUNGAN KEBERPIHAKKAN (BIAS) SALAH SEORANG ARBITRATOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRATSE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedaulatan Ekonomi Negara Atas Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundangan Di Bidang Pertambangan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Status Jus Cogens (Peremptory Norms) Dalam Hukum Internasional Serta Peranannya Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Universal.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT PENUNJUKAN (LETTER OF APPOINTMENT) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL DIKAITKAN DENGAN KONTRAK INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT ARBITRASE ONLINE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN ARBITRASE ONLINE PADA DUNIA MAYA (CYBER WORLD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan Modal Asing Dalam Perbankan Indonesia Dikaitkan Dengan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESEPEKATAN PERJANJIAN KONFERENSI KE VI DI HONGKONG DI BIDANG PERTANIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESIAPAN HUKUM MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL DALAM MENGHADAPI ERA LIBERALISASI SEBAGAI KONSEKUENSI ATAS KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Atau Musik Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukm Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Berkaitan Dengan Pengembangan Investi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA (HOST COUNTRY) BAGI INVESTOR ASING MELALUI PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING BERDASARKAN FAIR AND EQUITABLE TREATMENT STANDARD YANG TERDAPAT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY TERKAIT DENGAN KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG DALAM PENUNTUTAN KARGO DIKAITKAN DENGAN UNCTAD / ICC RULES FOR MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENTS TAHUN 1991 DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT FREEPORT SEBAGAI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (MULTINATIONAL CORPORATION) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Industri Budaya Yang Berkaitan Dengan Merek Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Serta Manfaatnya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM KOMERSIALISASI PRODUK REKAYASA GENETIK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN BATAS-BATAS WILAYAH NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA: STUDI KASUS BENCANA ALAM TSUNAMI ACEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP HUMANITARIAN INTERVENTION OLEH ASEAN DALAM KONFLIK YANG TERJADI DI MYANMAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP INTERNATIONAL MINIMUM STANDARD DALAM PERLAKUAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERHADAP TINDAKAN INDIRECT EXPROPRIATION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP PRIOR INFORMED CONSENT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA MENURUT KONVENSI ROTTERDAM 1998 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN PRODUK MAKANAN/MINUMAN BERDASARKAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) AGREEMENT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN PRODUK MAKANAN/MINUMAN BERDASRKAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) AGREEMENT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD MEASURES) BAGI INDUSTRI BAJA NASIONAL BERDASARKAN GAAT (WTO) DAN AGREEMENT ON SAFEGUARDS DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM KERANGKA AGREEMENT ON TRADE IN GOODS ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN ASET KEPADA PIHAK KETIGA DAN PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM PROSES PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN SUPERTANKER PERTAMINA KEPADA FRONTLINE DIKAITKAN DENGAN PUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMANAN SELAT MALAKA-SINGAPURA SEBAGAI SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLIKASINYA BAGI NEGARA TEPI ( LITTORAL STATES )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN PERMANEN ATAS SUMBER DAYA ALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN ANTI-DUMPING MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (KASUS TINDAKAN ANTI-DUMPING UNI EROPA TERHADAP PRODUK RING BINDER DAN 3,5 MICRODISK ASAL INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN LIBERALISASI SEKTOR PENDIDIKAN DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES / WTO SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PRINSIP MINIMUM STANDARD OF TREATMENT (MST) DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL (P4M) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN TRADE RESTRICTION DALAM MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS (MEAs) BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN WORLD TRADE ORGANIZATION TENTANG PRODUK TEKSTIL TERKAIT DENGAN PRODUK TEKSTIL CINA DAN IMPLIKASINYA BAGI TEKSTIL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGEJARAN DAN PENANGKAPAN KAPAL ASING PENGANGKUT SENJATA NUKLIR DI WILAYAH LAUT TERITORIAL SUATU NEGARA OLEH KAPAL PERANG NEGARA KETIGA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING BAGI PRODUK KERTAS INDONESIA OLEH KOREA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGANN PENGATURAN WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengenaan Kewajiban Kepabean Terhadap Transmisi Eletronik Dalam Kerangka Hukum WTO.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHAPUSAN KUOTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) MENUJU LIBERALISASI SEKTOR TPT DALAM WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP EKSPOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH INDONESIA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN DAN CHINA ( ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA / ACFTA ) DIKAITKAN DENGAN PRAKTEK NEGARA MENURUT KONVENSI WINA 1969 DAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Dalam Kasus Timor Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Hukum Negara-Negara Asean dan Perbandingannya Dengan Hukum Regional di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Melalui Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laot Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Alternatif Penyelesian Sengketa Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase Online Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog