Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKANREKAYASA KASUS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DANMENJADI SAKSI VERBALISAN DALAM PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGANPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA

H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - I. Tajudin, S.H.,M.H. - Zardin Adrian

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 145 K/ PID. SUS/2011 DENGAN TERDAKWA Dr. Drs BAHASYIM ASSIFIE, M. Si. Bin KHALIL SARINOTO TERKAIT PENJATUHAN PIDANA SECARA AKUMULASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

I. Tajudin, S.H.,M.H. - SANJES MASDEAR SARAGIH - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1427 K/PID.SUS/2010 MENGENAI PERBEDAAN PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 23

EVELYNA CLARISA - I. Tajudin, S.H.,M.H. - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MENGENAI KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIPUTUS SEBAGAI TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1926K/PID/2010

I. Tajudin, S.H.,M.H. - MERRY SISCHA - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NOMOR 01/PEN.PRAP/2011/PN.PL.R TENTANG SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TERHADAP LEWIS BIN SUHUI DAN UNDIT H. DEMEN BIN HILEP DEMEN YANG DILAKUKAN OLEH POLRES PALANGKARAYA

Dr. Sigid Suseno, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H.,M.H. - Rachmi Siti Awlyanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM ATAS NAMA TERDAKWA M. RASYID AMRULLAHRAJASA DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINT

AXELSYAH REZA MIRAZA - I. Tajudin, S.H.,M.H. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 242 KUHP DAN KUHAP

ALMARIA. D - Dr. Sigid Suseno, S.H.,M.H. - I. Tajudin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME PADA TAHAP PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAM

Asri Rezeki - I. Tajudin, S.H.,M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PENGAJUAN KEBERATAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PERAMPASAN BARANG MILIK PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN

Burhanudin Abdul Gani Sutisna - I. Tajudin, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN MAPLRAKTIK DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KUHP

I. Tajudin, S.H.,M.H. - Romi Pauzi - Somawidjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKANREKAYASA KASUS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DANMENJADI SAKSI VERBALISAN DALAM PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGANPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 145 K/ PID. SUS/2011 DENGAN TERDAKWA Dr. Drs BAHASYIM ASSIFIE, M. Si. Bin KHALIL SARINOTO TERKAIT PENJATUHAN PIDANA SECARA AKUMULASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1427 K/PID.SUS/2010 MENGENAI PERBEDAAN PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 23

STUDI KASUS PUTUSAN MENGENAI KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIPUTUS SEBAGAI TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1926K/PID/2010

STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NOMOR 01/PEN.PRAP/2011/PN.PL.R TENTANG SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TERHADAP LEWIS BIN SUHUI DAN UNDIT H. DEMEN BIN HILEP DEMEN YANG DILAKUKAN OLEH POLRES PALANGKARAYA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM ATAS NAMA TERDAKWA M. RASYID AMRULLAHRAJASA DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINT

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 242 KUHP DAN KUHAP

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME PADA TAHAP PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAM

IMPLEMENTASI PENGAJUAN KEBERATAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PERAMPASAN BARANG MILIK PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN MAPLRAKTIK DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KUHP

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi