Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana

Adji, Indriyanto Seno

Detail Cantuman XML Detail Cite

Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian

Adji, Indriyanto Seno

Detail Cantuman XML Detail Cite

Arah Sistem Peradilan Pidana

Adji, Indriyanto Seno

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peradilan Bebas & Contempt of Court

Adji, H. Oemar Seno dan Indriyanto Seno Adji

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tindak Pidana Ekonomi, Bisnis dan Korupsi Perbankan : Modul Kuliah "Kejahatan Bisnis"

Adji, Indriyanto Seno

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum & Kebebasan Pers

Adji, Indriyanto Seno.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum

Adji, Indriyanto Seno

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pemberantasan Tidank Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi KAK PBB 2003.

Noor Rachmad - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Penegakan Hukum Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengurangi Disparitas Pemidanaan Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum

MOHAMMAD AMARI - Prof.Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Penegakkan Hukum Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum.

Muhammad Amari - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prediksi Penerapan Yuridiksi Peradilan Pidana Internasional Ke Dalam Yuridiksi Peradilan Pidana Indonesia Untuk Mengadili Kejahatan Internasional Di Indonesia Menurut Statuta ICC

Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Marthen Napang - Prof. Dr. H. Muladi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PUTUSAN PRAPERADILAN Terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

MEMED SUMENDA - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Restitusi Pajak Dalam Kegiatan Ekspor Fiktif Sebagai Peluang Korupsi Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Korupsi

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto, Seno Adji, S.H., M.H. - Yan Fitri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil BEA Dan CUKAI Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Pemberantasan Penyelundupan

Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H., M.H. - Robert Hustal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Di Bidang Pers Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - NAPSIANUS MAX DAMPING - Prof.Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kumulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Perspektif Perlindungan Terhadap Negara Dan Hak Asasi Terdakwa/Terpidana

MS. Anabertha Sembiring - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Masalah Hukum Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Dachamer Munthe - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Masalah Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali Bersama-Sama Dengan Grasi Dalam Perkara Pidana

Don Ritto - Prof. Dr. H. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang N0.20 Tahun 2001 Tenatng Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Okky Astria Husainy - Prof. Dr. H. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembalikan Beban Pembuktian Hasil Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Irene Julianty Simanjuntak - Prof. Dr. H. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembuktian Sengketa Kepemilikan Hak Cipta Dan Proses Penyidikan Hak Cipta Oleh Penyidik POLR

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto, Seno Adji, S.H., M.H. - Syahrul Mamma

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pendapat Ahli Sebagai Dasar Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 842/PID.B/2000/PN.JAK.SEL. Tentang Tidak Diterimanya Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara H.M. Soeharto Alias Soeharto Mantan Presiden Republik Indonesia Kedua

Abidin - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MIGRAN DI INDONESIA BESERTA UPAYA PENCEGAHANNYA

ADI KARSYAF - Prof. Dr. H. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M. - Prof.Dr. Indriyanto Seno Adjie, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Akil Mochtar - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hasil Rekaman/Penyadap Dari KPK Dalam Sidang Di Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilan Di Indonesia

Djonggi Manahan Simorangkir - Prof. Dr. H. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Acara Pemeriksaan Singkat Dan Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasrkan Asas Peradilan Cepat ,Sederhana Dan Biaya Ringan

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Suwarto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia

Muhammad Indra - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Jaminan Kepastian Hukum Dan Ketertiban Umum Dalam Tindakan Diskresi Kepolisian Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Asep Adisaputra - Prof. Dr. Indriyanto, Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Karakteristik Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Endro Wasistomo Reksosiswoyo - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Chairuddin Ismail - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Dan Pengaturan Mengenai Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia

GRANITA GHANTARI - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto, Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Proses Sidang Pengadilan Perkara Pidana Dan Implikasinya Terhadap Kepentingan Korban Dalam Putusan Pengadilan.

Imron Anwari - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Indriyanto Semoadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan Pengadilan Pidana

Dr. Mudzakir, SH., MH. - Imron Anwari - Prof.Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Salah Satu Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia

Bambang Sugeng - Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H., M.H. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Nopsianus Max Damping - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berkaitan Dengan Putusan Pernyataan Pailit Dalam Hukum Pidana Indonesia.

B. Bambang Nurhadi - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISA YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKA UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK

Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - EDISON SITORUS - Prof.Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisa Yuridis Mengenai Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dan Implementasinya Dalam Praktik

EDISON SITORUS - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Asas Pembuktian Terbalik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

Lilik Mulyadi - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Asep Kepastian Hukum Dalam Proses Penegakkan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H. - Warman Suherman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Disparitas Pemidanaan Terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) serta Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Prof.Dr. H. Indriyanto Seno Adji, SH., MH. - Prof.Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. - Zarof Ricar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - M. Akil Mochtar - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksisitensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Sub-Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Chatarina Muliana G - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto, Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotila dan Phsiccotropika di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Indriyanto Senoadj, S.H., M.H. - Suprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peran POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Orang Di Kepulauan Riau Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Karimudin Ritonga - Prof. Dr. H. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi