Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 Berikutnya Halaman Akhir

STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 175/KPTS-II/2003 TAHUN 2003 TENTANG PENUNJUKAN PERLUASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAH (TNGHS)

DIAN AYUNINGTYAS - Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Dr. Imamulhadi, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DISEKITAR PT. LAPINDO BRANTAS ATAS TERJADINYA BANJIR LUMPUR PANAS YANG MENGAKIBATKAN LUMPUHNYA KEGIATAN EKONOMI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN TERSEBUT TERHADAP PT. LAPINDO BRANTAS

Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Erlan Akba - Ida Nurlinda, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN MENGENAI MUSYAWARAH SECARA ADAT DALAM PENENTUAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DI KALIMANTAN TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Dr. Hj. Ida Nurlinda, S.H., M.H. - Linda Rachmainy, S.H., M.H. - SEPRYUNUS SIMON

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

ARISANDI RAMADAN - Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. - Yusuf Saepul Zamil, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA NORMALISASI SUNGAI CITARUM DI KABUPATEN BANDUNG

Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Febby Elita Kusumadewi - H. Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCTY DI KABUPATEN MAJALENGKA

DR. HERNADI AFFANDI,S.H.,M.H - PRAWIRA SUHERMAN SIHOMBING - PROF. DR. HJ. IDA NURLINDA,S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

DAMPAK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DI KABUPATEN SUMEDANG SEBAGAI SARANA PERAIRAN DAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Abi Ma'ruf Radjab, S.H.,M.H. - Dhiana - Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT JAYAPURA BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTU PEMBANGUNAN DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Ayu Mukti Satya - Dr. Agus Kusnadi, S.H,.M.H. - Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR ATAS PENAMBANGAN PASIR BESI OLEH PARA PENAMBANG LIAR DI PESISIR PANTAI CIANJUR SELATAN

Dony Muda Siregar - Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Imamulhadi, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA CALON PEMBELI HAK ATAS TANAH YANG BUKU TANAHNYA MUSNAH TERKENA BENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - DENOOK KRISWORO WIGATI - Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 175/KPTS-II/2003 TAHUN 2003 TENTANG PENUNJUKAN PERLUASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAH (TNGHS)

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DISEKITAR PT. LAPINDO BRANTAS ATAS TERJADINYA BANJIR LUMPUR PANAS YANG MENGAKIBATKAN LUMPUHNYA KEGIATAN EKONOMI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN TERSEBUT TERHADAP PT. LAPINDO BRANTAS

TINJAUAN MENGENAI MUSYAWARAH SECARA ADAT DALAM PENENTUAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DI KALIMANTAN TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA NORMALISASI SUNGAI CITARUM DI KABUPATEN BANDUNG

ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCTY DI KABUPATEN MAJALENGKA

DAMPAK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DI KABUPATEN SUMEDANG SEBAGAI SARANA PERAIRAN DAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT JAYAPURA BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTU PEMBANGUNAN DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR ATAS PENAMBANGAN PASIR BESI OLEH PARA PENAMBANG LIAR DI PESISIR PANTAI CIANJUR SELATAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA CALON PEMBELI HAK ATAS TANAH YANG BUKU TANAHNYA MUSNAH TERKENA BENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi