Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENERAPAN DOKTRIN PRE-EMPTIVE AMERIKA SERIKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AUSTRALIA ATAS PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KILANG MONTARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (CDM) MENURUT PROTOKOL KYOTO SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA MAJU TERHADAP PERUBAHAN IKLIM MENURUT PROTOKOL KYOTO DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENYERANGAN KAPAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL(STUDI KASUS PENYERANGAN KAPAL MAVI MARMARA OLEH ISRAEL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA YANG BERBATASAN DENGAN SELAT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PEROMPAKAN DI SELAT MALAKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA-NEGARA UNI EROPA ATAS PELANGGARAN TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MINYAK ATAS PENCEMARAN LAUT DARI INSTALASI LEPAS PANTAI : STUDI KASUS TUMPAHAN MINYAK DI TELUK MEKSIKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSNASIONAL ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT SMAILING TOUR & TRAVEL ATAS HILANGNYA WISATAWAN DI TURKI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. CHEVRON GEOTHERMAL INDONESIA DALAM KASUS EKSPLOITASI HUTAN KONSERVASI DI KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SINGAPURA ATAS SLUDGE OIL KAPAL YANG MENCEMARI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

The settlement of border disputes between thailand and cambodia based on international law and its implication for asean

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAAUAN YURIDIS HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KASUS LUMPUR LAPINDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FAKTOR SUMBER DAYA ALAM DALAM PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA-MALAYSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEMERINTAH DAERAH ACEH DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PASCA MOU RI-GAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA ; STUDI KASUS PROYEK GERIAP ( GREEN HOUSE GAS EMISSION REDUCTION FROM INDUSTRY IN ASIA AND PACIFIC) DI PT. PINDO DELI PULP & PAPER KARAWANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI AMANDEMEN MIGRATION ACT 1958 AUSTRALIA BAGI PENERIMA SUAKA ASAL PAPUA YANG MENJALANI HUKUMAN PENJARA MENURUT PRINSIP NONREFOULEMENT DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI KEGIATAN USAHA PETERNAKAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTERVENSI ASING DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS-KASUS PENGEBOMAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ATAS FOREIGN FIGHTERS ISIS YANG MELAKUKAN PERKOSAAN DALAM KONTEKS KEJAHATAN INTERNASIONAL TERHADAP WANITA YEZIDI DI IRAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN MEKANISME PELAKSANAAN REFERENDUM DI CRIMEA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA: STUDI KASUS JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM HAL PENGEMBALIAN ASET KORUPSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESELAMATAN PENGANGKUTAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA MELALUI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN (CHILD ABUSE AND NEGLECT) DALAM LINGKUP KELUARGA MENURUT KONVENSI HAK ANAK 1989 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (STATELESS PERSON) YANG MENIKAH DI INDONESIA DENGAN WARGANEGARA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL YANG MENJADI KORBAN KONFLIK NON-INTERNASIONAL DALAM MASA TRANSISI SUATU PEMERINTAHAN SUATU NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA DAN ALAM DUNIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNESCO CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 1972 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT PADA SAAT PERANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SAMUDRA PASIFIK DARI SAMPAH PLASTIK YANG BERASAL DARI KEGIATAN DI DARATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN TERHADAP DAMPAK PEMANASAN GLOBAL DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA NON-ANNEX I UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN MIGRAN YANG DISELUNDUPKAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SPESIES TUMBUHAN DAN SATWA MENURUT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) 1973 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN GENOSIDA KULTURAL (CULTURAL GENOCIDE) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Terhadap Orang-Orang Yang Ditahan Akibat Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia Yang Akan Datang.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG TIMBUL DARI PERPINDAHAN LINTAS BATAS ORGANISME HASIL MODIFIKASI GENETIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK KETIGA TERHADAP KYOTO PROTOKOL 1997 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN IKLIM GLOBAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN BATAS-BATAS WILAYAH NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA: STUDI KASUS BENCANA ALAM TSUNAMI ACEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM KASUS RELOKASI PENCARI SUAKA ILEGAL AUSTRALIA KE PUSAT DETENSI PULAU MANUS DAN PULAU NAURU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN REGIONAL SECURITY REGIME DALAM PENYERANGAN PASUKAN MILITER GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) TERHADAP YAMAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI EKONOMI BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 661/1990 TERHADAP IRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG EKONOMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STATUTA FIFA DI BIDANG OLAHRAGA SEPAKBOLA DITINJAU DARI PRINSIP KEDAULATAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN UNCLOS 1982 MENGENAI LANDAS KONTINEN TERKAIT DENGAN PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TAHUN 1969 TENTANG BATAS LANDAS KONTINEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERIMAAN PRINSIP INTEGRATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION DALAM HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL BAGI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI LANDAS KONTINEN BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMANAN SELAT MALAKA-SINGAPURA SEBAGAI SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLIKASINYA BAGI NEGARA TEPI ( LITTORAL STATES )

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog