Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 Berikutnya Halaman Akhir

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH CHAERUL SALEH NASUTION TERKAIT KETERANGAN SAKSI POLISI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Gussen Teodrif - Ijud Tajudin, S.H. - Ijud Tajudin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IFDHAN MUCHTARAM TUBAGUS YANG DIDUGA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TE

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Ijud Tajudin, S.H.,M.H. - REYNOLD REYGENT TAMBUNAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SUSANDHI BIN SUKATMA ALIAS AAN TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DIALAMINYA PADA SAAT PENGGELEDAHAN BADAN ATAU PAKAIAN

Deliana Agustin - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Ijud Tajudin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN MENGUBAH TAMPILAN LAMAN SITUS (DEFACING) MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M., It.Law., F - FIRMAN HERNANDA P - Ijud Tajudin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA TERPIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DIKAITKAN DENGAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Ijud Tajudin, S.H.,M.H. - NEVITSA KHAIRUNNISA

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENERIMA HARTA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ARIANA - Ijud Tajudin, S.H., M.H. - Somawidjaja, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PEGGUNAAN KOMPUTER FORENSIK DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Dr. Sigid Suseno, S.H.,M.H. - Ijud Tajudin, S.H.,M.H. - Latersia Narita Tarigan

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENGAKSESAN AKUN KOMPUTASI AWAN (CLOUD COMPUTING) UNTUK PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

ASAAD AHMAD - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M., It.Law., F - Ijud Tajudin S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT SITUS PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Ijud Tajudin, S.H., M.H. - IRWANTO - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ABRAHAM SAMAD DALAM HAL DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK TERHADAP FERIYANI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

H. Agus Takariawan,S.H., M.H. - Ijud Tajudin, S.H., M.H. - INDAH NINDIA PRATIWI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH CHAERUL SALEH NASUTION TERKAIT KETERANGAN SAKSI POLISI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IFDHAN MUCHTARAM TUBAGUS YANG DIDUGA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TE

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SUSANDHI BIN SUKATMA ALIAS AAN TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DIALAMINYA PADA SAAT PENGGELEDAHAN BADAN ATAU PAKAIAN

TINDAKAN MENGUBAH TAMPILAN LAMAN SITUS (DEFACING) MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA TERPIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DIKAITKAN DENGAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENERIMA HARTA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ASPEK HUKUM PEGGUNAAN KOMPUTER FORENSIK DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

ASPEK HUKUM PENGAKSESAN AKUN KOMPUTASI AWAN (CLOUD COMPUTING) UNTUK PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT SITUS PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ABRAHAM SAMAD DALAM HAL DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK TERHADAP FERIYANI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi