Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

KEKUATAN MENGIKAT BUKU III KUH PERDATA TERHADAP KONTRAK (POLITIK) ANTARA KANDIDAT KEPAA DAERAH DENGAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PILKADA

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof.Dr. H. Man S. sastrawidjaja, S.H.,S.U. - YANI JAMIATUSYARIFAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAWASLU TERHADAP PENOLAKAN LAPORAN BAWASLU ATAS PELANGGARAN PIDANA PEMILU LEGISLATIF 2009 OLEH POLRI BERKAITAN DENGAN DIKELUARKAN SURAT EDARAN NO. 676/KPU/IV/2009 DAN NO. 684/KPU/IV/2009 OLEH KPU (LEGAL MEMORA

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Nurmansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN SYIK ANAFILAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Veronica Komalawati, S.H.,M.H. - PUPUT NURANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Dr. Indra Perwira, SH., M.H. - Prof.Dr. Veronica Komalawati, SH., MH. - PUPUT NURANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. - PUPUT NURANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - Tina Safitri

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Dr. H. Rudi M. Rizki, SH.,MH. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - MUHAMMAD JAILANI - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Indra Perwira - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG

ABI MA'RUF RADJAB - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof.Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung jawab pemerintahan daerah kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan perda K3 Kota Bandung

ABI MA'RUF RADJAB - Dr. Indra Perwira, S.H.,MH. - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

AYI VIVANANDA - AYI VIVANANDA HADIARSO - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. - Prof.Dr.I. Gde. Pantja Astawa, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

ANDREA TOGU M SITOMPUL - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Violetta Simatupang

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Asep Bambang Hermanto - Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Dr. Indra Perwira, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pemilihan Gubernur Yang Demokrasi Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Asep Bambang Hermanto - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Imam Anshori Saleh - Prof.Dr. H. Eman Suparman, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

KEKUATAN MENGIKAT BUKU III KUH PERDATA TERHADAP KONTRAK (POLITIK) ANTARA KANDIDAT KEPAA DAERAH DENGAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PILKADA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAWASLU TERHADAP PENOLAKAN LAPORAN BAWASLU ATAS PELANGGARAN PIDANA PEMILU LEGISLATIF 2009 OLEH POLRI BERKAITAN DENGAN DIKELUARKAN SURAT EDARAN NO. 676/KPU/IV/2009 DAN NO. 684/KPU/IV/2009 OLEH KPU (LEGAL MEMORA

TANGGUNG JAAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN SYIK ANAFILAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG

Tanggung jawab pemerintahan daerah kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan perda K3 Kota Bandung

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Implikasi Pemilihan Gubernur Yang Demokrasi Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi