Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Perlindungan Hukum Investor Obligasi Tanpa Jaminan Yang diterbitkan Oleh PT. Terbuka Dikaitkan Dengan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 DALAM HAL PENANGGUHAN EKSEKUSI JAMINAN UTANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA DALAM PERDAGANGAN SAHAM MENGGUNAKAN ONLINE TRADING SYSTEM YANG DITERAPKAN OLEH PERUSAHAAN SEKURITAS DI BURSA EFEK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR M

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI PASAR TRADISIONAL DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan produk pangan olahan impor dihubungkan era perdagangan bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Mengamankan Harta Pailit Dalam Praktik Berdasarkan Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dihubungkan dengan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap Pasien dalam pelayanan obat melalui resep dokter di apotek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU BISNIS WARALABA (FRANCHISOR DAN FRANCHISEE) ATAS LARANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TENTANG PENETAPAN HARGA BARANG/JASA DALAM BISNIS WARALABA DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 42 TH 2007 TENTANG WARALABA DAN U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIRIMAN BARANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN KELALAIAN PENGEMUDI PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BARANG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS TRANSJAKARTA AKIBAT KELEBIHAN MUATAN (OVER CAPACITY) PENUMPANG BUS TRANSJAKARTA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN TERKAIT PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG OLEH MANTAN KARYAWANNYA DALAM HAL PENGGUNAAN METODE PRODUKSI DAN/ATAU METODE PENJUALAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Selaku Pembeli Yang Beritikad Baik Pada Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang cacat berdasarkan Undang Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INVESTOR OBLIGASI DALAM HAL EMITEN OBLIGASI PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN UU PASAR MODAL DAN UU KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commece melaui kontrak buku online dihubungkan dengan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PENGGUNA JASA PARKIR ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGELOLA LAHAN PARKIR (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Nomor : 181/PDT.G/2006/PN.Jkt.Pst)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI SUATU BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP RESTORAN WARALABA ASING SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEKONGKOLAN DALAM BENTUK MANIPULASI TENDER (BID RIGGING) ATAS PERJANJIAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA UNANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINAGN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT KARENA PELAKSANAAN KEPUTUSAN BISNIS DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG TIMBUL ATAS KEPAILITAN MASKAPAI PENERBANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Bentuk Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Akibat Pergantian Developer dlm Pembangunan Perumahan ditinjau dari UU No. 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 8 Th 1999 ttg Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA MEREK DAN LISENSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 15 TH 2001 TENTANG MEREK JO UU NO. 37 TH 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis asas tanggung jawab mutlak (strick liability)dalam penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk cacat dihubungkan dengan UU no. 8 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGGUNAAN KARTU ATM DALAM TRANSAKSI PERBANKAN OLEH NASABAH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS JASA PENGANGKUTAN TAKSI DI BANDARA YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARGOMETER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan kewarisan menurut kitab undang Undang Undang perkawinan No. 1 Tahun 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGAGALAN PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT KARENA KESALAHAN SISTEM INFORMASI DEBITUR DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 1/POJK.07/2013 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KONTRAK OPSI DALAM AKUISISI SAHAM PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK. OLEH BANK DANAMON INDONESIA TBK. DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/3/PBI/2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELARANGAN OJEK BERBASIS ONLINE DALAM MELAYANI KONSUMEN OLEH PERKUMPULAN OJEK KONVENSIONAL DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KITAB UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM PARA PEMEGANG OBLIGASI DALAM HAL BANK SELAKU PENERBIT OBLIGASI TERSEBUT PAILIT MENURUT UU NO. 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL DALAM HAL BANK KUSTODIAN PAILIT MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL JUNCTO UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai restrukturisasi melalui pengambilalihan Perseroan Terbatas terbuka oleh kredittor dengan debt to equity swap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai sita jaminan dalam pemutusan pailit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB YAYASAN YANG MENYELENGGARAKAN PERGURUAN TINGGI SWASTA TERHADAP MAHASISWANYA YANG MASIH AKTIF PASCA DIBUBARKANNYA PERGURUAN TINGGI SWASTA TERSEBUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN GOOD PENSION FUND GOVERNANCE DALAM KEGIATAN INVESTASI DANA PENSIUN INTI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN DENGAN DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KLAUSULA NON KOMPETISI DALAM PERJANJIAN JOINT VENTURE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN BAPEPAM TERHADAP PRAKTIK WINDOW DRESSING DALAM MEKANISME PASAR MODAL INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DENGAN WARKAT DI PT KPEI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN INVESTOR ATAS PENUTUPAN OPERASI PERUSAHAAN SEKURITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK PERJANJIAN TERTUTUP DALAM PERSAINGAN USAHA DI PASAR RITEL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang keberadaan komite audit dalam organ perseroan terbatas pada usaha milik negara untuk mewujudkan good governance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang tanggungjawab PT Pos Indonesia Persero terhadap kerugian yang diderita pelanggan dihubungkan dengan UU N0.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BUKU DANA PESERTA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANG PESERTA KEPADA PIHAK LAIN MENURUT UNDANG û UNDANG NO. 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG û UNDANG HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIVESTASI SAHAM INDOSAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PERATURAN KPPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN VULTURE INVESTOR DI INDONESIA DAN KETERLIBATAN VULTURE INVESTOR DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPAILITAN, RESTRUKTURISASI UTANG DAN PEMBARUAN UTANG BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UUKPKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KURATOR MEMBATALKAN TINDAKAN DEBITOR YANG DIANGGAP MERUGIKAN KREDITOR (ACTIO PAULIANA) SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KREDITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog