Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6 
No Pict

Batas Waktu Pemeriksaan Permohonan Pailit Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Pailit Dalam Praktik di Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Beauty Contest Sebagai Metode Pemilihan Mitra Usaha dikaitkan Dengan Putusan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISTRIBUSI PULSA ELEKTRIK MELALUI SISTEM HARD CLUSTER YANG DILAKUKAN OLEH PT TELKOMSEL KEPADA PENGUSAHA SERVER PULSA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI JAMINAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN MURABAHA BANK SYARIAH MELALUI BASYARNAS DIKAITKAN DENGAN UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM DUNIA BISNIS INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT OLEH KREDITOR MINORITAS TERHADP DEBITOR DIHUBUNGKAN DENGAN ADANYA PENUNJUKAN AGEN YANG MEWAKILI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN KREDIT DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN PERBANKAN BERDASARKAN UU BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGABUNGAN ANTARA BANK DUTA Tbk. DENGAN BANK TUGU SEBAGAI SUATU PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK BANK DITINJAU DARI SUDUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN LENIENCY PROGRAMME SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KASUS KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJUALAN SAHAM MILIK PT. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK DI PT. APEXINDO PRATAMA DUTA TBK. SECARA LANGSUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT. POS INDONESIA ( PERSERO ) DALAM RANGKA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERATANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA DLM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DIHUBUNGKAN DGN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum Adat dihubungkan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KENAIKAN TARIF METROMINI DI WILAYAH DKI JAKARTA YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG N0.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia dikaitkan Dengan Sita Eksekusi Obyek Jaminan Oleh Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Sosial

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkawinan yang dilaksanakan melalui media telekomunikasi telepon dihubungkan dengan Tanggung jawab Produsen atas tercemarnya produk makanan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM ATAS PEMBERHENTIAN SECARA SEPIHAK TERHADAP DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA PATRA NIAGA MELALUI RUPS SIRKULER DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB EMITEN PT BANK PAPAN SEJAHTERA Tbk. (DALAM LIKUIDASI) ATAS PEMBERIAN INFORMASI YANG SESAT KEPADA INVESTOR PEMEGANG SAHAM PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER HIPERMARKET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN HAK EKSEKUSI TERHADAP ASET PRIBADI PENGURUS PERSEROAN TERBATAS YANG MENJADI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS UTANG PERSEROAN OLEH KREDITOR DALAM KEPAILITAN PERSEORAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERA (PENGUKURAN TIMBANGAN) OLEH PELAKU USAHA PASAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI SUATU USAHA UNTUK MENGHINDARI PERUSAHAAN DARI KEBANGKRUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENGATURAN MENGENAI PENGGABUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENJUALAN HARTA PAILIT DI BAWAH TANGAN DAN TIDAK MELALUI PROSEDUR PELELANGAN OLEH KURATOR SEHINGGA MERUGIKAN DEBITOR DAN KREDITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMAKAIAN GELATIN PADA PRODUK MAKANAN MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL OLEH LPPOM DAN PELABELAN HALAL OLEH BPOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP OLEH PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencacatan saham suatu PT. (Perseroan Terbatas) lembaga penyiaran swasta melalui pemegang saham (back door lesting) rangka pengembangan perusahaan induk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN LABEL HALAL TERHADAP SEPATU BERBAHAN KULIT BABI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat Hukum Mengenai Kedudukan Judiono Tosin dan Yannes Naibaho Selaku Personal Guarantor Dalam Hal Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh PT ASTRIA RAYA BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DOKTRIN ULTRA VIRES TERHADAP DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KETENTUAN TENTANG PARITAS CREDITORIUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM KASUS KEPAILITAN PT SINDOLL PRATAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DITINJAU DARI PBI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM DAN PBI TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewajiban hukum perusahaan asuransi pailit terhadap nasabah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN GUGATAN KEBERATAN PUTUSAN BPSK DIHUBUNGKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan Yuridis Atas Pengaruh Penyimpangan Dokumen Letter of Credit Terhadap Penyelesaian Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Impor Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Uniform Custom and Practise For Documentary Credit ICC Publication

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DIREKSI YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BANDUNG DALAM PRAKTIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YAG DILAKUKAN OLEH OPERATOR TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. TERHADAP PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA NOMOR 26/KPPU-L/2007 TENTANG KARTEL SMS, TANGGAL 17 JUNI 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ONNY DELIONO SELAKU PEMEGANG SAHAM PT. CAKRA SENGON HARPINDO (PT. CSH) ATAS PEMBUBARAN PT. CSH BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NO. 187/PDT.P/2001/PN.JKT.BAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Hukum kontrak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum kepailitan (analisis hukum perselisihan dan hukum keluarga serta harta benda perkawinan)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perpajakan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sukses Bisnis Lebah Dan Madu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas-Asas Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog