Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

DAMPAK SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGNA HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS TELUK BUYAT KAB. MINAHASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Disparitas Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Ilegal Loging.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Disparitas Pemidanaan Terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) serta Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Disparitas Penjatuhan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan dengan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIFITAS REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Polri Dihubungkan Dengan UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Dalam Undang-Undang N0. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dihubungkan Dengan Ketentuan Umum Perpajakan Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Extraordinary Crimes Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Th 2003 tenta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Dalam Hubungannya Dengan Hak Terpidana Mengajukan PK (Peninjauan Kembali) Dan Kewenangan Presiden Memberikan Grasi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Nasional Dihubungkan Dengan Reformasi Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Penegak Hukum Peradilan Pidana Militer Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTER (COMPLEMENTARITY) MENURUT STATUTA ROMA 1998 TERHADAP PENGADILAN NASIONAL SUATU NEGARA BAGI KEJAHATAN PALING SERIUS (THE MOST SERIOUS CRIMES)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Yurisdiksi Hukum Pidana Nasional Terhadap Tindak Pidana Perikanan oleh Nelayan Asing di Perairan Kepulauan Natuna Dihubungkan dengan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Seseorang Berkenaan Dengan Putusan Bebas Oleh Pengadilan Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peninjauan Kembali Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dan Kepaetian Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimal Khusus Dihubungkan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota POLRI Dalam Tahap Penyidikan Dan Sanksi Yang Ditetapkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyertaan Dalam Suatu Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kejahatan Money Laundering

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENYIMPANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Pengadaan Barang/Jasa Di Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Penyelamatan Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN EKSISTENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbandingan Kewenangan Hakim Komisaris Menurut RUU KUHAP dan Lembaga Praperadilan Menurut Undang-Undang No.8 Tahu n 1981 Tentang KUHAP dihubungkan Dengan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perdpektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Praktek Pencucian Uang Melalui Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Dan Pembatasan Hak-Hak Tersangka Di Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) Dikaitkan Dengan Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DAN PPEMBATASAN HAK-HAK TERSANGKA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 ( KUHAP ) DIKAITKAN DENGAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Putusan Hakim Bagi Terpidana Deviasi Karakter Dikaitkan Dengan Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jaminan Kepastian Hukum Dan Ketertiban Umum Dalam Tindakan Diskresi Kepolisian Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kasus VCD Porno Mahasiswa Itenas (Bandung Lautan Asmara) Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Positif Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS VCD PORNO MAHASISWA ITENAS (BANDUNG LAUTAN ASMARA) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebebasan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kepala Daerah Tentang Pemberian Dana Mobilitas Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dibidang Kehutanan Dalam Penentuan Tata Batas Kawasan Hutan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Koorporasi Dalam Usaha Investasi Emas" Dikaitkan Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia."ebijakan Kriminalisasi Terhadap Koorporasi Dalam Usaha "Investa"bijakan"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Pasar Modal Dihubungkan Dengan Penyelesaian Perkara Pidananya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Pidana Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistim Hukum Pidana Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hakim Pengawas Dan Pengamat Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dalam Mengawasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kejahatan Lintas Batas Di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste Dalam Penyalahgunaan Surat Izin Kendaraan Bermotor Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 391/KMK.05/1996 dan No. Kep/03/VI/1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum Dihubungkan Dengan Disparitas Putusan Hakim Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEMERDEKAAN PERS DALAM PENYAMPAIAN BERITA BAGI PELAKU PERS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individu Dalam Sistem Hukum Pidana Indonsia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN JURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TRAFIKING PEREMPUAN (TRAFFICKING IN WOMEN) DI INDONESIA MENURUT PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti dihubungkan dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Mahkamah Kejahatan Internasional Menurut Ketentuan Hukum Humaniter

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Pemilu Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Mekanisme KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog