Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

RANGKAP JABATAN DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS PERBANKAN YANG DIATUR OLEH POJK NO. 18/POJK.03/2014 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REDISKONTO WESEL EKSPOR BERJANGKA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK EKSPORTIR DI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI PBI NOMOR : 12/15/PBI/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/34/PBI/2008 TENTANG TR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Usaha Waralaba di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS KPPU NO 53/KPPU-L/2008 TENTANG PEMBATASAN WILAYAH KERJA PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DARIBADAN USAHA INSTALATIR ANGGOTA AKLI BAERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 48 PK/AG/2009 TENTANG SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN AKAD MURABAHAH DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 10 K/N/1999 TANGGAL 18 MEI 1999 MENGENAI PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PT SEMEN CIBINING, Tbk. OLEH PT BANK PAPAN SEJAHTERA, Tbk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3025K/Pdt/2001 TENTANG MASALAH YURIDIS PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG PT. BANK BALI Tbk KEPADA PT ERA GIAT PRIMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 240PK/PDT/2006 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 115PK/PDT/2007 TENTANG KEWENANGAN PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK DALAM MENGEKSEKUSI JAMINAN PADA PERJANJIAN GADAI SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA No. 05/KPPU/-L/2004 MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PT. THAMES P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 476K/PDT SUS-BPSK/2013 TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA MERRY SILABAN , MELAWAN PT. BIMA MULTI FINACE DIKAITKAN DENGAN UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 419K/ PDT. SUS/ 2012 MENGENAI KEDUDUKAN ROBERT RAYMOND DAN MEITHY SUSANTI SELAKU PERSONAL GUARANTOR DALAM HAL KEPAILITAN GUARANTOR DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. CIPTAGRIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 PK/N/1999 Tanggal 23 Maret 1999 Mengenai Permohonan Kepailitan Oleh PT Bank Ekspor Impor Indonesia Terhadap PT Pacific International Finance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.3264.K/Pdt/1992 Tentang Batas Kewenagan Direktur Suatu Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit kepemilikan rumah secara Buy Back Guarantee dihubungkan dengan Undang Undang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KREDIT TANPA JAMINAN YANG DITERAPKAN PADA PROGRAM BKKBN DALAM KREDIT PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (KPTTG) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER ANTARA BANK-BANK UMUM SWASTA NASIONAL YANG DIKUASAI OLEH PIHAK ASING SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 8/16/PBI/2006 TENTANG KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA (SINGLE PRESENCE POLICY) SESUAI DENGAN VISI ARSITE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONTRA BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN LAWAN ATAS DITERBITKANNYA BANK GARANSI YANG DIBERIKAN TERHADAP PEMILIK PROYEK (OBLIGEE) BERKAITAN DENGAN RISIKO WANPRESTASINYA KONTRAKTOR (PRINCIPAL) DIKAJI DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN, PERBANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelindungan hukum terhadap hak-hak istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif HAM dihubungkan dengan U U N0.1 Th 1974 dan U U N0.23 Th 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatalan Perdamaian Dalam Proses Kepailitan Oleh Kreditor Konkuren Yang Tidak Terdftar Berdasarkan Analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PROSES KEPAILITAN OLEH KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pemisahan dan pembagian warisan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBELIAN AGUNAN MILIK NASABAH DEBITOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP) OLEH BANK INDONSIA TERKAIT RASIO KECUKUPAN MODAL (CAR) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/30/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/26/PBI/2008 TENTANG FA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian pembiayaan berdasarkan bagi hasil mudharabah oleh bank yang menjalankan usaha berdasarkan prisip Syariah dalam system perbankan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN KAIDAH-KAIDAH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI BUMN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NO.KEP-117/MBU/2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTIK GCG PADA BUMN SEBAGAI SALAH SA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGANAN BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN PERNYATAAN MODAL SEMENTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DUAL BANKING SYSTEM DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP) PADA PT. BANK NIAGA Tbk. DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.D.4

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Para Pihak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK SEWA ATAS KIOS BANDUNG TRADE CENTER (BTC) SEBAGAI JAMINAN DALAM KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Bank Berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM HAL TERJADI PENUNGGAKAN PERUSAHAAN YANG MENUNGGAK IURAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK (IMA) DALAM MEKANISME PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PEMBATALAN INITIAL PUBLIC OFFERING PT MEDIA NUSANTARA CITRA (Tbk) BERDASARKAN DISCLOSURE YANG TIDAK JUJUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI KEPEMILIKAN SILANG PENYIARAN TELEVISI TERHADAP PERSAINGAN USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS DARI PERJANJIAN INVESTASI TERHADAP PERALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TPI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS DITERBITKANNYA PBI NOMOR 16/8/PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 11/12/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK TERHADAP KERJASAMA PENERBIT UANG ELEKTRONIK DENGAN PIHAK LAIN DALAM BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BANK DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENGAWASAN BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVESTASI MELALUI REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAITAN TERHADAP PELAKSANAAN AKUISISI BANK TERBUKA (Tbk) OLEH BANK ASING DALAM ANTISIPASI GOING PRIVATE DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN TENDER OFFER MENURUT KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-259/BL/2008 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL (SINGLE PRESENCE POLICY) OLEH BANK UMUM SWASTA NASIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 TENTANG KEBIJAKAN KEPEMILIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI IMPLEMENTASI DUA SISTEM GADAI EMAS YANG BERLAKU DI PERUM PEGADAIAN INDONESIA MENURUT KUHPERDATA, FATWA DEWAWN SYARIAH NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN; DAN NO.26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum pasar modal terhadap proses go privateyang dilakukan oleh perusahaan terbuka berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERBANKAN ATAS WINDOW DRESSING YANG DILAKUKAN PIHAK BANK UNTUK MENYEIMBANGKAN KEUANGAN PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum perusahaan terhadap program penjatahan saham bagi karyawan dan manajemen PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA-GUNA-USAHA(LEASING) YANG DILAKUKAN OLEH MASKAPAI PENERBANGAN GARUDA INDONESIA DENGAN DUBAI AEROSPACES ENTERPRISES DITINJAU DARI SK MENTERI KEUANGAN RI NO 1169/KMK.01/1991 TENTANG KEGIATAN SEWA-GUNA-USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Terhadap Sita Harta Bersama Berdasarkan Keadilan Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia sebagai Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI BUMN ATAS LAPORAN KEUANGAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN ATAS RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG JAMINAN DI KANTOR WILAYAH PERUM PEGADAIAN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN ATURAN DASAR PEGADAIAN (PANDHUS REGLEMENT STB. NO. 81 TAHUN 1928)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan kredit tanpa jaminandi Bank Jabar bagi pengusaha kecil dan menengah dihubungkan dengan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang berpotensi pada kredit bermasalah (NPL)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog