Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 
No Pict

ASPEK HUKUM PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENYIARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PERANAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM RANGKA PELAKSANAAN PRIVATISASI PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) SEBAGAI UPAYA PENYEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASURANSI SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMER 40 TAHUN 2004 TENTANG JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PEMBAYARAN KLAIM SECARA EXGRATIA PADA KLAIM ASURANSI YANG DITOLAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ASURANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN TANJUNG LESUNG SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN OBLIGASI KONVERSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUNDURAN DIRI RUMAH SAKIT DARI PROGRAM KARTU JAKARTA SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNJUKAN LANGSUNG PT NETWAY UTAMA DALAM PROYEK OUTSOURCING ROLL OUT CUSTOMER INFORMATION SYSTEM RENCANA INDUK SISTEM INFORMASI (CISRISI) OLEH PT PLN DISTRIBUSI JKARTA RAYA DAN TANGERANG DITINJAU DARI UU NO. 5 TH 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM DALAM MELINDUNGI PELANGGAN PAM JAYA AKIBAT PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS YANG DILAKUKAN PAM JAYA DAN MITRA SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG DITAWARKAN DENGAN ADANYA POTONGAN HARGA/DISKON OLEH PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENYELESEIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1957 TENTANG PENYELESEIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN BATUBARA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 4 TH 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI DALAM SISITEM DISTRIBUSI PT. PERTAMINA DENGAN PT. IGAS UTAMA DIKAITKAN DENGAN UNDNG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BERKAITAN DENGAN PENJUALAN ARTIKEL OLEH BENING KLIPING MENURUT UNDANG UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI TIDAK DILAKUKANNYA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN TERHADAP KEGIATAN YAYASAN jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INBRENG TANAH BERSTATUS HAK MILIK PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS PELAKSANAAN CYBER NOTARY BERKAITAN DENGAN AKTIVITAS NOTARIS DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS TANGGUNG JAWAB DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PURNA JUAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN SEBAGAI MITRA PENGIMBANG (COUNTER PARTY) DALAM TRANSAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM ATAS PENGALIHAN SAHAM PT GRAHA LAYAR PRIMA, TBK (BLITZMEGAPLEX) KEPADA INVESTOR ASING MELALUI KONVERSI UTANG YANG DILAKUKAN PADA SAAT PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM/INITIAL PUBLIC OFFERING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB KERJA SAMA OPERASI TERMINAL PETI KEMAS KOJA TERHADAP PENGGUNA JASA BONGKAR MUAT TERKAIT KETERLAMBATAN PELAKSANAAN BONGKAR MUAT/DWELLING TIME DI TERMINAL PETI KEMAS KOJA PELABUHAN TANJUNG PRIOK DALAM RANGKA KELA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN KONSESI YANG DIBERIKAN OLEH OTORITAS PELABUHAN SELAKU REGULATOR KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) SELAKU OPERATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) SEBAGAI SARANA PELAYANAN PUBLIK OLEH PT. KERATA API INDONESIA (Persero) DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS DIVESTASI SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN OLEH LPS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS PENJATAHAN SAHAM DALAM INITIAL PUBLIC OFFERING PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PROPORSIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III SEBAGAI PENGELOLAPELABUHAN TANJUNG INTAN CILACAP DIHUBUNGKAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERDA KABUPATEN CILACAP NO 1 TAHUN 2003 TENTANG KEPELABUHANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS SEHUBUNGAN DENGAN PENOLAKAN PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH HAKIM PENGADILAN NIAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN PRAKTIK JUAL BELI BAWANG PUTIH YANG DILAKUKAN BEBERAPA IMPORTIR DALAM KAJIAN KETENTUAN KARTEL MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPAILITAN PERORANGAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGALIHAN PIUTANG SEBAGIAN KEPADA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PRAKTIK DUMPING DALAM KASUS IMPORT TERIGU DARI TURKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGANGKATAN DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN BANK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DALAM TRANSAKSI BACKDOOR LISTING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI AKUISISI DAN KONVERSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP KERUGIAN DALAM TRANSAKSI FORWARD BANK UMUM DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENGGUNAAN NEGOTIABLE CERTIFICATE DEPOSIT SEBAGAI JAMINAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DANA PENSIUN TELKOM ATAS KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PENGURUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENILAI PUBLIK YANG MELAKUKAN KESALAHAN PENILAIAN ASET DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.01/2008 TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIALANG BERJANGKA YANG WANPRESTASI PADA PRAKTIK PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SUAMI ATAU ISTRI TERKAIT ADANYA KEPAILITAN TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEKERJA ATAS UPAH DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN-UNDANG UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TANTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG JO. UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM MEKANISME GO PRIVATE PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK. BERDASARKAN KAJIAN HUKUM PERSEROAN DAN PASAR MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PADA PT.BANK JABAR BANTEN, Tbk. TERKAIT PRINSIP AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN DALAM MEWUJUDKAN KESEMBANGAN DUNIA USAHA ANTARA PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PT. BINTANG TOEDJOE TERHADAP PT. SAYAP MAS UTAMA BERKAITAN DENGAN SENGKETA MEREK ENERJOS" DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK."PAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PT. BINTANG TOEDJOE TERHADAP PT

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog