Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

Tinjauan hukum atas surat wasiat dalam pembagaian waris berdasarkan hukum adat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum hak atas kepemilikan tanah pada masyarakat Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum mengenai hak waris anak Tunggu Tubang terhadap harta pusaka di Kecamatan Semende Kab. Muara Enim Prop. Sumatera Selatan dengan hukum kewarisan adat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum mengenai hukum tanah adat pada masyarakat hukum Adat Baduy di Propinsi Banten dikaitkan dengan UU N0.5 Th 1960 tentang dasar Pokok-Pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN MELALUI VIDEOTELECONFERENCE DALAM HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang gadai atas tanah pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat dihubungkan dengan perjanjian gadai sejak berlakunya UUPA dan UU no. 56 PRP tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum waris Islam dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang pergeseran hak dan kewajiban mamak (paman) menurut hukum waris adat Minangkabau dihubungkan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap isbat nikah di bawah tangan dalam kaitannya dengan hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Inpres no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap jual beli harta warisan dalam hukum adat Minangkabau oleh ahli waris yang titunjuk dalam surat wasiat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap mahar (mas kawin) yang belum dibayar pada saat perceraian berdasarkan UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan kompilasi hukum Islam (analisis terhadap putusan MA RI no. 324/K/AG/2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERALIHAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU MENJADI HAK GUNA USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK KORBAN BENCANA ALAM DENGAN PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH HAK ULAYAT SUKU MOI ( MARGA KALAGISON DAN MALI BELA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Pengupahan Pekerja Dalam Praktik Alih Daya (Outsourching) di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan Sebagai Upaya Menegakkan Hubungan Industrial Pancasila.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pewarisan dalam masyarakat adat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam hal seorang sultan tidak memiliki keturunan berdasarkan hukum adat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana Cambuk Di Aceh Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana dan Politik Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis pembayaran zakat maal sebagai pengurangan penghasilan kena pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis perkawinan antar agama dihubungkan dengan Undang Undang perkawinan No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis tentang Restorative Justice Dihubungkan dengan Upaya Penerapan Hukum yang Berkeadilan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dalam Unda-Undang No. 35 Th 2009 tentang Narkotika Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Th 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Tentang Restorative Justice Dihubungkan Dengan Upaya Penerapan Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis terhadap pembagian warisan anak luar kawin dari perkawinan yang tidak dicatat pada masyarakat keturunan Tionghoa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat hukum putusnya perkawinan karena perpindahan agama dalam kerangka UU no. 1 tahun 1974 ttg perkawinan dan kompilasi hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum hak opsi dalam penyelesaian perkara waris sebagaimana diatur didalam UU No. 7 th 1989 tentang peradilan agama dihubungkan dengan efektifitas dan kesadaran hukum ahli waris muslim menurut hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum Islam terhadap tanggung jawab ahli waris dalam hal harta peninggalan tidak mencukupi untuk pelunasan utang pewaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MENGENAI PEWARISAN ORGAN TUBUH YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS DALAM WASIAT PADA AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi hak ulayat atas tanah pada masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis dalam era otonomi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Pluralisme Hukum Dan Proses Negosiasi Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Penguasaan Hutan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH KECERDASAN EMOSI DAN SPIRITUAL (ESQ) TERHADAP KINERJA DAN KESUKSESAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN KODE ETIK NOTARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan Terhadap Qanun Sebagai Perwujudan Wewenang Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Di Nangroe Aceh Darussalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penguasaan dang pengusahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat Melayu Riau dihubungkan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no. 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penguasaan harta waris oleh anak laki-laki tertua menurut adat Lampung Way Kanan (pepadun) di analisis dengan hukum waris adat dan huukm waris Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peningkatan PrefesionalDan Integritas Kepolosian Negara Republik Indonesia Sebagai Upaya Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINGKATAN PROFESIONAL DAN INTEGRITAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDNAG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Oleh Penyidik Polri Terkait Konsep Keadilan Restorative Dihubungkan Dengan UU RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian sengketa antara Balai Pembibitan Ternak Unggul selaku pengguna tanah ulayat dengan masyarakat hukum adat di Sumbar dihubungkan dengan hukum adat UUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyimpangan tugas dan tanggung jawab mamak terhadap mamak kepala waris tentang harta pusaka tinggi menurut hukum adat di masyarakat Minangkabau

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog