Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Fungsi Dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Aceh.

Mukhlis - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Qanun Jinayat Aceh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Kamarusdiana - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak Asasi Manusia Pada Piagam Madinah Dihubungkan Dengan Qishash Dalam Pembaruan Pidana Mati di Indonesia.

Dede Kania - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S,, S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM MENGENAI PEWARISAN ORGAN TUBUH YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS DALAM WASIAT PADA AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Atika Nurina Ayuningtyas - Djanuardi, S.H.,M.H. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syariah Di Aceh (Wewenang Peradilan Agama Dan Beberapa Wewenang Peradilan Umum)

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Yusrizal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pidana Cambuk Di Aceh Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana dan Politik Hukum Pidana Indonesia.

Asfifudin - Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Atas Fungsi Zakat Dihubungkan Dengan Sistem Perpajakan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan.

Prof. Dr. Djuhaedah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Tolkah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Dihubungkan Dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Ateng Sudibyo - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - SUFIARINA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepastian Hukum Pluralisme Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Udin Nasrudin

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Fungsi Dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Aceh.

Fungsi Qanun Jinayat Aceh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Hak Asasi Manusia Pada Piagam Madinah Dihubungkan Dengan Qishash Dalam Pembaruan Pidana Mati di Indonesia.

ASPEK HUKUM MENGENAI PEWARISAN ORGAN TUBUH YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS DALAM WASIAT PADA AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syariah Di Aceh (Wewenang Peradilan Agama Dan Beberapa Wewenang Peradilan Umum)

Pidana Cambuk Di Aceh Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana dan Politik Hukum Pidana Indonesia.

Kajian Atas Fungsi Zakat Dihubungkan Dengan Sistem Perpajakan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan.

Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Dihubungkan Dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Kepastian Hukum Pluralisme Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi