Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia

Bambang Yulianto - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H., M.S

Detail Cantuman XML Detail Cite

Upaya Penanggulangan Kejahatan Electronic Banking Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Dr. Supraba Sekarwati W, S.H.,CN. - E. Permadi - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Pelanggaran HAM Berat Di Timor-Timur

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo,S.H., LL.M. - Yulia Fitriliani

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pemberantasan Tidank Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi KAK PBB 2003.

Noor Rachmad - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Peninjauan Kembali Di Hubungkan Dengan Penerapan Keadilan Di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Stefanus Roy Rening

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dihubungkan Dengan Upaya Mencapai Tujuan Negara Hukum .

Agung Yudha Adhi Nugraha - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Syamsudin Radjab

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Kriminal Tindak Pidana Di Bidang Penyaluran Dana Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

Dindin Nazarudin Z.A. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada Masa Transisi Dikaitkan Dengan Pemberantasan Korupsi.

Bambang Widjojanto - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pornografi Di Dunia Cyber Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Binsar S. Sitompul - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Praktik Bisnis Konspiratif Dalam Perdagangan Pengadaan Barang dan Jasa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Chandra Jaya - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Praktik Pembuktian Terbalik Di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Pengembalian Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi Sebagai Predicate Crime

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Riezky Aprilia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prinsip Verifikasi Ilmiah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H. - Septina Putire Kusumaningrum

Detail Cantuman XML Detail Cite

PrinsipDominus Litis" Penuntutan Oleh KPK Dalam Pemberantasan Korupsi."rinsip"Dominus Litis" Penuntutan Oleh KPK Dalam Pemberantasan K"insip"Dominus Litis" Penuntutan Oleh KPK Dalam Pemberant"nsip"Dominus Litis" Penuntutan Oleh KPK Dalam Pemb"sip"Dominus

Boediman Rahardjo - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prospek Asas Pembalikan Bebabn Pembuktian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Sofyan Sitompul

Detail Cantuman XML Detail Cite

Provokasi Intelejen Dalam Menumpas Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - RUSTAM EFFENDI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Rehabilitasi Dalam Upaya Penanggulangan Penyalah Gunaan Narkoba Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Iwan Imam Susilo - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - rof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Reorientasi Penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dihubungkan Dengan Konsep Kerugian Pada Bank-bank Milik Negara

Deasy Meutia Firdaus - Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Restitusi Pajak Dalam Kegiatan Ekspor Fiktif Sebagai Peluang Korupsi Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Korupsi

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto, Seno Adji, S.H., M.H. - Yan Fitri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Hukum Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H. - Septina Putri Kusumaningrum

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Pemidaan Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan HAM Serta Penerapannya Dalam Penegakkan Hukum dan Pembangunan Hukum.

Parlaungan Sihombing - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Sanksi Dalam Memperkuat Kebijakan Self Assesment Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Ali Kadir - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Status Hukum dan Peranan Justice Collaborator" Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."tatus Hukum dan Peranan "Justice Collaborator" Dalam Sistem Perad"atus Hukum dan Peranan "Justice Collabor"tus Hukum dan Pe"

Agus Efendi - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PNS Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Eddy Kusuma - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Kegagalan Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Dihubungkan Dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidna

Jidin Siagian - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kompetensi Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Tersangka.

Abadi B. Darmo - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konflik Bersenjata Internal di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Li 1977 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Fadillah Agus - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Bantuan Hukum Dalam Prospek Implementasi UUD 1945 dan Perubahannya.

Frans Hendra WInarta - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Ajiwibowo - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita. S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Kerugian Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

M. Adi Toegarisman - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. H. Nen Amran, S.E., Mec., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

M. Rasyid Ridho - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolutions) Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Victor Manopo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Sanksi Dalam Tindak Pidana DiBidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Upaya Peningkatan Penerimaan Negara

Asep N. Mulyana - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahamdi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KRIMINALISASI PERBUATAN PERSIAPAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

MULYADI - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Widi Yudha Santika W

Detail Cantuman XML Detail Cite

Lembaga Paksa Badan (Gijeling)Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Berdasrkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Zenny Siti Zenab

Detail Cantuman XML Detail Cite

Masalah Hukum Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Dachamer Munthe - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Masalah Pengawasan Orang Asing Berdasrkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dihubungkan Dengan Tugas Pokok Polri

Benny Ganda Sujana - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Model Harmonisasi Pengaturan di Bidang Penataan Ruang Kawasan Pesisir Dalam Pembangunan Bekelanjutan di Jawa Barat.

Amiruddin Ahmad Dajaan - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Upaya Paksa Berdasarkan UU Nomor * Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam,Tidak Manusiawi Atau Merendah

MangalapTua Sitanggang - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dkaitkan Dengan Konsep Restorative Justice

Melani - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H., M.S

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang N0.20 Tahun 2001 Tenatng Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Okky Astria Husainy - Prof. Dr. H. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembalikan Beban Pembuktian Hasil Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Irene Julianty Simanjuntak - Prof. Dr. H. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Antara Indonesia Dan Timor Leste Dalam Perspektif Restorative Justice

FILIPE RODRIGUES P. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo,S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembinaan Narapidana Politik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Dahlan - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembuktian Dalam Perkara Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Pranata Subhan - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembuktian Sengketa Kepemilikan Hak Cipta Dan Proses Penyidikan Hak Cipta Oleh Penyidik POLR

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto, Seno Adji, S.H., M.H. - Syahrul Mamma

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pencucian Uang Melalui Internet Sebagai Kejahatan Transnasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindal Pidana Pencucian Uang

Krisno Halomon Siregar - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP SARANA KONTROL TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN KEJAHATAN PEMBAJAKAN DAN PENGRUSAKAN TERHADAP PROGRAM DESAIN WEB DI INTERNET.

Firman Noer Alamsyah - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH.,FCB.Arb - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MIGRAN DI INDONESIA BESERTA UPAYA PENCEGAHANNYA

ADI KARSYAF - Prof. Dr. H. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M. - Prof.Dr. Indriyanto Seno Adjie, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi