Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Asep Iwan Iriawan - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Pertanahan DiBidang Perumahan Melalui Sidang Persiapan Serta Komisi Penyelesaian Sengketa Tanah Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Yuliana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Jual Beli Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka Sebagai Alternatif Pengembangan Sektor Agribisnis Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Susilowati Suparto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Atas Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Bangun Guna Serah Diatas Hak Pengelolaan Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

Jelly Nasseri - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Terhadap Hak Pekerja Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan .

Hermain Tjiknang - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Atas Kekuatan Mengikat Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kebasahan Produk Perbankan Syariah Dikaitkan Dengan Fungsi Perbankan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Setiawan Budi Utomo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Atas Pengadaan Rumah Horizontal dan Vertikal Dalam Pembangunan Rumah Hunian Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Yang Berkeadilan Dalam Upaya Mencapai Tujuan Negara Kesejahteraan.

Benny Djaja - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keberadaan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Rd. Dewi Asri Yustia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Kepala Daerah Tentang Pemberian Dana Mobilitas Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Irman Sukirman - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Administrasi Negara Pada Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Jalur Mediasi Dalam Rangka Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis Di Indonesia.

Atje - Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Budiman Hidayat - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945

Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Tugiman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Ditinjau Dari Independensi Kekuasaan Kehakiman.

Marbawi H. Syakban - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Reformasi Peradilan.

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - R. Achmad Dimyati Natakusuma

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukkan Undang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Dewi Sulastri - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bersertifikat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Masalah Gugatan Berdasarkan Hak Atas Tanah Adat Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Mokh. Irfan Sofyan - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepastian Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Melalui Izin Usaha Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Alam.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H - Rudi Birowo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepastian Hukum Penjaminan Bangunan Dengan Tanah Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Wira Franciska

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kerjasama Hukum Kepolisian Negara-Negara ASEAN Dalam Pengembalian Aset Hasil Kejahatan.

Nana Rukmana - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lebih Perspektif Melindungi Hak Normatif Pekerja Dan Pengusaha

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Ulycess Baringbing

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Atas Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Intansi Pemerintah

AIRIN RACHMI DIANY - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Atas Tanggung Jawab Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas hilir oleh BUMN dikaitkan dengan pemberian subsidi oleh pemerintah dalam rangka pengembangan perekonomian nasional

Darma Widjaja Dalel - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Tentang Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Industri Tekstil Dihubungkan Dengan Hukum Perjanjian Indonesian

Dede Suryana - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Pemegang Polis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - Yusuf MS

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Penanaman Modal Oleh Investor Asing Dalam Rangka Pengembangan Sistem Pertanahan Indonesia.

Alin Ardinal Widjaksana - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Badan Khusus Pelaksana Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Pelaksanaan Penagihan Piutang Negara

Prof. Dr. H. Heru Soepraptomo, S.H., SE. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - TB. Ahmad Adhi Rosiadi F

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Fungsi Dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Aceh.

Mukhlis - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Kebijakan Pejabat Negara Dikaitkan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Hujja Tulhaq - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak Pemakaian Tempat Usaha Di Bangunan Pasar Sebagai Jaminan Kredit

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Wayan Dharma Jaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

Harmonisasi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Dalam Upaya Mencegah Kriminalisasi Kebijakan Negara Yang Dilaksanakan Oleh Administraso Negara.

Dicki Risman - Prof. Dr. Bagir Manan , S.H., MCL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Harmonisasi Hukum Dalam Proses Pembentukkan Undang-Undang Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional.

Abdul Wahid Masru - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan DI Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pemeritanh Daerah.

Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Sunarko Budiyanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Dan Anggaran Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Sistem Checks And Balances

Patrialis Akbar - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hubungan Wakil Presiden Dengan Presiden Dalam Peyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia Dari Tahun 1945 Sampai Dengan Tahun 2004.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Rildo Ananda Anwar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Teori Fiksi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya Bagi Perkembangan Pemahaman Hukum Masyarakat di Indonesia.

Achmad Jaka Santosa - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Teori Norma Berjenjang Dalam Uji Materiil Perda Retribusi dan Pajak Daerah di Mahkamah Agung.

Imam Soebechi - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bersumber Dari Pajak Pasca Amandemen UUD 1945.

M. Arief Setiawan - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tugas Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pada Tahap Proses Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian

Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Saefuddin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Prektik Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Hak Cipta Dan Hak-Hak Terkait

Istono - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tugas Dan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Prktik Penegakan Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Delik Culpa

Ery Nursatari - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Dalam Rangka Memperoleh Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. Heru Supraptomo, S.H., S.E. - Ujang Bahar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi