Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KOMITMEN INDONESIA SEBAGAI NEGARA ANGGOTA WTO TERKAIT PENERAPAN PERATURAN TINDAKAN PENGAMANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN SAFEGUARD WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM TRANS PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT KHUSUSNYA MENGENAI INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT BERDASARKAN CHAPTER 9 TRANS PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JURISDIKSI PERADILAN ARBITRASE DALAM PENGABULAN PERMINTAAN JAMINAN ATAS BIAYA-BIAYA (SECURITY FOR COSTS) SEBAGAI BENTUK PUTUSAN SELA BERDASARKAN HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI BREXIT TERHADAP EUROPEAN UNION – REPUBLIC OF KOREA FREE TRADE AGREEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN DAN UNI EROPA UNTUK MENCARI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA YANG IDEAL DI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP BADAN HUKUM ASING DIHUBUNGKAN DENGAN ILC DRAFT ON RESPONSIBILITY OF STATE FOR INTERNASIONALLY WRONGFUL ACTS 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH DEVIASI YANG DILAKUKAN NAHKODA KAPAL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN THE HAGUE VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ATAS TINDAKAN PENGIRIMAN BARANG KEPADA PIHAK PENERIMA YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KONOSEMEN DI PELABUHAN TUJUAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSNASIONAL ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TRANSNASIONAL TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN YANG BERKELANJUTAN MENURUTHUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN DEKLARASI KEMERDEKAAN SEPIHAK NEGARA DAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG THE RIGHTS OF SELF-DETERMINATION ATAS KOSOVO DALAM PERMOHONAN ADVISORY OPINION KEPADA ICJ OLEH NEGARA SERBIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Atas Asas Misrepresentasi Terhadap Pembatalan Perjanjian Carter Atas Waktu Dikaitkan Dengan Hukum Perjanjian Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Maritim Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA CINA MENGENAI LARANGAN IMPOR TERHADAP PRODUK AKUATIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN SPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FAKTOR SUMBER DAYA ALAM DALAM PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA-MALAYSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Dikaitkan Dengan Pengelolaan Kekayaan Alam Di Atas Tanah Hak Ulayat Dalam Perspektif Otonomi Khusus Papua.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI DAN KESERAGAMAN SISTEM PROSEDUR KEPABEAN BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO DIKAITKAN DENGAN THE WORLD'S CUSTOMS ORGANIZZATIONS HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Kontrak ASEAN Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Kontrak Internasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI INSTRUMEN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DALAM LINGKUP ASEAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Ketentuan Asal Barang Indonesia Dengan Rules Of Origin For The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff Scheme For The ASEAN Economic Free Trade Area Dalam Rangka Menciptakan Perdagangan Yang Transparan Menuju Masyarakat Ekon

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM PENERAPAN TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011 SEBAGAI TINDAKAN EKSPROPRIASI TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN ASEAN AUSTRALIA NEW ZEALAND FREE TRADE AGREEMENT SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu sya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UU NO. 11 TH 2008 TTG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DIKAITKAN DENGAN KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI AGREEMENT ON PRESHIPMENT INSPECTION DALAM KERANGKA WTO TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN PRESHIPMENT INSPECTION DALAM SISTEM KEPABEAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya Bagi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Perjanjian Asean China Free Trade Area Terhadap Kedaulatan Ekonomi Negara Melindungi Sektor Usaha Mikro Kecil Menegah Dan Koperasi Dalam Leberalisasi Perdagangan Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PERUBAHAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA TERDAHAP KONTRAK KARYA MENURUT INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (UNIDROIT) 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMUNITAS TAKHTA SUCI TERHADAP FORUM PENGADILAN ASING DIHUBUNGKAN DENGAN DOKTRIN IMUNITAS KEDAULATAN NEGARA DAN UNITED NATIONS CONVENTION ON JURIDICTIONAL IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY OF 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INDONESIANISASI TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN ASING DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM KERANGKA GATS/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukm Atas Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Sistem Peradilan Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Lembaga Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KECENDERUNGAN KEBERPIHAKKAN (BIAS) SALAH SEORANG ARBITRATOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRATSE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedaulatan Ekonomi Negara Atas Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundangan Di Bidang Pertambangan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Status Jus Cogens (Peremptory Norms) Dalam Hukum Internasional Serta Peranannya Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Universal.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT PENUNJUKAN (LETTER OF APPOINTMENT) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL DIKAITKAN DENGAN KONTRAK INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan Modal Asing Dalam Perbankan Indonesia Dikaitkan Dengan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESIAPAN HUKUM MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL DALAM MENGHADAPI ERA LIBERALISASI SEBAGAI KONSEKUENSI ATAS KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Atau Musik Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukm Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Berkaitan Dengan Pengembangan Investi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG DALAM PENUNTUTAN KARGO DIKAITKAN DENGAN UNCTAD / ICC RULES FOR MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENTS TAHUN 1991 DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Industri Budaya Yang Berkaitan Dengan Merek Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Serta Manfaatnya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM KOMERSIALISASI PRODUK REKAYASA GENETIK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN ATAS BARANG YANG DIAKIBATKAN OLEH BAHAYA LAUT DALAM PENGIRIMAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT TERKAIT DENGAN HAGUE-VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN MAHKAMAH AD HOC DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA ANGGOTA ASEAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASEAN CHARTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Arbitrase Online Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia Dihubungkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Rangka Mendukung Terciptanya Perbankan Yang Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asepk Hukum Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Era Perdagangan Bebas Dikaitkan Dengan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Indonesia Dalam Kerangka ACFTA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA RI-TAIWAN 1995 DIHUBUNGKAN DENGAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 1969 DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Sertifikasi Keandalan (TRUSTMARK) Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia Dibandingkan Dengan Peraturan Trustmasrk Dibeberapa Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Sehubungan Dengan Kewenangan Kurator Untuk Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit Yang Berada di Wilayah Asean Dalam Rangka Kesiapan Masyarakat Ekonomi Asean.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Putusan Pengadilan Sengketa Pertanahan Dalam Kaitan Kepastian Hukum Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP HUMANITARIAN INTERVENTION OLEH ASEAN DALAM KONFLIK YANG TERJADI DI MYANMAR

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog