Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

PENERAPAN PRINSIP INTERNATIONAL MINIMUM STANDARD DALAM PERLAKUAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERHADAP TINDAKAN INDIRECT EXPROPRIATION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESI

Fandi Achmad - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB. Arb. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN PRODUK MAKANAN/MINUMAN BERDASARKAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) AGREEMENT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Astrilla Dwiogisabtiana - Laina Rafianti, S.H.,M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD MEASURES) BAGI INDUSTRI BAJA NASIONAL BERDASARKAN GAAT (WTO) DAN AGREEMENT ON SAFEGUARDS DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM KERANGKA AGREEMENT ON TRADE IN GOODS ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (A

Jefri Purba - Laina Rafianti, S.H., M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN PERMANEN ATAS SUMBER DAYA ALAM

Adrian Pangaribuan - Laina Rafianti, S.H.,M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

Dr. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Imam Mulyana - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN PRINSIP MINIMUM STANDARD OF TREATMENT (MST) DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL (P4M) DI INDONESIA

An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M - Arintha Hardiniar Putri - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN TRADE RESTRICTION DALAM MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS (MEAs) BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO

Idris, S.H.,M.A. - Ihsan Wicaksono Nugroho - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN WORLD TRADE ORGANIZATION TENTANG PRODUK TEKSTIL TERKAIT DENGAN PRODUK TEKSTIL CINA DAN IMPLIKASINYA BAGI TEKSTIL INDONESIA

An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Harry Merdeka Samik Ibrahim - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M. Ph.D.,FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengenaan Kewajiban Kepabean Terhadap Transmisi Eletronik Dalam Kerangka Hukum WTO.

Paustinus Siburian - Prof. Dr. Eddy Damian, S.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN UN

Amal Ihsan Firdaus - Atip Latifulhayat S.H.,LL.M.,Ph.D. - Prof. Huala Adolf S.H.,LL.M.,Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH INDONESIA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN DAN CHINA ( ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA / ACFTA ) DIKAITKAN DENGAN PRAKTEK NEGARA MENURUT KONVENSI WINA 1969 DAN P

Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB Arb. - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. - Sharani Kemala Sari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Dalam Kasus Timor Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB. Arb. - Sudirman D. Hury

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Hukum Negara-Negara Asean dan Perbandingannya Dengan Hukum Regional di Indonesia.

Fitra Deni - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Melalui Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laot Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Alternatif Penyelesian Sengketa Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. - Sri Walny Rahayu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase Online Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Di Indonesia

Andi Julia Cakrawala - Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.CL., C.N. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Medik Akibat Perbuatan Melawan Hukum Melalui Mediasi Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak-Hak Pasien dan Dokter.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. - Reny Halida Ilham Malik

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peran Preventif dan Represif Intelejen Yustisial Dalam Penegakkan Hukum Di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan, Serta Implikasinya Terhadap Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Josia Koni - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Energi Tak Terbarukan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional Menuju Tercapainya Kesejahteraan Rakyat.

Ira Thania - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS HUKUM TAIWAN SEBAGAI NEGARA TERKAIT DENGAN KEANGGOTAANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DAN IMPLIKASINYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H.,LL.M. - Mu'amar Wicaksono - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prinsip Keadilan Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Kelautan-Perikanan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional.

Amrizal - Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRINSIP PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BENEFIT SHARING) DALAM PROSEDUR UMUM PELAKSANAAN AKSES DDAN TRANSFER MIKROBA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA (STUDI KASUS : FLU BURUNG DAN VAKSIN H5N1)

Florence Tiurma G - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D, FCBArb. - R. A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengaturan Perdagangan Internasional Terkait Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Kristianto Pustaha Halomaoan - Prof. Hikmawanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRINSIP PENENTUAN NASIB SENDIRI (PRINCIPLES OF SELF-DETERMINATION) DAN PENERAPANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK MINORITAS (THE RIGHTS OF MINORITIES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. - Ihsan Prima Basra - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M., Ph.D.,FCB.Arb. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb - SALMA LAITUPA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Prita Amalia, S.H., M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb. - SASHIA DIANDRA ANINDITA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KONVENSI SENJATA KIMIA (KSK) DALAM PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DI IRAK PADA ERA REZIM SADDAM HUSSEIN DAN IMPLEMENTASI KSK DI INDONESIA

Diajeng Wulan Christianti, S.H., LL.M. - Gracia J. D. Hutapea - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN MODE PELAYANAN JASA COMMERCIAL PRESENCE DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN PRINSIP MOST-FAVOURED-NATION TREATMENT DALAM KERANGKA GATS-WTO DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Farah Meutia - Laina Rafianti Sh, M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN PILOTAGE DI SELAT MALAKA DALAM UPAYA KESELAMATAN PELAYARAN INTERNASIONAL BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Idris, S.H.,M.A. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D. - VARGAN DERIAN NATAWISASTRA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembukaan Rahasia Data Bank Nasabah Debitur Terhadap Pengecualian Kerahasiaan Bank Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah.

Dr. Tarsisius Murwadji. S.H., M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb. - Rani Sri Agustina

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENCABUTAN PENASEHAT HUKUM DALAM ARBITRASE DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE ICSID ATAS DASAR MEMBAHAYAKAN PERSIDANGAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ARBITRASE DI INDONESIA

Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H., LL.M. - Joseph Hendrik - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENENTUAN LEGALITAS SANKSI EKONOMI UNILATERAL BERDASARKAN HUKUM INVESTASI INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN SANKSI EKONOMI UNILATERAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP REPUBLIK IRAN PERIODE 2006- 2016

Jonathan Diva Sadikin - Laina Rafianti, S.H., M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN ATURAN COMPETITIVE NEED LIMIT (CNL) DALAM KERANGKA SKEMA FASILITAS GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) AMERIKA SERIKAT DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN GATT/WTO DAN IMPLIKASINYA BAGI PRODUK BAN DARI INDONESIA

An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Ikhwan Ardyansyah - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

PENERAPAN PRINSIP INTERNATIONAL MINIMUM STANDARD DALAM PERLAKUAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERHADAP TINDAKAN INDIRECT EXPROPRIATION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESI

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN PRODUK MAKANAN/MINUMAN BERDASARKAN SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) AGREEMENT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PENERAPAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD MEASURES) BAGI INDUSTRI BAJA NASIONAL BERDASARKAN GAAT (WTO) DAN AGREEMENT ON SAFEGUARDS DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM KERANGKA AGREEMENT ON TRADE IN GOODS ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (A

PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN PERMANEN ATAS SUMBER DAYA ALAM

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

PENGATURAN PRINSIP MINIMUM STANDARD OF TREATMENT (MST) DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL BILATERAL DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL (P4M) DI INDONESIA

PENGATURAN TRADE RESTRICTION DALAM MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS (MEAs) BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO

PENGATURAN WORLD TRADE ORGANIZATION TENTANG PRODUK TEKSTIL TERKAIT DENGAN PRODUK TEKSTIL CINA DAN IMPLIKASINYA BAGI TEKSTIL INDONESIA

Pengenaan Kewajiban Kepabean Terhadap Transmisi Eletronik Dalam Kerangka Hukum WTO.

PENGGUNAAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN UN

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH INDONESIA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN DAN CHINA ( ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA / ACFTA ) DIKAITKAN DENGAN PRAKTEK NEGARA MENURUT KONVENSI WINA 1969 DAN P

Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Dalam Kasus Timor Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Hukum Negara-Negara Asean dan Perbandingannya Dengan Hukum Regional di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Melalui Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laot Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Alternatif Penyelesian Sengketa Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase Online Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Di Indonesia

Penyelesaian Sengketa Medik Akibat Perbuatan Melawan Hukum Melalui Mediasi Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak-Hak Pasien dan Dokter.

Peran Preventif dan Represif Intelejen Yustisial Dalam Penegakkan Hukum Di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan, Serta Implikasinya Terhadap Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Energi Tak Terbarukan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional Menuju Tercapainya Kesejahteraan Rakyat.

STATUS HUKUM TAIWAN SEBAGAI NEGARA TERKAIT DENGAN KEANGGOTAANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DAN IMPLIKASINYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Prinsip Keadilan Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Kelautan-Perikanan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional.

PRINSIP PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BENEFIT SHARING) DALAM PROSEDUR UMUM PELAKSANAAN AKSES DDAN TRANSFER MIKROBA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA (STUDI KASUS : FLU BURUNG DAN VAKSIN H5N1)

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengaturan Perdagangan Internasional Terkait Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

PRINSIP PENENTUAN NASIB SENDIRI (PRINCIPLES OF SELF-DETERMINATION) DAN PENERAPANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK MINORITAS (THE RIGHTS OF MINORITIES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

KONVENSI SENJATA KIMIA (KSK) DALAM PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DI IRAK PADA ERA REZIM SADDAM HUSSEIN DAN IMPLEMENTASI KSK DI INDONESIA

PELAKSANAAN MODE PELAYANAN JASA COMMERCIAL PRESENCE DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN PRINSIP MOST-FAVOURED-NATION TREATMENT DALAM KERANGKA GATS-WTO DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

PELAKSANAAN PILOTAGE DI SELAT MALAKA DALAM UPAYA KESELAMATAN PELAYARAN INTERNASIONAL BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Pembukaan Rahasia Data Bank Nasabah Debitur Terhadap Pengecualian Kerahasiaan Bank Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah.

PENCABUTAN PENASEHAT HUKUM DALAM ARBITRASE DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE ICSID ATAS DASAR MEMBAHAYAKAN PERSIDANGAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ARBITRASE DI INDONESIA

PENENTUAN LEGALITAS SANKSI EKONOMI UNILATERAL BERDASARKAN HUKUM INVESTASI INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN SANKSI EKONOMI UNILATERAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP REPUBLIK IRAN PERIODE 2006- 2016

PENERAPAN ATURAN COMPETITIVE NEED LIMIT (CNL) DALAM KERANGKA SKEMA FASILITAS GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) AMERIKA SERIKAT DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN GATT/WTO DAN IMPLIKASINYA BAGI PRODUK BAN DARI INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi