Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG MELAKUKAN PRIVATISASI

Dr. Supraba Sekarwati Widjayani, S.H.,CN. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - YANNIE YULIANNI

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BANK DENGNAN OBJEK JAMINAN OBLIGASI NEGARA RITEL (ORI)

Hj. Etty Djukardi, S.H.,M.H.,CN. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Widowati Maria Teresa

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM ATAS PENANAMAN MODAL ASING DI OTORITA PULAU BATAM DI HUBUNGKAN DENGAN FTZ (FREE TRADE ZONE)

ALVIN R. LUMBANRAJA - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof.Dr.H. Yudha Bhakti Ardiwisastra, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEPOSAN BANK DALAM LIKUIDASI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

AMIRUDDIN ARRIS - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof.Dr.H. Yudha Bhakti Ardiwisastra, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGALIHAN KREDIT DENGAN JAMINAN OBJEK BERUPA HAK KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUCIA

Dr. Tarsisius Murwaji, S.H.,M.H. - PING PAU - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM ATAS AKUISISI PERUSAHAAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

NURLIZA LOEBBY - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof.Dr.H Yudha Bhakti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM ATAS PENGALIHAN PIUTANG KREDIT OLEH KREDITOR PESERTA KREDIT SINDIKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

AGUS SUPRIHANTO - Hj. Etty Djukardi, S.H.,M.H.,CN. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.,

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN ATAS SENGKETA TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIGUGAT DENGAN ALAT BUKTI GIRIK DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERTANAHAN DI INDONESIA

Dr. Supraba Sekarwati W, SH.,CN. - Dr. Supraba Sekarwati, S.H.,C.N. - ENNY HERYANI RATNASARI S - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN PERANG NO. 013/P/KSA/50 TAHUN 1950 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof.Dr.H. Yudha Bhakti Ardiwisastra, S.H.,M.H. - R. BOEDIMAN PANINGKAS

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN PNYERTAAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH BANK UMUM DI BIDANG ASURANSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Etty Mulyati, S.H.,M.H. - Fitri Rizkiani - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG MELAKUKAN PRIVATISASI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BANK DENGNAN OBJEK JAMINAN OBLIGASI NEGARA RITEL (ORI)

KAJIAN HUKUM ATAS PENANAMAN MODAL ASING DI OTORITA PULAU BATAM DI HUBUNGKAN DENGAN FTZ (FREE TRADE ZONE)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEPOSAN BANK DALAM LIKUIDASI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENGALIHAN KREDIT DENGAN JAMINAN OBJEK BERUPA HAK KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUCIA

TINJAUAN HUKUM ATAS AKUISISI PERUSAHAAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

TINJAUAN HUKUM ATAS PENGALIHAN PIUTANG KREDIT OLEH KREDITOR PESERTA KREDIT SINDIKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

KAJIAN ATAS SENGKETA TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIGUGAT DENGAN ALAT BUKTI GIRIK DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERTANAHAN DI INDONESIA

KAJIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN PERANG NO. 013/P/KSA/50 TAHUN 1950 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PERJANJIAN PNYERTAAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH BANK UMUM DI BIDANG ASURANSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi