Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

TINJAUAN STATUS HUKUM DAN AKTIVITAS WAHANA TANPA AWAK BAWAH AIR (AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE) BERDASARKAN REZIM RISET ILMIAH KELAUTAN DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Davina Oktivana, S.H., M.H. - Khairunnisa Andira - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBANGUNAN PULAU BUATAN UNTUK AKTIVITAS MILITER DI LAUT TIONGKOK SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Devina Oktivana, S.H., M.H. - NAUFAL FIANDA DIRGANTARA - R.A Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK IRAN SEBAGAI ANGGOTA IAEA DAN NPT ATAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI NUKLIR UNTUK TUJUAN DAMAI (TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB)

Dr.Hj. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Madiha Dzakiyyah Chairunnisa - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM DITINJAU DARI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Fajar Bestari - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALAT MUSIK ANGKLUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002TENTANG HAK CIPTA DAN PERKEMBANGAN DI FORUM WORLD INTELLECTUAL PROPRTY ORGANIZATION

Dea Paramita - Prof.Dr.H. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim. - WINA FEBRINA H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

URGENSI PENERAPAN AGREEMENT ON PORT STATE MEASURETO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREFORTED AND UNREGULATED FISHING 2009 DI INDONESIA

CENDRA DUTA PATRIA - DAVINA OKTIVANA,S.H., M.H. - R.A GUSMAN CATUR SISWANDI, S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENGGUNAAN PROSES REKAYASA DIGITAL ATAS KARYA FOTOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA

Moch. Hardianto - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M. - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA) ANTARA INDONESIA-SINGAPURA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Bhaakti Yuwanda - Idris, S.H.,M.A. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PENCAMARAN LINKUNGAN DI LAUT TIMOR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM NASIONAL

Dr. Idris, S.H., M.A. - R.A. GUSMAN CATUR SISWANDI, S.H.,LL.M., PH.D. - SERGIUS SAHAT PUTRA UTAMA

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

TINJAUAN STATUS HUKUM DAN AKTIVITAS WAHANA TANPA AWAK BAWAH AIR (AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE) BERDASARKAN REZIM RISET ILMIAH KELAUTAN DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

PEMBANGUNAN PULAU BUATAN UNTUK AKTIVITAS MILITER DI LAUT TIONGKOK SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

HAK IRAN SEBAGAI ANGGOTA IAEA DAN NPT ATAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI NUKLIR UNTUK TUJUAN DAMAI (TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB)

KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM DITINJAU DARI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALAT MUSIK ANGKLUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002TENTANG HAK CIPTA DAN PERKEMBANGAN DI FORUM WORLD INTELLECTUAL PROPRTY ORGANIZATION

PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

URGENSI PENERAPAN AGREEMENT ON PORT STATE MEASURETO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREFORTED AND UNREGULATED FISHING 2009 DI INDONESIA

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENGGUNAAN PROSES REKAYASA DIGITAL ATAS KARYA FOTOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA

DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA) ANTARA INDONESIA-SINGAPURA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PENCAMARAN LINKUNGAN DI LAUT TIMOR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM NASIONAL

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi