Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg TENTANG PERMOHONAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR 527/PDT.P/2009/PN. BGR MENGENAI PENETAPAN YANG MENOLAK PENCATATAN CALON PASANGAN PENGANTIN YANG BERBEDA AGAMA PADA KANTOR CATATAN SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 38.K/AG/1997/PTA.JAK TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUAMI YANG MEMILIKI DUA ISTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER NOMOR:354 K/AG/1998 TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI SENGKETA PERBANNKAN SYARIAH YANG MELIBATKAN PIHAK NON MUSLIM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENJATUHAN TALAK DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG û UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG û UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEP AL-WAKALAH BAI AS-SALAM DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA TANI PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 19992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA GADAI SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF BAGI PERUM PEGADAIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH PSIKOLOGIS YANG DIALAMI ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUANYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MULTI AKAD DAN KLAUSUL AKAD DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BRI SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OBLIGASI SYARIAH DAERAH DIKAITKAN DENGAN UU NO. 19 TH 2008 TTG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN UU NO. 32 TH 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ôPELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI SEORANG PEREMPUAN DENGAN WALI ADHAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)ö Oleh: Aditya Fariz Akbar 1101 1106 0672 Program Kekhususan: Perdata Pembimbing: Dr. Hj

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEGADAIAN SYARIAH DENGAN OBJEK GADAI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH BERDASARKAN PERTIRAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIÆAH CABANG BANDUNG BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIÆAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELELANGAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR 7/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT DAN ANAK KANDUNG DENGAN JUMLAH BAGIAN YANG SAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KOTA BENGKULU DI REJANG LEBONG DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN HIBAH TERHADAP HAK ATAS TANAH YG DIBERIKAN MELALUI WASIAT MENURUT HKM ISLAM DIHUBUNGKAN DGN UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA DAN KOMPLIKASI HKM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Syariah Dikaitkan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK) Berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Dihubungkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBIAYAAN MUDHARABAH MUQAYYADAH DAN UPAYA PENYELESAIAN AKIBAT KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH INGKAR JANJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAYAGUNAAN WAKAF SAWAH OLEH LEMBAGA NAZHIR DIINDONESIA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Para Pihak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GADAI DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGADAAN UNDIAN BERHADIAH OLEH BANK SYARIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KETIDAKAKURASIAN VOLUME GAS DI DALAM TABUNG ELPIJI DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PAKET KOMPOR GAS DAN TABUNG LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) GRATIS ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA AKIBAT CACAT PRODUK BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UU NO. 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RUMAH TANGGA DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI TENAGA LISTRIK DARI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN DALAM BENTUK SMS PADA LAYANAN PENYEDIA JASA TELEPON DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN ZAT BERBAHAYA PADA BAHAN BAKU PRODUKSI MAKANAN DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSEE (TERHADAP) PENCANTUMAN SURAT PERJANJIAN TAMBAHAN DI LUAR KLAUSULA BAKU OLEH PERUSAHAAN LEASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM JASA PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN MISKIN DII RSUD KABUPATEN BEKASI DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Pangan Olahan Tidak Halal Yang Berlabel Halal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG PESAWAT MANDALA TERHADAP PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH PT. MANDALA AIRLINES DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT ATAS TINDAKAN PENGAMBILALIHAN SEPIHAK OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) APABILA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN KEPMEN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NO. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 TENTANG PETUNJUK PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JEMAAH HAJI DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI HAJI (TA'MIN HAJJ) MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS AKURASI PENGGUNAAN ALAT UKUR JENIS POMPA BENSIN DI WILAYAH JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK SECARA SEPIHAK OLEH PT. PLN (PERSERO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS JUAL BELI HEWAN KURBAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA AIR BERSIH DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BERDASARKAN HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA SHIFT MALAM PADA PT. PANDATEX MAGELANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain atas merek terdaftar yang tidak digunakan (non use) dalam kerangka UU No. 15 tahun 2001 tentang merek dan UU no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA BUS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI SAAT DIBERLAKUKANNYA TARIF BATAS ATAS (CEILING TARIFF) DAN TARIF BATAS BAWAH ( FLOOR TARIFF) PADA PERIODE LEBARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU KEDIT BANK MANDIRI TERHADAP BEBAN BUNGA YANG DITERAPKAN OLEH BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU SIMPATI ATAS PAKET LAYANAN OPERA MINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEKTOR USAHA KECIL SEBAGAI DISTRIBUTOR DALAM MEMASARKAN PRODUK YANG MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN UNDANG-UNDANG NO

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog