Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK REPRODUKSI MANUSIA MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI AFGHANISTAN DI PAKISTAN MENURUT KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL 1967

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWBAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hak Bagi Pengungsi Berdasarkan Klausul Non-Refoulement dan Housing Rights Dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 Suatu Studi Banding Antara Praktek Indonesia dan Australia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BILATERAL IMMUNITY AGREEMENTs (BIAs) DAN HUBUNGANNYA DENGAN STATUTA ROMA 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSTRADISI WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERADA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KEKEBALAN HUKUM YANG DIBERIKAN SUATU NEGARA DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Handing-Over Dalm Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Teritorial Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AGRESI MILITER AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap hukum positif Indonesia mengenai perbuatan perdagangan manusia (trafficking in persons) di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TIMOR TIMUR AKIBAT PERALIHAN WILAYAH REPUBLIK TIMOR LESTE MENURUT HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Transnasional Deportasi Orang Asing di Indonesia Sebagai Salah Satu Tindakan Keimigrasian Menurut Pasal 42 UU No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PENGHILANGAN ORANG (ENFORCED/INVOLUNTARY DISAPPEARANCE) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BEBERAPA ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBATASAN DAN LARANGAN RANJAU DARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUKUNGAN DIPLOMATIKA DAN BANTUAN MILITER AMERIKA SERIKAT KEPADA ISRAEL DALAM KONFLIK SENJATA ISRAEL-PALESTINA BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Perjanjian-Perjanjian Internasional Yang Mengatur Tentang Pembatasan, Non-Proliferasi dan Larangan Uji Coba Senjata Nuklir di India Tanggal 11 dan 13 Mei 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY PADA KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT TIMOR-TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KEMUNGKINAN PEMBERIAN AMNESTI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEWAJIBAN ERGA OMNES DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTER (COMPLEMENTARITY) MENURUT STATUTA ROMA 1998 TERHADAP PENGADILAN NASIONAL SUATU NEGARA BAGI KEJAHATAN PALING SERIUS (THE MOST SERIOUS CRIMES)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI EKONOMI BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 661/1990 TERHADAP IRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG EKONOMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAKUAN PEMERINTAH TRANSISI IRAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH DOKTRIN IMUNITAS NEGARA TERHADAP PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL OLEH NEGARA KETIGA PADA KASUS KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG TERMASUK DALAM YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN ANCAMAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (KORUPTOR) MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SOUTHERN BLUEFIN TUNA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN : SENGKETA ANTARA JEPANG LAWAN AUSTRALIA DAN NEW ZEALAND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KEJAHATAN PERANG (WAR CRIMES) SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KEKERASAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMAN (CEDAW) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA IMPLEMENTASINY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN CLUSTER BOMB DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA (USE OF FORCE) UNTUK MEMPERTAHANKAN DIRI (SELF DEFENSE) DALAM MEMERANGI KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN PENYIKSAAN, PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI DAN MERENDAHKAN TERHADAP TERSANGKA TERORISME DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP NECESSITY DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN PRINSIP PERLINDUNGAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYERANGAN OBJEK BUDAYA DALAM KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI KEJAHATAN PERANG BERDASARKAN HUKUM HUMANITER (STUDI KASUS PENYERANGAN KOTA BUDROVNIK 1991)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN NEGARA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH TRANSNATIONAL CORPORATION SEBAGAI IMPLEMENTASI KEWAJIBAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLAKUAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG DI GUANTANAMO MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN KEMUNGKINAN PENERAPAN SANKSINYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLAKUAN TENTARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG DI ABU GHRAIB IRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI WARGA NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ASLI ATAS TANAH BERDASARKAN UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE (UNDRIP) DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK BAGI NURAENI SEBAGAI TKI (TENAGA KERJA INDONESIA) YANG BEKERJA DI ARAB SAUDI DITINJAU DARI STANDAR HUKUM KETENAGAKERJAAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS SERANGAN MILITER PASUKAN KOALISI (NATO) DI LIBYA BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1970 DAN NO. 1973

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK ASASI MANUSIA DALAM HAL TERJADINYA PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA (ENFORCED OR INVOLUNTARY DISAPPERANCES) DENGAN MELIHAT KASUS DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM KEPADA PENUNTUT INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY) DALAM KASUS NO. IT-02-54 DENGAN TERDAKWA SLOBODAN MILOSEVIC MENGENAI DAKWAAN GENOSIDA DI BOSNIA HERZEGOVINA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBENTUKAN SUPREME IRAQI CRIMINAL TRIBUNAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL SERTA PENEGAKANYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT ADAT AMUNGME OLEH PT. FREEPORT INDONESIA DIKAITKAN DENGAN THE UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA (FORCED DISPLACEMENT) SEBAGAI KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DILIHAT DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog