Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN DISTRIK NEGARA BAGIAN WASHINGTON AMERIKA SERIKAT UNTUK MENGADILI SECARA IN ABSENTIA LETJEN JOHNNY LUMINTANG DIKAITKAN DENGAN ALIEN TORT CLAIMS ACT 1789 DAN TORTURE VICTIM PROTECTION ACT 1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP TINDAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENETUKAN SAFEGUARD MEASURES ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK BAJA TERTENTU (PROCLAMATION NO.7529 - TO FASCILITATE POSITIVE ADJUSTMENT TO COMPETITION OF CERTAIN STEEL PRODUCTS, 5 MARET 2002), DIKAITKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI JASA PENDIDIKAN DI INDONESIA MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING OLEH MONASH UNIVERSITY MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE (GATS) 1995 DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Bilateral Invesment Treaties (BIT) Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DALAM HAL TERJADI KEADAAN SULIT (HARDSHIP) BERDASARKAN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN KONTRAK OLEH PEMBELI SEBAGAI AKIBAT DARI PELANGGARAN YANG FUNDAMENTAL ATAS KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL OLEH PENJUAL BERDASARKAN KONVENSI PBB MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UNCISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN MEREK BUDDHA BAR DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM TRIPS SERTA AKIBAT YANG DAPAT TIMBUL BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN BIAYA GANTI RUGI ATAS KERUGIAN PIHAK PEMBELI SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG OLEH PIHAK PENJUAL DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALES OF GOODS 1980

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN PENASEHAT HUKUM DALAM ARBITRASE DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE ICSID ATAS DASAR MEMBAHAYAKAN PERSIDANGAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ARBITRASE DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI LISENSI WAJIB PATEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS KETERTIBAN UMUM DAN PEMBATASANYA DALAM PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 DALAM KASUS PERTAMINA VS. KARAHA BODAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN CREATIVE COMMONS LICENSES DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK EKLUSIF PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA DAN TRIPS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH UNTUK PATEN OBAT BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DAN INFORMASI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROMOTOR MUSIK DI INDONESIA DALAM HAL PEMBATALAN KONTRAK PERTUNJUKAN OLEH PIHAK MANAJEMEN ARTIS ASING DIKAITKAN DENGAN TRAVEL WARNING YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU DALAM E-COMMERCE DITINJAU DARI UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PRAKTIK TRANSAKSI LINDUNG NILAI KURS DITINJAU BERDASARKAN POJK NOMOR 01/POJK-07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DIKAITKAN DENGAN TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Kedaulatan Negara Di Bidang Informasi Dalam aktivitas Penyadapan Antar Negara Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN MEREK DAGANG TERKENAL DI INDONESIA MENURUT KETENTUAN TRIPS DAN UU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK SERTA IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional Dihubungkan dengan Praktek Pelaksanaan Tugas Pertahanan Negara dan Hukum Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM DOHA DEVELOPMENT AGENDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPENTINGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBLOKIRAN AKSES SAMBUNGAN LANGSUNG INTERNASIONAL (SLI) DI WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EKSISTENSI ELECTRONIC BILL OF LADING DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN LAUT MENURUT CMI RULES FOR ELECTRONIC BILLS OF LADING TAHUN 1990 DARI COMMISSION MARITIME INTERNATIONAL (CMI) DAN ANTISIPASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI GUGATAN GANTI RUGI KORBAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA TERHADAP INDUSTRI PESAWAT UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN DAN PP NOMOR 40 TAHUN 1995 TENTANG PENGANGKUTAN UDARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK MARKETPLACE TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG BARANGNYA TIDAK SAMPAI PADA KONSUMEN DIKAITKAN UNDANG û UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Kontraktual Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi E. Commerce.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK FINANCIAL LEASING PESAWAT UDARA MENURUT UNIDROIT CONVENTION ON INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Keselamatan Penerbangan dan Kelaikan Udara Suatu Pesawat Didasarkan Pada Peraturan Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Pada Sesi Pemeliharaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASINYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PRIVACY RIGHTS ON PERSONAL DATA DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT SEBAGAI BENTUK KONTRAK KERJASAMA DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA DALAM PELAKSANAAN PRODUCTION SHARING CONTRRACT (PSC), DIKAITKAN DENGAN TERHENTINYA KONTRAK ANTARA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) DAN EXXON MOBIL OIL INDONESIA (EMOI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE DENGAN MENGGUNAKAN ELECTRONIC

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sengketa bisnis di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM COMMUNICATION, NAVIGATION AND SURVEILENCE SYSTEM (NEWS CNS SYSTEM) DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM LAYANAN MOBILE BANKING DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANGûUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UNDANGûUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 142.050-143.525 Mhz OLEH RAIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERDAGANGAN EFEK PASAR MODAL MELALUI INTERNET (ONLINE TRADING) SERTA PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERKAIT HAK SIAR LIGA INGGRIS YANG DIMILIKI ASTRO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK YURIDIS PERDAGANGAN DIGITAL DIHUBUNGKAN DENGAN MODEL LAW UNCITRAL 1996 ON ELECTRONIC COMMERCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM GATT 1994 DAN AGREEMENT ON AGRICULTURE WTO DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN DOMESTIC PROTECTION PRODUK HORTIKULTURA LOKAL (STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT V.S. INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP YURISDIKSI TERHADAP CYBER TERRORISM DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN PADA LOW COST CARRIER (LCC) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN ALUR-ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) BAGI PELAKSANAAN HAK LINTAS KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982 DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN KONVENSI CHICAGO 1944 TENTANG PENERBANGAN SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH PENGGUNAAN UMBRELLA CLAUSE TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ANTARA PENANAM MODAL DAN NEGARA PENERIMA MODAL DIKAITKAN DENGAN KONVENSI ICSID DAN PENGGUNAANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH TOBACCO BAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PERDAGANGAN DAN PRODUKSI ROKOK KRETEK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AGREEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN ANTI-DUMPING MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (KASUS TINDAKAN ANTI-DUMPING UNI EROPA TERHADAP PRODUK RING BINDER DAN 3,5 MICRODISK ASAL INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog