Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 
No Pict

PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DI INDOESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DIKAITKAN DENGAN PENGEMBALIAN BIAYA (COST RECOVERY)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN LIBERALISASI SEKTOR PENDIDIKAN DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES / WTO SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN MENGENAI PENGANGKUTAN BAHAN DAN / ATAU BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN SEKTOR TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI DI INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN TRIMS DALAM WTO DIKAITKAN DENGAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING BAGI PRODUK KERTAS INDONESIA OLEH KOREA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGANN PENGATURAN WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF BERLAPIS (MULTI-TIER DISPUTE RESOLUTION CLAUSE) DIKAITKAN DENGAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL CONCILIATION SERTA PENGARUHNYA TERHADAP INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN MEDIA INTERNET UNTUK PEMBELIAN TIKET PESAWAT UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI MONTREAL 1999 (CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO OLEH COUNTER PULSA UNTUK KOMUNIKASI ANTAR CABANG MENURUT UU NO. 36 TAHUN 1999 TTG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGINTAIAN DATA DOMESTIK SECARA MASSAL OLEH AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERKAIT PROGRAM E-HEALTH DI INDONESIA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Carter Kapal (Charter Party) yang Diinkorporasikan Ke Dalam Konosemen (Bill of Lading) Dikaitkan Dengan New York Convention 1958 dan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Amandemen 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN PRODUK IMPOR YANG TERKONTAMINASI RADIASI NUKLIR JEPANG DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES (SPS) DALAM PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN ANGGOTA UNI EROPA DALAM MERATIFIKASI EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 (KONVENSI UNI EROPA TENTANG KEJAHATAN MELALUI INTERNET 2001)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Loan Agreements Diitinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Dikaitkan dengan Praktik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LOAN AGREEMENTS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN PRAKTIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Loan Agreements Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional dan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Dikaitkan Dengan Praktik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM DATA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATION IN INTERNATIONAL CONTRACTS 2005 DAN PENGARUHNYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT ARBITRASE ONLINE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN ARBITRASE ONLINE PADA DUNIA MAYA (CYBER WORLD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DIKAITKAN DENGAN SISTEM REGISTRASI KEPEMILIKAN IDENTITAS DIRI SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENSI CYBER CRIME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN U.S. DISTRICT COURT OF NEWYORK TANGGAL 09 SEPTEMBER 1994 DAN U.S. CIRCUIT COURT OF APPEALS (2D.CIR) TANGGAL 06 DESEMBER 1995 DALAM KASUS DELCHI CARRIER S.p.A v. ROTOREX COORPORATION BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION O

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTRE NO. D2001-1110 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN NAMA DOMAN (DOMAIN NAME) ANTARA INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LIMITED DAN INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AIRPORT AUTHORITY TERHADAP PENCEGAHAN TINDAKAN GANGGUAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Entitas Non-Pemerintah (Non-Governmental Entities) Dalam Kegiatan Keruangangkasaan Ditinjau Dari Hukum Ruang Angkasa Internasional dan Implementasinya Dalam Peratusan Perundang-undangan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Negara Untuk Keselamatan Lalu Lintas Penerbangan Di timor Leste Berdasarkan Chicago Convention 1944 Dan Timor Leste Civil Aviantion Basic Law

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK YANG MENYEBABKAN JATUHNYA PESAWAT TWA 800 DI EAST MORICHES, NEW YORK, PADA TANGGAL 17 JULI 1996 DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI WARSAWA 1929 DAN MONTREAL 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM PERISTIWA PENGUASAAN PESAWAT UDARA SECARA MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP TINDAKAN PENOLAKAN PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UURI NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EGYPT AIR TERHADAP PESAWAT EGYPT AIR 990 YANG JATUH DI SAMUDRA ATLANTIK PADA TANGGAL 31 OKTOBER 1999, BERDASAARKAN KONVENSI WARSAWA 1929 DAN KONVENSI MONTREAL 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Atas Kerugian Akibat Kejahatan Penerbangan (Hijacking) Menurut Hukum Nasional dan Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SINGAPORE AIRLINES TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT SINGAPORE AIRLINES FLIGHT SQ 006 DI CHIANG KAI SHEK, TAIWAN 30 OKTOBER 2000 BERDASARKAN BEBERAPA KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN UDARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI (DAMAGES) DIKARENAKAN OLEH UNSUR HARDSHIP DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980 DAN PRAKTIKNYA MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FASILITAS CALL FORWARDING PADA TELEPON SELULER BERBASIS CDMA DIHUBUNGKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA ANTAR PENYELENGGARA TELEPON SELULER BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK-HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN DALAM HAL MEMPEROLEH KESEMPATAN KERJA DAN PEKERJAAN DIKAITKAN DENGAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMNASI TERHADAP PEREMPUAN (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Ketentuan Rules of Origin Indonesia Dengan Ketentuan Rules of Origin Asean Dalam Rangka Mewujudkan Asean Economic Community

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA TERHADAP PERDAGANGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM BAGI BELGIA DALAM PERKARA INTERPRESTASI DARI KONVENSI LUGANO 1988 (KASUS BELGIA v. SWISS, MAHKAMAH INTERNASIONAL, 2009)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK KELUARGA KORBAN KECELAKAAN PESAWAT SPANAIR PADA TAHUN 2008 DALAM MENUNTUT PIHAK PENGANGKUT BERDASARKAN KONVENSI WARSAWA 1929

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT URBAN POOR CONSORTIUM (UPC) TERHADAP AGREEMENT BETWEEN WFP AND UPC FOR THE IMPLEMENTATION OF OPSM-WFP OPER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH INDIA TERHADAP RICE TEC INC. MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN PATEN BASMATI RICE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH PIHAK KETIGA DI DARAT UNTUK MENDAPAT GANTI KERUGIAN ATAS JATUHNYA SALAH SATU MESIN PESAWAT BOEING 747-300 MILIK MASKAPAI PENERBANGAN JAPAN AIRLINES (JAL) DI TANGERANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA ATAS ADANYA PROTES DARI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENERAPAN PENGATURAN PEMBATASAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN OLEH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN GATT 1994-WTO DAN AGREEMENT ON IMPORT LICEN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog