Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

POSISI DOMINAN TELKOMSEL DI LUAR PULAU JAWA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Nyulistiowati Suryanti - Remmy Tridirizky Wahyudi - Sinta Dewi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN ORANG ASING DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Idris, S.H.,MA. - M. Wahyudi Sahirsyah Lubis - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NASABA KOPERASI LANGIT BIRU TERKAIT PENIPUAN, PENGGELAPAN, DAN PENCUCIAN UANG OLEH PENGURUS KOPERASI LANGIT BIRU

Erika Magdalena C., S.H., M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H. - WAHYUDI YASSER NURIMA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Andri Wahyudi - Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, SH., MH. - Dr. Supraba Sekarwati W., SH., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan Dengan Pengelolaan di Sektor Hulu Migas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas

- Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Reza Wahyudi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengelolaan di sektor hulu migas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas

Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Reza Wahyudi

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK PAJAK PENGHASILAN DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA MENINGJATKAN SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN

Sentot Wahyudi - Sonny Dewi Judiasih, S.H.,MH.CN. - Zainal Muttaqin, S.H.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA BTN DENGAN PT BTN MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DIHUBUNGKAN DENGAN UU

Atje, SH. - Hj. Efa Laela Fachriah, SH., MH. - Rachmat Wahyudi Hidayat

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERDAGANGAN OBAT TRADISIONAL ASING TANPA KETERANGAN KADALUARSA DAN PETUNJUK PENGUNAAN BERBAHASA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)

Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H. - Hj. R. Kartikasari, S.H.,M.H. - Randy Dwi Wahyudi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggungjawab Hukum Komite Medik Rumah Sakit Terhadap Mutu Pelayanan medis dan Keselamatan Pasien Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit Jo Unda

H. Dede Sutardjo, drg., SKM. - Prof.Dr. Veronica Komalawati, SH., MH. - WAHYUDI

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

POSISI DOMINAN TELKOMSEL DI LUAR PULAU JAWA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

PERLINDUNGAN ORANG ASING DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NASABA KOPERASI LANGIT BIRU TERKAIT PENIPUAN, PENGGELAPAN, DAN PENCUCIAN UANG OLEH PENGURUS KOPERASI LANGIT BIRU

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan Dengan Pengelolaan di Sektor Hulu Migas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengelolaan di sektor hulu migas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas

ASPEK PAJAK PENGHASILAN DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA MENINGJATKAN SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA BTN DENGAN PT BTN MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DIHUBUNGKAN DENGAN UU

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERDAGANGAN OBAT TRADISIONAL ASING TANPA KETERANGAN KADALUARSA DAN PETUNJUK PENGUNAAN BERBAHASA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)

Tanggungjawab Hukum Komite Medik Rumah Sakit Terhadap Mutu Pelayanan medis dan Keselamatan Pasien Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit Jo Unda

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi