Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM ATAS NAMA TERDAKWA M. RASYID AMRULLAHRAJASA DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINT

AXELSYAH REZA MIRAZA - I. Tajudin, S.H.,M.H. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HHUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMILIK ANJING PELIHARAAN SAINT BERNARD YANG MATI PADA SAAT PENGIRIMAN TERHADAP PEMILIK JASA DELIVERY PLANET PETSHOP

Asep Nurhakim - Kilkoda Agus Saleh, S.H.,M.H. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP PERANAN AHLI PSIKOLOGI/PSIKIATRI DALAM PERKARA KEJAHATAN TERHADAP NYAWA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

RAUDHATULHUSNA - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.,LL.M. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI ANAK DI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Ai Yeti Mulyati - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim. - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim. - WINA FEBRINA H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PLAGIARISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Alberson Matondang - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN MENGHALANGI PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

DEWI YULIANA M - Dr. U. Sudjana, S.H.,M.Si. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN ASAS RETROAKTIF DALAM PASAL 43 AYAT (1) UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

Sylviana Kusuma Lestari - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim. - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ATASAN SIPIL PADA KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR TIMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

KHATAMI KHAERUNISA PRATIWI - Nella Sumika Putri, S.H.,M.H. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT 9FKPM) DI WILAYAH HUKUM POLRES KUNINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Lintang Rosmelawati - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM ATAS NAMA TERDAKWA M. RASYID AMRULLAHRAJASA DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINT

TINDAKAN HHUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMILIK ANJING PELIHARAAN SAINT BERNARD YANG MATI PADA SAAT PENGIRIMAN TERHADAP PEMILIK JASA DELIVERY PLANET PETSHOP

TINJAUAN TERHADAP PERANAN AHLI PSIKOLOGI/PSIKIATRI DALAM PERKARA KEJAHATAN TERHADAP NYAWA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI ANAK DI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PLAGIARISME DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

ASPEK YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN MENGHALANGI PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN ASAS RETROAKTIF DALAM PASAL 43 AYAT (1) UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ATASAN SIPIL PADA KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR TIMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT 9FKPM) DI WILAYAH HUKUM POLRES KUNINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi