Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Pengaturan terhadap pencegahan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui transfer pricing dalam kerangka UU Perpajakan dan UU Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan dan pembinaan notaris dalam praktik berdasarkan kode etik notaris dan UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Usaha Mikro kecil Sebagai Penggerak Perekonomian Dikaitkan Dengan Pembiayaan Melalui Kredit Perbankan Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengenaan pajak daerah terhadap perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT. Kaltim Prima Coal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERUSAHAAN PELAYARAN DAN MASKAPAI PENERBANGAN ASING YANG BEROPERASI DI JALUR NASIONAL DAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN UU NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN PERJANJIAN BILATERAL MENGENAI PAJAK (TAX

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan dokumen perusahaan milik orang lain oleh penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan perjanjian kerjasama ditinjau dari Keppres No. 80 th 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah da

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Capital Gains Dihubungkan Dengan Ketentuan Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Secara Bilateral Antara Negara Indonsia Dengan Negara Lain

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA SECARA UNILATERAL TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN CAPITAL GAINS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA SECARA BILATERAL ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peninjauan tentang tentang penetapan nilai limit dalam pelaksanaan lelang eksekusi obyek hak tanggungan menurut Vendu Reglemet dan Vendu Instructif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penjaminan bangunan kios yang didirikan di atas tanah hak pengelolaan sebagai jaminan kredit bank dihubungkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang terkait

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Penanaman Modal Asing dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Pengembangan Investasi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk Barang Impor Obyek Perdagangan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG IMPOR OYEK PERDAGANGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBEDAAN PERLAKUAN TARIF PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INDUSTRI JASA KONSTRUKSI YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DIKAITKAN DENGAN PP NO. 51 TH 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI JO PP NO. 40 TH 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian baku tentang sewa beli rumah dinas yang dimiliki oleh BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian pemberian dan penyerahan hak atas tanah diatas hak pengelolaan dihubungkan dengan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Pengawasan Pekerjaan di Bidang Jasa Konstruksi Jalan Layang dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian perwalimanatan dalam penerbitan obligasi di pasar modal dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap investor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Insentif pajak sebagai upaya memperlancar konsolidasi perbankan dalam sudut pandang hukum pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Intensifikasi pengenaan pajak atas kendaraan bermotor guna menunjang pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 th 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian atas Fungnsi Zakat Dihubungkan Dengan Sistem Perpajakan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum akta-akta notaris tertentu yang berisi perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum atas penggunaan data elektronik (Sisminbakum) dalam pendirian perseroan terbatas dihubungkan dengan hukum pembuktian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian yuridis terhadap perlakuan pajak penghasilan atas hasil investasi yang diperoleh reksa dana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara diperkotaan dikaitkan dengan terpenuhinya formasi PPAT dalam kerangka PP no. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabatan PPAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan hukum pemegang hak jaminan kebendaan dalam hal terjadinya penyitaan oleh jurusita pajak terhadap barang yang telah dijaminkan dihubungkan dengan Buku II KUHP Perdata tentang benda dan UU Perpajakan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan perjanjian pemakaian tanah dalam penerbitan ijin mendirikan bangunan ( IMB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah negatif bertendesi positif dan hubungannya dengan peraturan pemerintah No.24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris sebagai bukti telah dilaksanakannya pengikatan jaminan yang dipegang oleh bank berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekusi grosse akta berdasarkan 224 Regleman Indonesia yang diperbarui dan atau pasal 258 Regleman daerah seberang dalam penyelesaian kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekutorial surat paksa dalam praktek penagihan pajak dihubungkan dengan Undang Undang No.19 Tahun 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Hukum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia atas saham dari suatu perseroan terbatas dalam rangka pelaksanaan eksekusinya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta Notaris berkaitan dengan kewenangan hukum untuk membatalkan akta sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh/di hadapan notaris dalam kaitannya dengan Undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT DIHADAPAN CAMATSEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dalam penetapan sita eksekusi dihubungkan dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Pluralisme Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan atas pelaksanaan lelang barang inventaris milik negara berupa kendaraan dinas dihubungkan dengan vendu reglement vendu Intructie

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan atas pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan gadai dalam kaitannya dengan persyaratan dalam memperoleh uang pinjaman dari perum Penggadaian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan atas pelaksanaan lelang surat utang negara menurut UU no. 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara dihubungkan dengan vendu reglement dan vendu instructie

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan atas pengaturan aturan pemberian insentif perpajakan dalam kontrak bagi hasil di bidang pengelolaan minyak dan gas alam di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Atas Surat Paksa Dalam Penagihan Pajak Melalui Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas persertifikatan dan penyelesaian sengketa tanah harta pusaka kaum Minangkabau dikaitkan dengan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pemberian Izin Praktek dan Pembinaan Profesi Akuntan Publik Dalam Hubungannya Dengan Independensi Profesi Akuntan Publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN, DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

syarat prosedur lelang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Notaris Dalam Melaksanakan Jabatannya Sebagai Pejabat Publik Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Publik Dan Tanggunga Jawab Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog