Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Publik dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Notaris.

Prof. Dr. Hj. WIratni Ahmadi. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Teuku Abdurahman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Atas Kerugian Pelanggan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

F. Heru Suharto - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Timblnya utang pajak dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam kaitannya dengan kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta menurut PP no. 37 tahun 1998

Dedy Rusnadi - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Tommy Prayogo, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah

Iwan Halimy - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistnsi dan Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Guna Membiayai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Muja'hidah - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dari Perspektif Pembiayaan Daerah Otonom Dalam Sistem Negara Kesatuan

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Muja'hidah - Prof.Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi pajak yang mengatur sebagai upaya peningkatan penanaman modal asing di daerah dihubungkan dengan UU no. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Agus Kusnadi, SH., MH - Dedi Priadi - Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi penjabat pembuatan akte tanah PPAT dalam pemungutan pajak yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan atau bangunan

Dita Sukowijono - Dr.Not.Hj. Wiratni Ahmadi - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak ingkar notaris dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan menurut UU no. 30 tahun 2004 ttg Jabatan Notaris

Ade Wirdatus Sofyah - Dr.Not.Hj. Wiratni Ahmadi - Hj. Efa Laela Fakhriah, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak Wajib Pajak Mengajukan Keberatan Melalui Peradilan Pajak Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia

Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - Prof.Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH., Not. - SERIRAMA BUTARBUTAR

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tugas Dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris

Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. - Sunardi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Upaya mengatasi penunggakan pajak bumi dan bangunan di daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Purwati Rahayuningsih - Tommy Prayogo, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Upaya penyelesaian sengketa tanah akibat adanya sertifikat palsu yang diterbitkan Kantor Pertanahan

Dewi Puspitasari - Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Wewenang Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengadaan Blanko Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dihubungkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Meidward Nainggolan - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H., M.S

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Koleksi

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Publik dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Notaris.

Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Atas Kerugian Pelanggan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Timblnya utang pajak dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam kaitannya dengan kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta menurut PP no. 37 tahun 1998

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah

Eksistnsi dan Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Guna Membiayai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dari Perspektif Pembiayaan Daerah Otonom Dalam Sistem Negara Kesatuan

Fungsi pajak yang mengatur sebagai upaya peningkatan penanaman modal asing di daerah dihubungkan dengan UU no. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Fungsi penjabat pembuatan akte tanah PPAT dalam pemungutan pajak yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan atau bangunan

Hak ingkar notaris dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan menurut UU no. 30 tahun 2004 ttg Jabatan Notaris

Hak Wajib Pajak Mengajukan Keberatan Melalui Peradilan Pajak Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia

Tugas Dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris

Upaya mengatasi penunggakan pajak bumi dan bangunan di daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah

Upaya penyelesaian sengketa tanah akibat adanya sertifikat palsu yang diterbitkan Kantor Pertanahan

Wewenang Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengadaan Blanko Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dihubungkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi