Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DISTRIBUTOR KEGIATAN USAHA MULTI LEVEL MARKETING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DEA NIRA DEARNI NIRMAN - Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT DITINJAU DARI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - BAGIA NUGRAHA - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERIKATAN TANGGUNG MENANGGUNG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - H. Zul Afdi Ardian, S.H. - Sugirianto

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI UNIT JEMBATAN TIMBANG SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN DI BIDANG ANGKUTAN BARANG DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H.,M.H. - SIVA TAMARA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN KONSESI YANG DIBERIKAN OLEH OTORITAS PELABUHAN SELAKU REGULATOR KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) SELAKU OPERATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. - VANESSA SIMANJUNTAK

Detail Cantuman XML Detail Cite

SINKRONISASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN BASIS DATA PERTANAHAN GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - Dr.Hj. Tenne Rustini, S.H.,M.H. - YASA MUHAMMAD SIDRATUL MUNTAHA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

DIKI SHODIKIN NUGRAHA - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGUPAYAKAN PENERIMAAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Deden Suryo Raharjo, S.H.,M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - REFCHA AURORA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN MELALUI PENYANDERAAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN UTANG PAJAK

Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - H. Artaji, S.H.,M.H. - MUHAMMAD RIZAL NURJAMAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MODUS OPERANDI RESTITUSI PAJAK FIKTIF YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA KEUANGAN NEGARA

Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - PASCALIS JIWANDONO - Somawidjaja, .H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DISTRIBUTOR KEGIATAN USAHA MULTI LEVEL MARKETING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

ANALISIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT DITINJAU DARI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERIKATAN TANGGUNG MENANGGUNG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

EKSISTENSI UNIT JEMBATAN TIMBANG SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN DI BIDANG ANGKUTAN BARANG DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN KONSESI YANG DIBERIKAN OLEH OTORITAS PELABUHAN SELAKU REGULATOR KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) SELAKU OPERATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

SINKRONISASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN BASIS DATA PERTANAHAN GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGUPAYAKAN PENERIMAAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN MELALUI PENYANDERAAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN UTANG PAJAK

TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MODUS OPERANDI RESTITUSI PAJAK FIKTIF YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA KEUANGAN NEGARA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi