Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TERSANGKA BOM BALI

Giri Ahmad Taufik - Hernadi Affandi, S.H. - Sigid Suseno, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Oursourcing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011

Dr. Hernadi Affandi, SH., LL.M. - Dr. Hj. Yani Pujiwati, SH., MH. - YULIANA FRANSISKA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan Warganegara Didepan Hukum Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Hernadi Affandi - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANISME HARMONISASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT UU NO. 10 TH 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Aditya Rahmadhony - Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANISME PENGISIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AMANDEMEN KE III

ADI SAIFUL AKBAR - Dr. Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Dr. Kuntana Magnar, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)

Anggie Andhini Pertiwi - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERSAMAAN HAK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ETNIS TIONGHOA MELALUI PENGHAPUSAN SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H - Hernadi Affandi, S.H. - Syaifrizalinoor

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM UNMISET (UNITED NATIONS MISSION OF SUPPORT IN EAST TIMOR) TERHADAP JENDRAL (PURN) WIRANTO DI DEPAN PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR-TIMUR

Hernadi Affandi, S.H. - Nurul R. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah

Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Eko Noer Kristiyanto - Hernadi Affandi, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Neneng Lela Fitriani

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TERSANGKA BOM BALI

Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Oursourcing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011

Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan Warganegara Didepan Hukum Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

MEKANISME HARMONISASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT UU NO. 10 TH 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

MEKANISME PENGISIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AMANDEMEN KE III

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)

PERSAMAAN HAK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ETNIS TIONGHOA MELALUI PENGHAPUSAN SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

TINDAKAN HUKUM UNMISET (UNITED NATIONS MISSION OF SUPPORT IN EAST TIMOR) TERHADAP JENDRAL (PURN) WIRANTO DI DEPAN PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR-TIMUR

Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi