Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

FUNGSI ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL REGIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA ANGGOTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI BADAN KHUSUS PELAKSANA PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PIUTANG NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI BADAN PEMERIKSAA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM HAL TERJADI PENUNGGAKAN PERUSAHAAN YANG MENUNGGAK IURAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana d Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Laporan Survei Pasar Dalam Pembuktian Perkara Penghapusan Merek Non-Use Sebagai Perwujudan Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Fungsi Dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Aceh.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Tenaga Keperawatan Profesional Dikaitkan Dengan Kewenangannya Dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Didasarkan Undang-Undang No. 38 Th 2014 Tentang Keperawatan Juncto Undang-Undang No. 36 Th 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL PAD KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN PERANAN PENDAMPING PSIKOLOG DALAM TINDAK PERADILAN ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mencegah dan Menaggulangi Timbulnya Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dihubungkan Dengan Kedaulatan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN DOKTRIN INTERVENSI KEMANUSIAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BERDASRKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DLM MENDUKUNG PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO 26 THN 2009 TENTANG KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT DLM RANGKA KESEMPATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi direksi dan komisaris Badan Usaaha Milik Negara dalam rangka penerapan prinsip prinsip good corporate governance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Hakim Sebagai Sumber Pembentukan Hukum Dalam Perkara Perdata Dihubungka Dengan Asas Peradilan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DAN SKETSA WAJAH DALAM MEMBANTU PROSES PENYIDIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewakili Dan Melindungi Kepentingan Korban Pada Sistem Peradilan Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Kebijakan Pejabat Negara Dikaitkan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DAERAH NEGARA LAIN (SISTER CITY/SISTER PROVINCE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI KOMITE PRIVATISASI DLM UU NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO 47 TAHUN 2014 TENTANG KOMITE PRIVASISASI PERUSAHAAN PERSEROAN DLM RANGKA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi komparisi dalam pembuatan akta otentik oleh Pejabat Umum dan pengaruhnya terhadap kekuatan akta sebagai alat bukti ditinjau dari hukum pembuktian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi lembaga konsinyasi dalam sengketa antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam kerangka Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN BANK DAN PERLINDUNGAN NASABAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Lembaga Sensor Film dalam melaksanakan seleksi penayangan dikaitkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan Undang-Undang No.8 Th 1992 tentang perfilman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN BERTRANSAKSI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LENDER OF THE LAST RESORT BANK INDONESIA DALAM PENERAPAN PEMBERIAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LISENSI YKCI TERHADAP PERLINDUNGAN LAGU-LAGU YANG DISIARKAN DI RADIO SWASTA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH AMANDEMEN DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM BADAN PERWAKILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI MEDIATOR DALAM RANGKA MENEGAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI ORGANISASI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dari Perspektif Pembiayaan Daerah Otonom Dalam Sistem Negara Kesatuan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi pajak yang mengatur sebagai upaya peningkatan penanaman modal asing di daerah dihubungkan dengan UU no. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KODE ETIK KEJAKSAAN DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADINYA FORCED SELL DI PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGANTISIPASI KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BOUKSIT DI KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi penjabat pembuatan akte tanah PPAT dalam pemungutan pajak yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan atau bangunan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PT SAKSAMA ARTA SEBAGAI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DALAM KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DAN PP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Qanun Jinayat Aceh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi register catatan sipil dan akta kelahiran dalam mewujudkan hak asasi anak ditinjau dari UU no. 23 tahun 2002 ttg perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI SERIKAT KARYAWAN PT TELKOM (PERSERO) Tbk. DALAM MEWUJUDKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK (IMA) DALAM MEKANISME PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Pemulihan Keuangan Negara di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PROSES PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog