Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

HAK JANDA CERAI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS BAGIAN GAJI EKS SUAMI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN DENGAN ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK KONSUMEN UNTUK MENGELUH DAN BERPENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA DALAM MEDIA INTERNET DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK KREDITOR DALAM MELAKSANAKAN EKSEKUSI SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Masyarakat Melalui Organisasi Non Pemerintah (NGO/LSM) Mengajukan Permintaan Pra Peradilan Terhadap SP3/SKP2 Dalam Hubungan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 56 UNDNAG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLDA JABAR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INTEGRITAS KEDAULATAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Menentukan Nasib Sendiri Dan Penerapannya Pada Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 di Irian Barat Menurut Hukum Internasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN TUNTUTAN RAKYAT TIBET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Dikaitkan Dengan Pengelolaan Kekayaan Alam Di Atas Tanah Hak Ulayat Dalam Perspektif Otonomi Khusus Papua.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MENYATAKAN KEBERATAN ATAS DETENSI IMIGRASI MENURUT HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEREK SEBAGAI HARTA BERSAMA (GONOGINI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UU No. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak merek terkenal sebagai bentuk jaminan dalam usaha melindungi perbankan terhadap tindakan wan prestasi dari nasabah debitor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak mewaris anak hasil pinjam Jago dalam adat Batak Simalungun dihubungkan dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEWARIS PARA AHLI WARIS DARI HARTA YANG DIPEROLEH MELALUI HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEWARISI ANAK DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE CATATAN SIPIL DIHUBUNGKAN KE CATATAN SISPIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MOGOK KERJA AKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT. INTI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK NAFKAH ANAK LUAR KAWIN DARI AYAH BIOLOGISNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PATEN BAGI NEGARA PENERIMA ATAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BARU DALAM PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC) DI INDUSTRI MIGAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEKERJA ATAS UPAH DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN-UNDANG UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TANTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG JO. UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Pekerja atas Upah Dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Pemakaian Tempat Usaha Di Bangunan Pasar Sebagai Jaminan Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA DI BANGUNAN PASAR SEBAGAI JAMINAN KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEMBERI GADAI SEBAGAI KONSUMEN ATAS SELISIH JUMLAH HUTANG DENGAN NILAI LELANG BARANG JAMINAN YANG DIEKSEKUSI OLEH PERUM PEGADAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEMERINTAH DAERAH ACEH DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PASCA MOU RI-GAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Penanam Modal Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan (sebuah Perbandingan di Kawasan Ancol dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BAGI TERPIDANA MATI TIBO DKK DALAM HAL DITEMUKANNYA NOVUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN ANAK TERHADAP ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PENETAPAN PN. CIBINONG NO. 03/Pdt.P/2006/PN.Cbn DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN AKTA DI BAWAH TANGAN MENGENAI PENGAKUAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ ATAS IBU YANG TELAH MURTAD PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 382K/AG/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN AAK DI BAWAH UMURV (HADHANAH) YANG DISERAHKAN KEPADA BAPAKNYA YANG DIKAITKAN DENGAN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERAWINAN DAN KOMPLISASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGELOAAN DARATAN PERAIRAN PEDALAMAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UU PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (THE RIGHT OF SELF DETERMINATION) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN GERAKA-GERAKAN PEMBEBASAN DI DUNIA (Studi Kasus Gerakan Pembebasan di Kosovo)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Wajib Pajak Mengajukan Keberatan Melalui Peradilan Pajak Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARGA DALAM HAL ADANYA KEGIATAN USAHA YANG MENGGANGGU DAN MEMBAHAYAKAN FUNGSI HUNIAN DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK ANGKAT ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK LGBT (LESBI, GAY, BISEKSUAL, TRANSEKSUAL) TANPA PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT, DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK BAWAAN ISTRI YANG AKTA KELAHIRANNYA DILEGALISASI OLEH SUAMI BARU IBUNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DALAM NIKAH WISATA ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN KONTRAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DENGAN KEWARGANEGARAAN GANDA TERHADAP PENGURUSAN WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN ANTAR SESAMA WARGANEGARA INDONESIA (WNI) YANG BERBEDA AGAMA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK KANDUNG TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA KANDUNG YANG DIKUASAI OLEH IBU TIRI DITINJAU DARI YURISPRUDENSI DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG DIBERI MARGA OLEH KERABAT IBUNYA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK MANDAILING DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN INPRES NO.1TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS BAGI PELAKU DAN ANAK-ANAK DARI PERKAWINAN GELAHANG BARENG/NEGEN PADA MASYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS DARI WANITA YANG KAWIN HAMIL ATAS HARTA PRIA YANG MENGAWINI WANITA TERSEBUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak waris istri dan anak dalam perkawinan poligami yang dilakukan dibawah tangan dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog