Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS DARI PERJANJIAN INVESTASI TERHADAP PERALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TPI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS DITERBITKANNYA PBI NOMOR 16/8/PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 11/12/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK TERHADAP KERJASAMA PENERBIT UANG ELEKTRONIK DENGAN PIHAK LAIN DALAM BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BANK DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENGAWASAN BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS PEMBERLAKUAN PROSES ASSESMENT DALAM SISTEM REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Yuridis Penegakan Hukum Credit Card Fraud Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia Dikaitkan dengan Asas Legalitas dan ajaran Concursus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA APLIKASI PEMBUKAAN REKENING NASABAH BANK ICB BUMIPUTERA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMUNITAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL ( INTERNATINALLY WRONGFUL ACT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMUNITAS TAKHTA SUCI TERHADAP FORUM PENGADILAN ASING DIHUBUNGKAN DENGAN DOKTRIN IMUNITAS KEDAULATAN NEGARA DAN UNITED NATIONS CONVENTION ON JURIDICTIONAL IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY OF 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INBRENG TANAH BERSTATUS HAK MILIK PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Independensi dan Akuntabilitas Pengadilan Tipikor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Independensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan Debitur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INDEPENDENSI MEDIASI PERBANKAN BERDASARKAN PBI NO. 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH PBI No. 10/1/PBI/2008 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INDONESIANISASI TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN ASING DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM KERANGKA GATS/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Informasi elektronik hak cipta lagu atau musik dihubungkan dengan perlindungan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Informasi elektronik Hak Cipta Lagu atau Musik Dihubungkan dengan Perlindungan Hak Moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu atau Musik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INGKAR JANJI KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBERLAKUAN E-KTP SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Insentif Pajak Penghasilan untuk Pengembangan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsip Non diskriminasi Dikaitkan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pajak Penghasilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Insentif pajak sebagai upaya memperlancar konsolidasi perbankan dalam sudut pandang hukum pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Integralitas Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Penal Dan Non Penal Dalam Rangka Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTEGRASI VERTIKAL SEBAGAI SUATU PERJANJIAN YANG DILARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Intensifikasi pengenaan pajak atas kendaraan bermotor guna menunjang pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 th 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Internasionalisasi Kota Yerusalem Sebagai Corpus Separatum Berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 (II) Tanggal 29 November 1947 Sebagai Upaya Penyelesaian sengketa Internasional Israeil-Palestina Menurut Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTERVENSI ASING DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS-KASUS PENGEBOMAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTERVENSI PEJABAT DIPLOMATIK TERHADAP URUSAN DALAM NEGERI NEGARA PENERIMA DIHUBUNGKAN DGN PRINSIP INVIOLABILITY MENURUT KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTERVENSI PT. PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET (PERSERO) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENNGNAN PT. VILLA DEL SOL AGROTOOURISM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVENSI TEKNOLOGI KLONING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVESTASI MELALUI REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IZIN USAHA FOOD TRUCK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN ATAS HARTA PENINGGALAN ALMARHUM SIMIN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN BUNGA ANTARA E. SRIYATI DAN NANA HERYANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA ATAS PESAWAT TERBANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) DIHUBUNGKAN DENGAN UU RI NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM REALISASI KREDIT PADA BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA BANGUNAN DALAM PROYEK PERUMAHAN QANITA RESIDENCE DI LOSARI OLEH PT BINA ANUGRAH MANDIRI DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAA LEMBAGA HUKUM ADAT RECHTSVERWERKING DIKAITKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jaminan Kepastian Hukum Dan Ketertiban Umum Dalam Tindakan Diskresi Kepolisian Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN SK PEGAWAI NEGERI DALAM AKAD PEMBIAYAAN JUAL BELI BAI' BITSAMAN AJIL PADA BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SYARIAH BANDUNG DITINJAU DARI PRINSIP SYARIAH ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Bagi Pekerja SPBU di Kab. DT. II Sumedang Dihubungkan Dengan UU No. 3 Tahun 1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN TANAH WAKAF OLEH PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JOINT VENTURE DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing Di Sektor Perikanan Tangkap Dan Implementasnya Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI BLACKBERRY DALAM TRANSAKSI BLACK MARKET SECARA ONLINE DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI DARAH SEHUBUNGAN TRANSFUSI DARAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1980 TENTANG TRANSFUSI DARAH JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN DARAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI DENGA HAK MEMBELI KEMBALI SEBAGAI KAMUFLASE TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN TANAH ATAU RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI ITEM DALAM GAME ONLINE ROHAN OLEH ANAK YANG BELUM DEWASA MELALUI MEDIA INTERNET MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI TANAH HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ATAS FOREIGN FIGHTERS ISIS YANG MELAKUKAN PERKOSAAN DALAM KONTEKS KEJAHATAN INTERNASIONAL TERHADAP WANITA YEZIDI DI IRAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jurisdiksi Peradilan Militer Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Hukum Sebagai Membangun Independensi Peradilan Militer Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAIDAH HUKUM ACARA YANG DIGUNAKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN BANDING ATAS PUTUSAN ARBITRASE YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAITAN OTONOMI DESA DENGAN SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1979

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog