Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEBERADAAN PERATURAN DAERAH SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"EBERADAAN PERATURAN DAERAH " SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004"BERAD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PERJANJIAN DIAM û DIAM DALAM PERJANJIAN DISTRIBUSI BARANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2178 K/PDT/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PRIVATE SERVER DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN PEMEGANG LISENSI RESMI GAME ONLINE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III SEBAGAI PENGELOLAPELABUHAN TANJUNG INTAN CILACAP DIHUBUNGKAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERDA KABUPATEN CILACAP NO 1 TAHUN 2003 TENTANG KEPELABUHANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN TEMPAT HIBURAN PENYEDIA JASA PELAYANAN SEKS TERSELUBUNG DI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN KHUSUSNYA PASAL 281 KUHP & 296 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan sistem Demokrasi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN PERZINAHAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENCABUTAN HAK MENERIMA UANG PENSIUN BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YG BERKEDUDUKAN SEBAGAI ANGGOTA DPR DLM UPAYA OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP AKTIVITAS CYBERERRORISM DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 15 THN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KOPERASI YG DIDUGA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN DLM KEGIATAN MENGNHIMPUN MODAL PENYERTAAN DR MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Layanan Prostitusi Melalui Media Internet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN JIWA DI JAWA BARAT BERDASARKAN TINJAUAN KRIMINOLOGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Keseh

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kepala Daerah Tentang Pemberian Dana Mobilitas Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN KETUA KSSK TERHADAP BAILOUT BANK CENTURY SEBAGAI KEADAAN2 YG DIBENARKAN SESUAI DGN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan kredit tanpa jaminandi Bank Jabar bagi pengusaha kecil dan menengah dihubungkan dengan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang berpotensi pada kredit bermasalah (NPL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dibidang Kehutanan Dalam Penentuan Tata Batas Kawasan Hutan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Dihubungkan Dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PERATURAN DAERAH DAN SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Koorporasi Dalam Usaha Investasi Emas" Dikaitkan Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia."ebijakan Kriminalisasi Terhadap Koorporasi Dalam Usaha "Investa"bijakan"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG SELAIN RUPIAH UNTUK TRANSAKSI KEUANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMEKARAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI PENERAPAN WAJIB LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR DALAM RANGKA MEMPERLANCAR PEROLEH HASIL DEVISA EKSPOR NEGARA MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 10/M-DAG/PER/3/2009 DIKAITKAN DENGAN PRAKTIK TRANSFER PRICING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN PRODUK IMPOR YANG TERKONTAMINASI RADIASI NUKLIR JEPANG DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES (SPS) DALAM PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI SISTEM PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF DASAR LISTRIK OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 9PLN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Pengaturan Persaingan Usaha Pada Industri Multimedia Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Pengelolaan BUMN Industri Strategis Dikaitkan Dengan Larangan Pengelolaan Industri Strategis Oleh Pihak Asing Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Pasar Modal Dihubungkan Dengan Penyelesaian Perkara Pidananya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Pidana Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistim Hukum Pidana Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN RUANG UDARA TERBUKA (OPEN SKY POLICY) DI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN RUANG UDARA TERBUKA ASEAN (ASEAN OPEN SKY POLICY) DAN IMPLIKASINYA DABI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KECENDERUNGAN KEBERPIHAKKAN (BIAS) SALAH SEORANG ARBITRATOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRATSE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam Yang Menjamin Pemanfaatan Yang Adil Dan Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedaulatan Ekonomi Negara Atas Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundangan Di Bidang Pertambangan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedaulatan ekonomi Terhadap sumber Daya Migas di Wilayah Indonesia Melalui Kontrak Kerjasama Dalam Mewujudkan Kemandirian Sektor Migas Nasional (Dalam Kerangka Perbaikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDAULATAN RAKYAT DAN IMPLEMENTASINYA SETELAH DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN (DOKUMEN) ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI SYARAT IZIN PEMANFAATAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA (KBU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Administrasi Negara Pada Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Jalur Mediasi Dalam Rangka Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BALI DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog