Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PRODUSEN MAKANAN DALM KEMASAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP POLA PENAWARAN PRODUK DENGAN HADIAH DARI PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENGGUNAAN TABUNG GAS ELPIJI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA OLEH PT. PERTAMINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN PERIHAL KLAIM GARANSI BARANG YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BUKU III KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap tindakan-tindakan dalam periode keadaan diam (standstill) akibat permohonan pailit dari kreditor kepada pengadilan dikaitkan dengan UU no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pe

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS BERALIHNYA TANAH KEPADA NEGARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA ATAS PERAMPASAN BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH NEGARA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSEE (TERHADAP) PENCANTUMAN SURAT PERJANJIAN TAMBAHAN DI LUAR KLAUSULA BAKU OLEH PERUSAHAAN LEASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS AKSI MERUGIKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN GANTI KERUGIAN DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA TERHADAP PERLAKUAN DISKRIMINATIF DLM PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN OLEH PEMERINTAH DLM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI INDONESIA TERHADAP PUBLIKASI LAGU YANG DILAKUKAN OLEH MUSISI MALAYSIA TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARASUMBER PROGRAM INVESTIGASI DI TELEVISI YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERUNGKAPNYA IDENTITAS MEREKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PENYALAHGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN KARTU KREDIT DITINJAU DARI PBI NO. 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Kerugian Akibat Transfer Dana Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PENJUALAN OBJEK JAMINAN DALAM GADAI EMAS OLEH BANK SYARIAH TANPA PERSETUJUAN NASABAH SETELAH EDARAN BANK INDONDESIA NOMOR 14/7/DPbS TANGGAL 29 FEBRUARI 2012 TENTANG PRODUK QARDH BERAGUN EMAS BAGI BANK SYARIAH DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP PENYELUNDUPAN HUKUM OLEH BANK DITINJAU DARI PBI NO 8/5/PBI/2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PBI NO 10/1/2008 TENTANG MEDIASI PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERAFILIASI DALAM HAL PERUBAHAN BENTUK DAN NILAI JAMINAN YANG DISIMPAN DALAM SAFE DEPOSIT BOX (SDB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ATAS PERILAKU PIALANG BERJANGKA YANG TIDAK MENDAPAT IZIN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA DARI BAPPEBTI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP KELALAIAN BANK DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TRANSAKSI KARTU KREDIT YANG MENIMBULKAN KERUGIAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENERIMA KREDIT DALAAM PERJANJIAN KREDIT BAKU DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam likuidasi Bank Perkreditan Kreditan Rakyat dihubungkan dengan UU no. 24 thn 2004 ttg Lembaga Penjamin Simpanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK (LIFTING BANK SECRECY) UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP PENETAPAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT BANK UMUM YANG MELAMPAUI PRIME LENDING RATE BANK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/1/DPNP TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI SUKU BUNGA DASAR KR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KREDIT FIKTIF OLEH PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OJK 01/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP LIKUIDASI BANK AKIBATPERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK BANK BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASBAH ATAS PRAKTIK WINDOW DRESSING YANG DILAKUKAN OLEH BANK DI KAITKAN DEN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DITINJAU DARI PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta otentik dalam kaitannya dengan UU no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan ketentuan dalam KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG TUA YANG TIDAK MENDAPATKAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN ALIMENTASI DARI ANAKNYA DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO UU NO.13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM JUAL BELI LELANG TRADING CARD GAME MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENGENAI LELANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK SEHUBUNGAN DENGAN PENCANTUMAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN WARALABA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Pelelangan Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah Dikaitkan Dengan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN MISKIN YANG DISANDERA OLEH RUMAH SAKIT KARENA TIDAK MAMPU MEMBAYAR BIAYA PENGOBATAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 333 KUHP TENTANG PERAMPASAN KEMERDEKAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN PENGGUNA PENGOBATAN HERBAL-SUPRANATURAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PD PT CIPATAH YG BEKERJA TANPA ADANYA IZIN TERTULIS DR ORANG TUA ATAU WALI DITINJAU DR UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UU NO 23 THN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI ARTIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA CACAT DALAM PERJANJIAN KERJA DI PT. TELKOM DIVRE III DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN1997 TENTANG PENYANDANG CACAT JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha rotan berdasarkan perjanjian kerja dihubungkan dengan UU No. 13 th 2003 tentang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWTT) TERKAIT HAL PENGALIHAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN ALIH DAYA BERDASARKAN UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PT CHANG JUI FANG INDONESIA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI RUMAH SAKIT TERHADAP RESIKO TERINFEKSI PENYAKIT DAN ZAT-ZAT BERBAHAYA PADA SAAT BEKERJA SERTA TIMBULNYA PENYAKIT AKIBAT KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI SPBU DIKAITKAN DENGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA FARDAU TOUR&TRAVEL YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KEMANUSIAAN KHUSUSNYA ANGGOTA INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MAGANG DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN KERJA DI PT. INTI BUMI PERKASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING DALAM PEMENUHAN HAK ATAS JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing Dihuhubungkan Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGHAPUSAN PASAL OUTSOURCING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN PELEBURAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PENYANDANG CACAT DAN PEKERJA PENGIDAP HIV AIDS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog