Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA FREE BOOK ONLINE DALAM PRAKTIK PENGUNGGAHAN ULANG TERKAIT HAK EKSKLUSIF PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA KARAKTER ANIMASI TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI DAN MENJUAL KOSTUM KARAKTER ANIMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Penerima Waralaba (Franchisee) Dalam Perjanjian Baku Dihubungkan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Pemberi Waralaba (Franchisor)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA ANGKUTAN BUS KOTA TERHADAP RENDAHNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN BUS KOTA YANG TIDAK LAYAK JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERMENHUB NO.98 TAHUN 2013 TENTANG STANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Penggunaan Merek Sebagai Kode Yang Tidak Tampak Dari Sebuah Webpage Dalam Media Internet (Metatag) Oleh Pihak Lain, Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI VIETNAM DI PULAU GALANG KEPULAUAN RIAU PADA TAHUN 1979-1996 OLEH UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES) DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1951 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-PO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG PESAWAT MANDALA TERHADAP PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH PT. MANDALA AIRLINES DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Atas Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PPAT TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG BERKAITAN DENGAN SERTIPIKAT GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Profesi Dokter Sebagai Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum program computer dikaitkan dengan hak penyewaan (rental rights) berdasarkan Undang Undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan TRIPS WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DIKAITKAN DENGAN TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Produk Makanan Tradisional Pada Usaha Kecil Menengah Sebagai Salah Satu Potensi Penunjang Perekonomian Masyarakat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM SENI TARI PENDET YANG DIKLAIM OLEH NEGARA MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN FOLKLOR BERDASARKAN UU NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT ATAS TINDAKAN PENGAMBILALIHAN SEPIHAK OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri dihubungkan dengan UU No. 39 tahun 2004 ttg penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI RUMAH SAKIT DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPMENKES NOMOR 432 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KESEHATAN DAN KE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROPINSI JAWA BARAT PASCA DIBERLAKUKANNYA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MOD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM YANG MENDAPAT BANTUAN MAKANAN KADALUARSA DARI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 DALAM HAL PENANGGUHAN EKSEKUSI JAMINAN UTANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS DR PEKERJA PT DOOSAN JAYA SUKABUMI YG MENINGGAL DUNIA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALAT MUSIK ANGKLUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002TENTANG HAK CIPTA DAN PERKEMBANGAN DI FORUM WORLD INTELLECTUAL PROPRTY ORGANIZATION

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan anak dihubungkan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008bTentang Perlindungan Anak Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN ANTAR PEMELUK PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN (CHILD ABUSE AND NEGLECT) DALAM LINGKUP KELUARGA MENURUT KONVENSI HAK ANAK 1989 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENGENAI BAHAYA INHALEN LEM YANG MENGANDUNG ZAT LSD BAGI KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL HUBUNGAN KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DLM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN BUHUN DI KAMPUNG CIPAKU DESA PAKUTANDANG TERKAIT PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINIST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI YANG DILAKUAKN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLWILTABES BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN AGUNAN UTANG DALAM FENOMENA PARUMAEN DI LOSUNG PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI HUBUNGAN INCEST MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dihubungan dengan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN POLIANDRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG MELEBIHI 4 ISTERI DALAM WAKTU BERSAMAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FATWA MUI NOMOR 17 TAHUN 2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Proses Penyidikan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN DITEMPAT PENITIPAN ANAK (DAY CARE) DITINJAU DR UU NO 35 THN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 THN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGONSUMSI ROKOK DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM PENYELENGGARAAN MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (MOPDB) DI SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YG MENJADI KORBAN KEKERASAN YG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DIKAITKAN DGN UU NO 35 THN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 THN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 23 THN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DLM RUMAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog