Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KELALAIAN DOKTER DALAM KLINIK PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PRAKTEK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Usaha Perasuransian Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR BERKAITAN DENGAN KEPASTIAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR SEJAK DITETAPKANNYA MASA INSOLVENSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENYETUJUI PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Objeknya Digadaikan Kepada Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM HAL TERJADI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG ATAS NAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) DITINJAU DR UU PERBANKAN DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Mengamankan Harta Pailit Dalam Praktik Berdasarkan Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAGU RASA SAYANGE YANG DIKLAIM OLEH NEGARA MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN HAK EKLUSIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN TRIP's-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN SISTEM RESI GUDANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA UNTUK ALAT BUKTI OLEH NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 42 TH 1999 TTG FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH BERSUBSIDI DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN MEMBALONG BELITUNG ATAS TANAH HUTAN YANG DIKUASAI OLEH PARA PENGUSAHA PERKEBUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGûUNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK AIR MINUM MINERAL AQUA (GALON) YANG DI ISI ULANG OLEH DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) Produk Farmasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Trips-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dihubungkan dengan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal well known merk WTO ûTRIPS dikaitkan dengan pengaturan dan prakteknya di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSNAHNYA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH AKIBAT BENCANA ALAM TSUNAMI DI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PEMBERIAN CASH BACK OLEH BANK UMUM YANG TELAH DILIKUIDASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN AUTO DEBET UNTUK PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM PROSES PENGIRIMAN UANG MELALUI MEDIA ATM 9 ANJUNGAN TUNAI MANDIRI ) YANG MENGALAMI KEGAGALAN TRANSAKSI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HAL PENGGELAPAN DANA OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMOSARIS DAN PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI DERIVATIF BERBENTUK PRODUK TERSTRUKTUR (STRUCTURED PRODUCT) DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DALAM PBI NO. 7/31/PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Perbankan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap nasabah deposan bank dalam penyehatan berdasarkan UU Perbankan dan UU Lembaga Penjamin Simpanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap nasabah deposan bank sebagai konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSITO DI BAWAH TANGAN" DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN"ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSITO "DI BAWAH TANGAN" DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA "RL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN KEJAHATAN ELEKTRONIK CARDING" DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN KEJAHATAN ELEKTRON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA JASA TRANSFER DANA DENGAN SISTEM PERBANKAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YANG DICABUT IZIN USAHANYA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN DENGAN PERAN LPS SEBAGAI PENJAMIN SIMPANAN NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YANG DILIKUIDASI DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMBEKUAN REKENING PERUSAHAAN EFEK OLEH KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NSABAH ATAS TIDAK DIBERITAHUKANNYA HAK NASABAH PADA PENERAPAN KONTRAK BAKU DALAM PELAKSANAAN AKAD QARDH BERAGUN EMAS DARI POJK NO 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OPERATOR MESIN PRES MEKANIK DALAM KECELAKAAN KERJA DI PT. KURNIATAMA MANDIRI PARAHYANGAN DIHUBUNGKAN DENNGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING DALAM KASUS AGUS BUDIMAN YANG DIJADIKAN TERSANGKA DALAM PERISTIWA PELEDAKAN WTC DAN PENTAGON MENURUT KONVENSI WINA 1961 DAN 1963 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN HIV DAN AIDS (ODHA) BERKAITAN DENGAN KLAUSULA PADA ASURANSI KESEHATAN SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN J0 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 21 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG DILARANG UNTUK MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA ANAK KANDUNGNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (STATELESS PERSON) YANG MENIKAH DI INDONESIA DENGAN WARGANEGARA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJASAMA ANTARA MUSISI INDEPENDEN DENGAN PERUSAHAAN REKAMAN/LABEL MAYOR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN SETELAH TERJADINYA WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN MELALUI PERJANJIAN KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS TINDAKAN MALAPRAKTIK SUNTIK SILIKON CAIR OLEH OLEH DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap Pasien dalam pelayanan obat melalui resep dokter di apotek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN HIV/AIDS ATAS PENOLAKAN RUMAH SAKIT DALAM MEMBERIKAN PERAWATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog