Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHUNI APARTEMEN GRAHA CEMPAKA MAS ATAS PERNUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEVELOPER DALAM PENGELOLAAN APARTEMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIRIMAN BARANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN KELALAIAN PENGEMUDI PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BARANG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pengunjung dan pengguna gedung pusat perbelanjaan dari kecelakaan akibat kualitas fasilitas gedung ditinjau dari UU no. 28 tahun 2002 ttg Bangunan gedung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS TRANSJAKARTA AKIBAT KELEBIHAN MUATAN (OVER CAPACITY) PENUMPANG BUS TRANSJAKARTA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG KECELAKAAN PESAWAT LION AIR PENERBANGAN 904 DI BANDAR UDARA NGURAH RAI DENPASAR DI TINJAU DATI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT TIDAK TERANGKUT DENGAN ALASAN KAPASITAS UDARA (DENIED BOARDING PASSANGER) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH KARTU KREDIT SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA BARANG DAN JASA DI SEKTOR MIGAS YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Pihak Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PIHAK LAIN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI PELANDAKAN KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON YANG TELAH DI LEPASKAN OLEH KERATON KASEPUHAN MASIH DALAM SENGKETA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap perusahaan tekstil swasta nasional dalam perjanjian jual beli dengan perusahaan asing dalam klausula kontrak eksklusif dihubungkan dengan Convention on contract for the international sales of goods (CISG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN TERKAIT PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG OLEH MANTAN KARYAWANNYA DALAM HAL PENGGUNAAN METODE PRODUKSI DAN/ATAU METODE PENJUALAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA JAMKESMAS AKIBAT TRANSFORMASI PT ASKES (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DALAM PELAKSANAAN PEMBARUAN AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN TAP MPR NO. IX/MPR/2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA CALON PEMBELI HAK ATAS TANAH YANG BUKU TANAHNYA MUSNAH TERKENA BENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Selaku Pembeli Yang Beritikad Baik Pada Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Sebagai Pemilik Alat dan Alat Angkut Dalam Perampasan Barang Bukti Pada Perkara Ilegal Logging dikaitkan Dengan Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK LISENSI VARIETAS TANAMAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YG DIRUGIKAN DIDALAM PERJANJIAN JUAL BELI PREORDER YG TERDAPAT KLAUSULA EKSENORASI DIKAITKAN DGN ASAS KESEIMBANGAN DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POLRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM AKSI UNJUK RASA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK WARALABA PISANG IJO ALA ''DIN YANG BELUM DI DAFTARKAN DI KAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDUSTRI KERAJINAN INDONESIA DALAM PERDAGANGAN ANTARNEGARA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI WARTAWAN DALAM WILAYAH SENGKETA BERSENJATA DI INDONESIA SEBAGAI KONSEKUENSI ADANYA JAMINAN KEBEBASAN PERS DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROGRAM KOMPUTER DARI TINDAKAN PERETASAN SISTEM KEAMANAN PADA PONSEL BERBASIS ANDROID BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT FREEPORT SEBAGAI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (MULTINATIONAL CORPORATION) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT GIRI JALADHI WANA DALAM KONTRAK KERJASAMA KONSTRUKSI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PASAR INDUK SENTRA ANTASARI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. ATRHAASIA FINANCE SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN MULTIFINANCE ATAS PEMINDAHTANGANAN OBJEK FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING TERKAIT PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG OLEH MANTAN KARYAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. DIRGANTARA INDONESIA DALAM PERJANJIAN PEMBELIAN KOMPONEN PESAWAT UDARA DENGAN VENDOR DIKAITKAN DOKUMEN STANDARD FAA (FEDERATION AVIATION ADMINISTRATION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. REXINEMA MULTIMEDIA PRATAMA ATAS PELANGGARAN HAK PERBANYAKAN (MECHANICAL RIGHT) HAK CIPTA SINEMATOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH SUSANTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RUMAH WARIS PARSANTIAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA YANG DIKUASAI OLEH ANAK BUNGSU LAKI-LAKI DARI ISTRI KEDUA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEKTOR USAHA KECIL SEBAGAI DISTRIBUTOR DALAM MEMASARKAN PRODUK YANG MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN UNDANG-UNDANG NO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEKTOR USAHA KECIL TAMBAK UDANG DI PROPINSI LAMPUNG AKIBAT PENGENAAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HAK ULAYAT ATAS EKSPLORASI SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERTABANGAN BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HIBAH YANNG BELUM DIDAFTRAKAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM UPAYA MENERAPKAN HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PRAKTIK PERBUDAKAN DI PABRIK KUALI TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK DI PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN DALAM UPAYA PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENGIDAP HIV/AIDS ATAU ODHA DALAM MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang cacat berdasarkan Undang Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) YANG DITEMPATKAN DI PT TELKOM OLEH PT SANDHY PUTRA MAKMUR BERDASARKAN SISTEM OUTSOURCING DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TTG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA MALAM HARI PADA TEMPAT HIBURAN DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG IKUT SERTA DALAM PROGRAM PENSIUN DENGAN MASA KEPESERTAAN KURANG DARI 15 TAHUN MENURUT UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG รป UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT AKIBAT PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI YANG MENOLAK EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog