Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP EKSTRAKSI OBAT-OBATAN TRADISIONAL YG DIKLAIM OLEH PIHAK ASING DIHUBUNGKAN DGN UU NO 14 THN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK REPRODUKSI MANUSIA MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI MELALUI KONTRAK PRODUCTION SHARING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia menurut KUHP dihubungkan dengan Asas-Asas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR REKSADANA DARI TINDAKAN MANAJER INVESTASI YANG MENYESATKAN DALAM PERDAGANGAN EFEK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KATA ôKOPI LUWAKö SEBAGAI KETERANGAN PRODUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING MELALUI PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI PERTAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM DEPOT ISI ULANG (AMDIU) DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN STANDAR MUTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DARI MAKANAN LIMBAH DAN MAKANAN KADALUWARSA DI PASAR KUE PLERED, KABUPATEN CIREBON DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN GENOSIDA KULTURAL (CULTURAL GENOCIDE) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN HAK EKONOMI ATAS SUMBER DAYA GENETIK DI BIDANG INDUSTRI FARMASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP MERCHANDISE ATAS VIKING PERSIB DIKAITKAN DENGAN HAK MORAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK PADA MINIATUR MOTOR KLASIK YANG DIKOMERSIALKAN KE DALAM BENTUK BARANG DAGANGAN (MERCHANDISE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DIKAITKAN DENGAN PASSING OFF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP NEGARA YANG DISADAP SECARA MELAWAN HUKUM (UNLAWFUL INTERCEPTION) DALAM PENYADAPAN LINTAS BATAS NEGARA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP OBJEK-OBJEK BUDAYA DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Terhadap Orang-Orang Yang Ditahan Akibat Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia Yang Akan Datang.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG DIRUGIKAN AKIBAT PRAKTIK PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAHSAKIT PEMERINTAH BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI MELALUI TEKNOLOGI PEER TO PEER DIKAITKAN DENGAN HAK EKLUSIF (EXCLUSIVE RIGHTS) BERDASASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG SEJENIS YANG TERDAFTAR ATAS TINDAKAN PENDAFTARAN KEMBALI MEREK OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN DAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK MEREK ASING TERKENAL DALAM PENGGUNAAN MEREK OLEH USAHA KECIL MENENGAH DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan terhadap pemilik merk terkenal di Indonesia dikaitkan dengan ketentuan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG SETELAH PERJANJIAN WARALABA BERAKHIR DALAM KAJIAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PENCIPTA ATAS KONTEN NASKAH ASLI DALAM PROSES PENYUNTINGAN DIKAITKAN DENGAN HAK MORAL BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PENCIPTA LAGU DAN MUSIK ATAS TINDAKAN UNCONCIOUS PLAGIARISM DIKAITKAN DENGAN HAK EKSLUSIF BERDASARKAN UU HAK CIPTA DAN PROSES PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK YANG BERITIKAD BAIK ATAS PEMUTUSAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SECARA SEPIHAK OLEH PEMEGANG LISENSI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI AFGHANISTAN DI PAKISTAN MENURUT KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL 1967

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PERLUASAN MEREK ATAS BARANG TIDAK SEJENIS DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN (NON USE) OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PRIVATE SERVANT ATAS TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK DILUAR FUNGSI DIPLOMATIK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (KASUS : DEWI PRIVATE SERVANT PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI DI EROPA )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ASAL JAWA BARAT DI MALAYSIA SEHUBUNGAN DENGAN PERBEDAAN ISI SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) DENGAN KENYATAAN DI LAPANGAN ANTARA PT. SUMBER DARMA BAKTI DAN PIHAK MUSYATI SDN BHD MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP UPAH TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG BEKERJA DI J.K WIRE HARNESS SDN.BHD MALAYSIA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA PENEMPATAN ANTARA PT DHARMAKARYA RAHARJA DENGAN J.K WIRE HARNESS SDN.BHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN UPAH PELATIH SEPAK BOLA PERSITA TANGERANG DITINJAU DR UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN USAHA MIKRO TERHADAP LOKASI DAN JARAK DENGAN MINIMARKET DI BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO 2 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan varietas tanaman dalam upaya pengembangan agribisnis di Indonesia berdasarkan UU no. 29 thn 2000 ttg Perlindungan Varietas Tanaman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN PEMANFAATAN SENI BATIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL BERDASARKAN UNESCO CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGDAN HUKUM TERHADAP WANITA ATAS HARTA GONO-GINI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLLINDUNGAN HUKUM NASABAH KARTU KREDIT TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT DALAM HAL TERJADI PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA DESAIN INTERIOR DALAM PERJANJIAN JASA KONTRUKSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN UNDANG-UNDANG NOMO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLUASAN KEWENANGAN MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLUASAN MEREK KONVENSIONAL BERDASARKAN SINGAPORE TREATY 2006 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perluasan Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Lembaga Peradilan Perlindungan Konsumen.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK OLEH BADAN PENGAWAS PASAR MODAL KEPADA BANK INDONESIA UNTUK MENGETAHUI ALIRAN DANA DAN PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM PT BANK UNIBANK Tbk. DI BURSA EFEK JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA BERUPA DEPOSITO PADA PERKARA PERDATA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog