Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAM BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NO 112/PDT.P/2008/PN SKA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO 23 THN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG DIAJUKAN PEKERJA/BURUH YANG UPAHNYA BELUM DIBAYAR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PAILIT TERHADAP DEBITOR OLEH KREDITOR PESERTA SINDIKASI KREDIT DLM KAJIAN HUKUM PERBANKAN DAN HUKUM KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH BUKAN PEMILIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Permohonan Pengesahan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Oleh Terlapor Dan Intervensi Pelapor Dalam Perkara Pra Peradilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PERCERAIAN YANG DIDASARI ATAS DATA PALSU DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN KEPADA DEBITOR SERTA PARA GUARANTORNYA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERNANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PUSAKO DI KENAGARIAN AMPANG GADANG DITINJAU DR PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO 5 THN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEROLEHAN BUKTI PERMULAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 290 KE 1 KUHP YANG DILAKUKAN DOKTER PASCA PEMBIUSAN (ANESTESI) KEPADA PASIEN YANG MENGALAMI GEJALA SIUMAN (AWARENESS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perolehan dan Peralihan Hak Atas Tanah ut Melaksanakan Program Food Estate di Kalimantan Timur dlm Penerapan Asas Fungsi Sosial Tanah Ditinjau dari UU No. 5 Th 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Dalam Sengketa antara Pemegang Hak Guna Usaha Dengan Penggarap Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Dalam Sengketa Antara Pemegang Hak Guna Usaha Dengan Penggarapan Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERPANJANGAN KONTRAK PEMENANG TENDER PADA BUMN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI BUMN NO.05/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG û UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Persaingan tarif telepon selular antar operator dikaitkan dengan UU No. 5 th 1999 ttg larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI MELALUI KETERLIBATAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI DALAM KEANGGOTAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Persaingan usaha tidak sehat dalam praktik penggunaan merek terkenal dihubungkan dengan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Khususnya Dalam Kasus Penjualan Very Large Crude Carrier (VLCC) Pt. Pertamina (Persero)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSAMAAN HAK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ETNIS TIONGHOA MELALUI PENGHAPUSAN SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSAMAAN MATERI DALAM IKLAN TELEVISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSAMAAN PADA KESELURUHANNYA PADA MEREK FUJIFILM PADA KASUS PT. MODERN PHOTO DAN PT. INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC SUPPLIES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA MEREK CARDINAL DENGAN MEREK CARDINAR BERDASARKAN UNDANG û UNDANG No. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEKONGKOLAN DALAM BENTUK MANIPULASI TENDER (BID RIGGING) ATAS PERJANJIAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA UNANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINAGN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER SECURITY SERVICE DI PT. THAMES PAM JAYA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP PEKERJA KONTRAK YANG TELAH DIPERPANJANG KONTRAKNYA LEBIH DARI SATU KALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Persengketaan Mengenai Ingkar Janji Perjanjian Antara Grup Musik Cabe Rawit di Bandung dan Manajernya Serta penyelesaiannya Menurut Hukum Positif Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEPEKTIF PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK PENCUCIAN UANG MELALUI PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSETUJUAM ISTRI ATAS TINDAKAN VASEKTOMI SUAMI SEBAGAI AKSEPTOR KB MENURUT KETENTUAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSIDANGAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Hak Pengelolaan Sebagai Hak - Hak Administratif Dikaitkan Dengan Hak Negara Sebagai Pengelola Barang Milik Negara Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Hukum Independensi Bank Indonesia ( Bi ) Dikaitkan Dengan Penyelesaian Bank Bermasalah Dalam Upaya Pengembangan Sistem Perbankan Nasional Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Kekayaan BUMN Persero Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Pengelolaan Kekayaan BUMN Persero Dihubungkan Dengan Sistem Keuangan Negara Dalam Membangun Perekonomian Mencapai Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Pengembangan Model Pertanggung-Jawaban Sosial Perusahaan (CSR) Sebagai Wujud Partisipasi Perseroan Dalam Pengembangan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penjaminan Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Pembiayaan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia DIkaitkan Dengan Kepentingan Perekonomian Nasional Dalam Mendukung Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSYARATAN KEANGGOTAAN PBB MENURUT PIAGAM PBB ( STUDI KASUS PALESTINA )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSYARATAN PERIJINAN DLM PENERAPAN PAJAK HOTEL TERHADAP RUMAH KOS DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNG JAWABAN AKIBAT PENGHINAAN YANG MENGAKIBATKAN GANTI RUGI IMMATERIL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ISRAEL-PALESTINA DI JALUR GAZA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Badan Usaha Milik Negara dihubungkan dengan Undang-undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana Jasa Penilai Publik Dalam Pemberian Kredit Perbankan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Bidang Ototmotif Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelanggaran Ciptaan Multimedia Dengan SaranaTeknologi Digital.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Internet dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK-PIHAK DALAM PERKERJAAN KONSTRUKSI TERKAIT KEGAGALAN KONSTRUKSI BANGUNAN YANG MENYEBABKAN HILANG NYA NYAWA ORANG LAIN DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN KITAB UU HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJ PEMENUHAN SARAN PERUMAHAN BKM 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG UNDANG NO. Diajukan untuk memenuhi Sarjana NGJAWABAN DEVELOPER TERHADAP KEWAJIBAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA DALAM MEMBANGUN BKM DITINJAU DARI UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog