Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG TIMBUL DARI PERPINDAHAN LINTAS BATAS ORGANISME HASIL MODIFIKASI GENETIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM ATAS PERBUATAN KARYAWANNYA YANG TIDAK BERWENANG MEWAKILI PERUSAHAAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK KERJASAMA PADA SENGKETA ANTARA PT PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA DAN PT POSEIDON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KEGAGALAN TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH AKIBAT SKIMMING DATA DALAM TRANSAKSI MELALUI ATM DITINJAU DARI PBI NOMOR 10/10/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 7/7/PBI/2005 TENTANG PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS PT. SARIJAYA PERMANA SEKURITAS DALAM PENYALAHGUNAAN DANA INVESTOR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PASAR MODAL DAN UNDAG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT KARENA PELAKSANAAN KEPUTUSAN BISNIS DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENERBITAN REKSA DANA FIKTIF DI BANK GLOBAL INTERNASIONAL (tBK) MENURUT HUKUM PERUSAHAAN DAN HUKUM PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA SITUS GANOOL TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN AKSES UNDUH FILM YANG DILINDUNGI OLEH HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Bank Pelaksana Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ditinjau Dari Peraturan Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENILAI KERUGIAN ASURANSI (LOSS ADJUSTER) TERHADAP PERHITUNGAN JUMLAH GANTI KERUGIAN YANG HARUS DIBAYARKAN PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP GUGATAN PASIEN ATAS KESALAHAN PROFESIONAL (MEDICAL MALPRACTICE) TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI MENGENAI PELANGGARAN DALAM PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK TERHADAP NASABAH DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAL MODAL DAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NO. KEP-27/PM/96 TENTANG PENGAWASAN WAKIL DAN PEGAWAI PERUSAHAAN EFEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS TERHADAP TINDAKAN DIREKSI YANG MERUGIKAN INVESTOR PADA PT. CSM BINTANG INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI ATAS ADANYA GUGATAN WANPRESTASI OLEH ANGGOTANYA PADA KOPERASI SERBA USAHA LANGIT BIRU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU NO. 15 TAHUN 2002 JO UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Korporasi Dikaitkan Dengan Aspek Hukum Administratif Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG TIMBUL ATAS KEPAILITAN MASKAPAI PENERBANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pemangku Jabatan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN UDARA DENGAN PENERAPAN PRINSIP PRESUMPTION OF LIABILITY ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KEHILANGAN BARANG DITEMPATTUJUAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA AIR MINUM ISI ULANG TERHADAP KONSUMEN ATAS KUALITAS AIR MINUM YANG DIPRODUKSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KELALAIAN YANG MENYEBABKAN RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KELALAIAN YANG MENYEBABKAN RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AHLI WARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA IMPLEMENTASI WARIS BERDASARKAN KUHP DAN BW

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM PEMERIKSAAN KONEKSITAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PertanggungJawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai BAN yang Melanggar Sistem Prosedur Bank dan Mengakibatkan Terjadinya suatu Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK ATAS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR TERHADAP NASABAH BANK TERKAIT TAGIHAN KARTU KRDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HAK SIAR PERTANDINGAN SEPAK BOLA PIALA DUNIA 2014 OLEH PENYEDIA LAYANAN YANG DISIARKAN LANGSUNG OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KAPTEN PENERBANG (PILOT) DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA AKIBAT KELALAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Komisaris Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dihubungkan Dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISI PENILAI AMDAL ATAS KESALAHAN DALAM PENILAIAN AMDAL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PertanggungJawaban Pidana Korporasi Akibat Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Sumber Daya Air Terkait Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 85/PUU-XII/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berkaitan Dengan Putusan Pernyataan Pailit Dalam Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEBOCORAN GAS YG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DLM RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DGN UU NO 32 THN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KECELAKAAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KETIDAKLAIKAN OPERASI SARANA KERETA API DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 200 7 TENTANG PERKERETAAPIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TRANSNASIONAL(TRANSNATIONAL CORPORATION) YANG MELAKUKAN PENYUAPAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINDA WANGSA DINATA SELAKU PIMPINAN CABANG KPO YANG MEMBERIKAN KREDIT KEPADA NASABAH ATAS PERINTAH ATASAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGENAI KEALPAAN PILOT PESAWAT PENUMPANG KOMERSIAL DALAM KASUS JATUHNYA PESAWAT GARUDA INDONESIA GA 200 DI BANDARA ADI SUCIPTO YOGYAKARTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN DAN KITAB UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA ATAU WALI YANG MENJADIKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG ADA DALAM PENGASUHANNYA SEBAGAI TKI DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemberi Kuasa Dan Pemilik Kuasa Pertambangan Yang Tidak Sah Yang Terjadi Dalam Sengketa Izin Usaha Pertambangan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Sistem H

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyedia Dana Pembuatan Psikotropika Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET (INTERNET GAMBLING) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Masih Dibawah Umur Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN PANGAN YANG CACAT DAN TERCEMAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT SITUS PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog