Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGELOLA ZAKAT YANG MENIMBULKAN AKIBAT KEMATIAN ATAU LUKA-LUKA TERHADAP ORANG LAIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DIKAITKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANGûUNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENIPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PEMBERITAAN YANG MEMUAT PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA INTERNET DIKAITKAN DENGAN UU NO. 40 TH 1999 TENTANG PERS DAN U NO. 11 TH 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Jasa Penilaian dan Konsultan Keuangan Dalam Pemberian Kredit Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN BERDASARKAN UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT EXXON MOBIL TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN TNI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAMANAN DI PT EXXON MOBIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS PENCULIKAN BAYI YANG MERUPAKAN PASIEN RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN KELUARGA TIDAK MAMPU YANG TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN MEDIS SEHINGGA MENYABABKAN KEMATIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 304 JO 306 (2) KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO DAN FOTO PORNO MELALUI FACEBOOK DENGAN MEDIA INTERNET DALAM KASUS LILI PURNAMA SARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN PRAKTIK SEBAGAI DOKTER GIGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARUNG INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN CYBERPORN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK KETIGA TERHADAP KYOTO PROTOKOL 1997 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN IKLIM GLOBAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban produsen terhadap pengguna produk cacat akibat kesalahan desian industri dihubungkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PT. PLN (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK SECARA BERGILIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk DIVRE III JAWA BARAT DAN BANTEN TERHADAP PELANGGAN ATAS KETERLAMBATAN PENYELESEIAN GANGGUAN TELEPON BERDASARKAN KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENYEDIAAN PINTU LINTASAN KERETA API TERKAIT PELAYANAN DAN KESELAMATAN KERETA API DAN PENGGUNA JALAN RAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS EMITEN ATAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG MENYESATKAN TERHADAP INVESTOR DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS PEMBERI LAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PASIEN DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 8/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS WALI AMANAT DI DALAM PENERBITAN OBLIGASI DALAM HAL EMITEN MELAKUKAN WANPRETASI DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWBAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGUNGJAWABAN BIRO JASA BOUCHE TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA KLIEN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG DILAKUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. DALAM RANGKA INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN BATAS-BATAS WILAYAH NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA: STUDI KASUS BENCANA ALAM TSUNAMI ACEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Bentuk Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Akibat Pergantian Developer dlm Pembangunan Perumahan ditinjau dari UU No. 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 8 Th 1999 ttg Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN FOTO MELALUI PENGOLAHAN PHOTO IMAGE DI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 19 TH 2002 TTG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN KLAUSULA PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK DALAM PELAYANAN JASA DAN PAKET PROMO TELKOM INDHOME DI HUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN KONTRAK JUAL BELI GAS SECARA SEPIHAK OLEH BP MIGAS/SKK MIGAS SEBAGAI AKIBAT DARI DITERBITKANNYA SURAT NO. 0499/BP00000/2011/S2 DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan peruntukan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dan permukiman dihubungkan dengan UU no. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Peruntukan, Fungsi Dan Penggunaan Kawasan Hutan Ditinjau Dari Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Sistem E-Procurement pada Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan Dikaitkan dengan Good Corporate Governance (GCG) dan Undang2 No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN SISTEM PENGAMANAN PERANGKAT LUNAK (UNLOCKING) TELEPON GENGGAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Status Hak Atas Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pengelolaan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Berdasarkan Hak Menguasai Oleh Negara Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN STATUS KLUB SEPAKBOLA DI INDONESIA MENJADI PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUNDINGAN WIPO MENGENAI KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPENTINGAN NEGARA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERWALIAN ANAK HASIL TINDAK PERKOSAAN AYAH TERHADAP ANAK TIRI DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Oursourcing Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN ANAK PADA PERKAWINAN ADAT TAMBELAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN ATAS TANAH TERHADAP WNI YANG MENIKAH DENGAN WNA DAN MERUBAH STATUS KEWARGANEGARAAN MENJADI WNA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM KELUARGA WARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pewarisan dalam masyarakat adat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam hal seorang sultan tidak memiliki keturunan berdasarkan hukum adat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN HAK CIPTA KARYA LAGU ATAU MUSIK DIKAITKAN DENGAN PENGALIHAN HAK SECARA LISAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN HARTA KEKAYAAN ORANG YG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA KARENA HILANGNYA PESAWAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI BERDASARKAN HUKUM ADAT MASYARAKAT MATRILINEAL DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN MEREK BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT MAYORAT PEREMPUAN SEMENDE DI PALEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN RUMAH NEGARA TERHADAP AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERPU TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT NAGARI GUGUAK MALALO YANG SEBELUMNYA HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog