Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PEWARISAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN TERHADAP AHLI WARIS L;AKI-LAKI YANG DIHAPUS KEDUDUKANNYA SEBAGAI ANAK OLEH ORANG TUANYA (PEGAT MAPIANAK) KARENA PINDAH AGAMA DIKAITKAN DENGAN HUKUM WARIS ADAT BALI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Militer.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana Cambuk Di Aceh Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana dan Politik Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Pemidanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEOTENTIKAN NASKAH UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DILIHAT DARI SEGI HUKUM TATA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KERUGIAN NEGARA DIBIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA YANG DISEBABKAN OLEH PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DIKAITKAN DENGAN UNITED NATI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA MEREK DAN LISENSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 15 TH 2001 TENTANG MEREK JO UU NO. 37 TH 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KOMISI KEJAKSAAN SEBAGAI PENGAWAS TINDAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENUNTUT UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI JALAN DAMAI ANTARA NASABAH DAN BANK BERDASARKAN PBI NOMOR 8/5/PBI/2006 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PBI NOMOR 10/1/PBI/2008 TENTANG MEDIASI PRBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA PT. POS INDONESIA (PERSERO) BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN KEMITRAAN INTI PLASMA KELAPA SAWIT ANTARA PTPN VIII KERTAJAYA DGN PETANI KELAPA SAWIT KABUPATEN LEBAK DIKAITKAN DGN HUKUM FOSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN HAK TERSANGKA OLEH PENYIDIK (OPSPORING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N0. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAN AUDIT LAOPRAN KEUANGAN OLEH AKUNTAN PUBLIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG YANG RELEVAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam praktik guna menciptakan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA BERPEDOMAN PADA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PENAYANGAN PROGRAM TELEVISI YANG MENGANDUNG KEKERASAN DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan terhadap penayangan program televisi yang mengandung kekerasan dalam kerangka UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan Kitab Undang-undang hukum pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN SPBU YANG MELAKUKAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PENJUALAN ASAM KERAS DI MASYARAKAT DITINJAU DR UU NO 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN PP NO 4 THN 2010 TENTANG PREKURSOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT PEMERHATI KORUPSI YANG BEKERJA SAMA DENGAN KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDUNG TENGAH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERANAN AHLI PSIKOLOGI/PSIKIATRI DALAM PERKARA KEJAHATAN TERHADAP NYAWA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEMISKINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAUN DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan terhadap perkembangan jaringan waralaba minimarket Indomaret dalam kajian persaingan sehat menurut UU no. 5 th 1999 ttg Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DI INDONESIA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERSETUJUAN TINDAKAN BEDAH MAYAT BAGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN MENURUT KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PROFESI AHLI NUJUM DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 545 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MA NO 483 K/PDT/2010 TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI IMMATERIL DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UU HUKUM PERDATA DAN HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1026 K/PDT/2010 TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN ........ 1997 TENTANG PENDAFTARAN T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 222 K/PDT/2011 TENTANG GUGATAN PERLAWANAN TEREKSEKUSI ATAS LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN ANTARA JOHANES DJONI SUPRIJATNO MELAWAN PT. BANK UOB BUANA TBK DAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 704 K/PDT.SUS/2012 TERKAIT DENGAN UTANG YANG TIMBUL AKIBAT PERJANJIAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) DENGAN PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA (PJI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2895/K/2010 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 238 PK/ Pdt/2014 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TPI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 312/K/AG/2008 TENTANG SENGKETA HARTA PENINGGALAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN SAUDARA KANDUNG ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAMö.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 PK/PDT.SUS/2010 TENTANG PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107K/PDT.SUS/2012 TENTANG PERKARA KEPAILITAN ANTARA PT. BUMI KARYA MANDIRI DKK DENGAN NEFFY LUKMAN DKK. DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PDT.SUS/2010 TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT ATAS PT. ALTARA EXCIS INVESTAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1961.K/Pdt/2001 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGHUNIAN RUMAH ANTARA Nn. mARIE sYAFEI MELAWAN Ny. HO FOENG JIN Cs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 1111 K/PDT/2009 TANGGAL 28 OKTOBER 2009 TENTANG SENGKETA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 1500 YANG TERLETAK DI JALAN CENDANA NOMOR 9 JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 32 TAHUN 1979 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.2757 K/Pdt/1985 TENTANG GUGATAN YANG DINYATAKAN GUGUR DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PERKARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN NOMOR 264/PDT.G/2014/PA.PYB TENTANG GUGATAN PEMBAYARAN HUTANG MAHAR (TUOR) DALAM GUGATAN PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU NO.0480/PDT.G/2010/PA.BN TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO.0471/Pdt.G/2009/PA.PBR TENTANG GUGATAN HAK WARIS IBU KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN INTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG NOMOR 131/G/2011/PHI/PN.BDG MENGENAI GUGATAN HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN PENGRAJIN TEKSTIL SINAR BARU DIHUBUNGKAN DEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELAIHARI NO 31/Pdt.G/2012/PN.pLH MENGENAI PENJUALAN TANAH YANG DI LAKUKAN OLEH BUKAN PEMILIK DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PASAR TRADISIONAL KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SENGKETA PENGUASAAN TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN MODAL VENTURA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DI PT. DIRGANTARA INDONESIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog