Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS INVESTASI DANA MASYARAKAT PADA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Investasi Dana Pensiun Telkom Dalam Bentuk Obligasi Berdasarkan SK.Menkeu Nomor 78/KMK.017/1995 Tentang Investasi Dana Pensiun Sebagai Slah Satu Alternatif Penempatan Kekayaan DI Pasar Modal Dihubungkan Dengan UU Nomor 11 Tahun 1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI KARENA ALASAN ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN TERHADAP SUAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS JASA PENGANGKUTAN TAKSI DI BANDARA YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARGOMETER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 64 UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KAWIN MUT'AH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PELAKSANAANYA SERTA PELAKSANAANYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERNIKAHAN YANG DINIKAHKAN OLEH SEORANG WALI MUHAKKAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF F UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN RADIO SUARA METRO MILIK POLDA METRO JAYA PADA FREKUENSI 107,8 MHZ (KANAL 203) YANG MENEMPATI JANGKAUAN FREKUENSI KHUSUS PERUNTUKAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 32

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Kebijakan Gabungan Koperasi Batik Indonesia Sehubungan Dengan Penyertaan Modalnya Pada PT Pintex Sebagai Perusahaan PMA Yang Didirikan Berdasarkan Perjanjian Joint Venture

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN HAPUS BUKU KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. TERHADAP NASABAHNYA YANG TERKENA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI DAERAH BANTUL, WONOSARI DAN KLATEN BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM MENARIK MASUKNYA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ASOSIASI PELAKU USAHA DALAM PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK KANDUNG YANG NAMA AYAHNYA TIDAK TERCANTUM DALAM AKTA KELAHITRAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO 23 THN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO 24 THN 2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM DAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM BAGI ANAK HASIL FERTILISASI IN VITRO MELALUI IBU PENGGANTI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 DIKAITKAN DENGAN UU NO. 37 TAHUN 2004 MENGENAI KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN WAKAF SAHAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Keikutsertaan Indonesia Pada The International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR-1966) Sebagai Upaya Peningkatan Pelaksanaan Hak Azasi Manusia di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Kepemilikan Saham Oleh KUD Sinar Jaya Pada PT. Bakrie Finance Coorporation Dan PT Hero Mini Supermarket Dalam Rangka Proses Demokrasi Ekonomi Dihubungkan Dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE (GUNTAI) DI KABUPATEN GORONTALO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56/Prp TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEPPRES NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KESALAHAN PENERAPAN DELIK PIDANA DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASSARKAN PASAL 143 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Ketahanan Pangan Dalam Era Globalisasi Menuju Perwujudan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DIRATIFIKASINYA INTERNAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT (ICCPR) MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN RAHASIA BANK PADA PT BANK TBK DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYITAAN BOEDEL PAILIT DIKAITKAN DGN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SERTA UU NO 8 THN 1981 TENTANG KITAB UU HK ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (PPNS DJBC) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK DENGAN PENYEDIA JASA PELAYANAN PERBANKAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KONTRAK ANAK BUAH KAPAL (ABK) DIKAITKAN DENGAN MARITIME LABOUR CONVENTION 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KONTRAK KERJASAMA PENJUALAN DGN SISTEM PENITIPAN PRODUK DIHUBUNGKAN DGN BUKU III KITAB UU HKM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGI TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN DIKAITKAN DGN UU NO 23 THN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS ATAS TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG TERJADI DI PASAR LOAK KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEBERADAAN JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (PEDOPHILIA) DIKAITKAN DENGAN UU NO. 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO KUH PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL TERJHADAP TAHANAN PEREMPUAN DI KANTOR KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DGN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI NO 8 THN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM DLM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DIKAITKAN DENGAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PEMASUNGAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PENARI EROTIS (SEXY DANCER) DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PERMASALAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PELAKU ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLWILTABES BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN AN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP TERJADINYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 35 THN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 THN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENJUALAN BAYI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TH 1981 TTG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PEREDARAN OBAT-OBATAN KADALUARSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK MENGENAI PERUBAHAN BATAS U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS SODOMI YANG DILAKUKAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTNAG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TAWURAN ANTAR PELAJAR SLTA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG BERDASARKAN KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog