Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESELAMATAN KERJA PARA PEKERJA DI PT. TANABE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN KERJASAMA OPERASI/JOINT OPERATION AGREEMENT ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DAN PT. EXXON MOBIL OIL INDONESIA MENGENAI PENGELOLAAN LADANG MINYAK DAN GAS BUMI DI BLOK CEPU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN IZIN CERAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 IZIN PERKAWINAN DAN PERCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Pengupahan Bagi Pekerja Yang Dituangkan Dalam Kesepakatan Kerja Bersama di PT. DJATATEX

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKCAKAPAN HUKUM SESEORANG DALAM PERCERAIAN DIMANA SALAH SATU PIHAK YANG DICERAIKAN DALAM KEADAAN SAKIT TUMOR OTAK BERDASARKAN DENGAN BUKU I KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN DEVELOPER UNTUK MEMBANGUN RUMAH SUSUN UMUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN EKSEKUTORIAL JAKSA PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KURATOR MEMBATALKAN TINDAKAN DEBITOR YANG DIANGGAP MERUGIKAN KREDITOR (ACTIO PAULIANA) SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KREDITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM HAL MEMEERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA WARIS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Menangani Perkara Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer Aktif Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KUHAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN UNTUKK MENGADILI WARGA ASING PEMILIK KAPAL PUKAT HARIMAU (TRAWL) PELAKU ILLEGAL FISHING DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KIOS PASAR BARU BANDUNG SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA JUNCTO UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KKOMERSIALISASI LAGU KARYA CIPTA PENYANYI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI KOMPRESI DATA AUDIO DIGITAL Mp3 ( MPEG AUDIO LAYER III ) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL LARANGAN MENIKAH DAN HAMIL DALAM KONTRAK KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL MINUS MARGIN DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN RITEL DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL PEMBERIAN KUASA DALAM PERJANJIAN BAKU YANG DITETAPKAN OLEH PT. ADIRA DINAMIKA MULTI DINANCE Tbk. (ADIRA FINANCE) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX (SDB) PADA PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK FINANCIAL LEASING PESAWAT UDARA MENURUT UNIDROIT CONVENTION ON INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK KARYA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN JO. PERPU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BIAK NUMFOR DENGAN BV. TIRTA PAPUA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ATAS ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI WARIA DIKAITKAN DENGAN PATOLOGI SOSIAL DI DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA LATIFUNDIA DI KABUPATEN SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 Prp. TAHUN 1960 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN POLIGAMI DENGAN LEBIH DARI 4 (EMPAT) ISTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LELANG BARANG TIDAK BERGERAK DALAM HAL EKSEKUSI LELANG BARANG JAMINAN OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) / KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) BANDUNG I BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.49 PRP TAHUN 1960

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN MENURUT PERMA NO.2 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PENSIUN DI PT.BANK NEGARA INDONESIA,Tbk MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LIBERTY CLAUSE DALAM PERJANJIAN CARTER MENURUT PERJALANAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENJUSTIFIKASI DEVIASI PADA PENGANGKUTAN LAUT DITINJAU DARI THE HAGUE-VISBY RULES KUHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MAS KAWIN (MAHAR) YANG BELUM DI BAYAR PADA SAAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASALAH KESEMPATAN KERJA BAGI PARA PENYANDANG CACAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 199T TENTANG PENYANDANG CACAT JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI DALAM PERKARA SENGKETA PEWARIS DI PENGADILAN AGAMA MANURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENGADILAN NO. 50 TAHUN 2009 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK KERJASAMA DI BIDANG EKONOMI ASEAN MENURUT PROTOKOL MANILA 1996 BERKAITAN DENGAN PROSES PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE DI BEBERAPA NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MUNCULNYA ALIRAN AL QIYADAH AL ISLAMIYAH, DIHUBNGKAN DENGAN PASAL 156a KUHP TENTANG PENODAAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NGELAMAR DAN TIDAK NGELAMAR MENURUT HUKUM ADAT BETAWI DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIDAFTARKAN SETELAH ADANYA WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PT. KARUNA YANG TELAH BEKERJA SELAMA 3 (TIGA) BULAN BERTURUT รป TURUT ATAU LEBIH DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.100/MEN/VI/2004 TENTANG PEL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA KONTRAK PADA PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAMA PENAWARAN UMUM PT. ADARO ENERGY TBK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROSES LETTER OF CREDIT (L/C) BERDASARKAN THE UNIFORM CUSTOMS AND PRACTISE FOR DOCUMENTARY CREDITS (UCP-500) DIKAITKAN DENGAN KASUS LETTER OF CREDIT (L/C) FIKTIF PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN COOPERATION AGREEMENT SEBAGAI SALAH SATU CARA PERDAGANGAN DALAM SISTEM COUNTER TRADE SEBAGAI USAHA PENEROBOSAN EKSPOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL SECARA ANGSURAN ANTARAP.T. DIPO STAR FINANCE DENGAN DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUCIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IZIN KERJA TENAGA KERJA ASING DI SEKTOR PERINDUSTRIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUGAN KERJA DI PT. BPR MAHAPATIH SEDIAUTAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHU 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1964 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING PT. CHEVRON TEXACO ENERGY INDONESIA LTD. DALAM PEMBANGUNAN PLTP UNIT III DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH GUNA PEMBUATAN DAN PELEBARAN JALAN DI KOTA TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 JUNTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA KARYAWAN KAMPANYE (SUIKER CAMPAGNE) DAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog