Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN TUHAN YANG MAHA ESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (BPSK) TANPA MENCANTUMKAN IRAH-IRAH TERKAIT FIAT EKSEKUSI MELALUI PENGADILAN NEGERI DITINJAU DR UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HERZIENE INLA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGRUMAHAN KARYAWAN PT DIRGANTARA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL MELALUI PRODUCTION SHARING CONTRACT DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL DITINJAU DARI UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN UU NO 25 TAHUN 2007 TENTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PELAYANAN SATU ATAP BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI MENYANGKUT OBJEK SENGKETA BERUPA TANAH DALAM KASUS TANAH MERUYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERALIHAN WEWENANG ORGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KURATOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN ATAS ISI INFORMASI MEDIA INTERNET (INTENETÆS CONTENTS) DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELUANG INVESTASI DALA PENYELENGGARAAN FREKUENSI 3 GENERATION (3G) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMAKAMAN MEWAH YANG DIKOMERSIALKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN FASILITAS BANTUAN EKONOMI DARI ISLAMIC DEVELOPMENT BANK OLEH NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DALAM CHARTER OF THE ECONOMICS RIGHT AND DUTIES OF STATES (CERDS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN HARTA BENDA WAKAF UNTUK KEGIATAN USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMASUNGAN PEWARIS YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS DENGAN TUJUAN MENGUASAI HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA ASAL DAN HARTA BERSAMA PD MASYARAKAT PEMELUK ALIRAN KEPERCAYAAN SUNDA WIWITAN DITINJAU DR HKM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DIKUASAI OLEH ANAK PEREMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DARI HARTA HASIL PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis terhadap pembagian warisan anak luar kawin dari perkawinan yang tidak dicatat pada masyarakat keturunan Tionghoa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA BERDASARKAN PERSEPSI HUKUM PERSAINGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN PERIZINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN ANTAR PULAU DI SELAT SUNDA DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENJAMIN KESELAMATAN PELAYARAN DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis terhadap pembatalan akta jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT dikaitkan dengan PP No. 24 th 1997 ttg Pendaftaran Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN AKUISISI OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBANAN IMBALAN JASA KURATOR SETELAH TERJADINYA PEMBATALAN STATUS PAILIT OLEH MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA NARKOTIKA MENURUT PP NO 99 THN 2012 DAN PERMENKUMHAM NO 21 THN 2013 DIKAITKAN DHN UU NO 12 THN 1995 TENTANG PERMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN ASEAN SECURITY COMMUNITY (ASC) DIHUBUNGKAN DENGAN DEKLARASI BANGKOK 1967 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN OLEH PT. JASA RAHARJA KEPADA PENGEMUDI KENDARAAN PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PENANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN (TAX HOLIDAY) KEPADA PENANAM MODAL ASING DALAM RANGKA KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GRASI BAGI TERPIDANA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK EKSLUSIF ATAS PEMANFAATAN RIGHT OF WAYY KETENAGALISTRIKAN KEPADA PT. INDONESIA COMMENTS PLUS OLEH PT. PLN PERSERO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI TIDAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KEKEBALAN HUKUM YANG DIBERIKAN SUATU NEGARA DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT OLEH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT SERBA GUNA (KSG) DENGAN JAMINAN SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI DAN AVALIST PADA P.T. BANK BUKOPIN CABANG BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN BERUPA KREDIT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) OLEH PT X (Persero) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN SERTA PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN PT. WAY HALIM PERMAI BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERLAKUAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), Tbk. DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK PASIEN DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL (PROFESIONAL LIABILITY) TENAGA KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH PADA BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 JO UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH PADA BII (SYARIAH) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN SYARI'AH BAGI USAHA KECIL OLEH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN RESI GUDANG ATAS KOMODITI BERJANGKA SEBAGAI AGUNAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI BERMASALAH DGN MENGGUNAKAN AKAD QARDH PD KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUTTAMWIL TAMZIS CABANG KOTA CIMAHI DITINJAU DR KETENTUAN PERATURAN OJK TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN FATWA DSN TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS DAN GAGASAN PENGHAPUSAN REMISI BAGI NARAPIDANA TERORIS DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PENELITIAN DI LP KLAS I A CIPINANG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG TUNA NETRA DLM MENGAKSES KARYA CIPTA DI INDONESIA DIKAITKAN DGN PERJANJIAN MARRAKESH 2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL OLEH PT CITRAGRAHA NUGRATAMA HOTEL PAPANDAYAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR WARALABA BERDASARKAN PERMENDAG NO. 58/M-DAG/PER/9/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG NO. 07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAWARAN TENDER OLEH PERUSAHAAN ASING DALAM KONTRAK KARYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BAPEPAM NO.IX. H.1 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KEGIATAN USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN KESEIMBANGAN KEDUDUKAN ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN TANAH MELALUI PRONA ( PROYEK OPERASIONAL NASIONAL AGRARIA ) DI WILAYAH DESA BABAKAN PEUTEUY KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI GOLONGAN EKONOMI LEMAH DIHUBUNGKAN DEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENELITIAN KEDOKTERAN PADA MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1995 TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog