Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Akibat hukum pembatalan perkawinan kedua terhadap tanggungjawab orang tua dihubungkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA PEMALUAN DOKUMEN NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM TANPA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FUNGSI BANK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS MONETER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat hukum pemutusan kontrak dikaitkan dengan penyelesaian sengketa kontrak internasional di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENARIKAN DIRI INDONESIA DARI FUND CONVENTION 1971 DALAM KAITANYA DENGAN PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KAPAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGAKUAN TERHADAP DEKLARASI KEMERDEKAAN SEPIHAK LIBERLAND MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGALIHAN BENTUK BUMN PERJAN KERETA API MENJADI PERUM DAN KEMUDIAN PERSERO TERHADAP PENSIUN PEGAWAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Pengalihan Kredit Sindikasi Bank Beku Operasi Terhadap Peserta Sindikasi Lainnya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGAMBILALIHAN PT. BANK CENTURY Tbk SEBAGAI BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT BATAK TOBA TERHADAP KEDUDUKAN WARIS ANAK KANDUNG DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN TANAH WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGANIKRARNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENINGKATAN NON-PERFORMING LOAN DALAM USAHA KARTU KREDIT YANG DISELENGGARAKAN BANK TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 6/10/PBI/2004 TENTANG SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Perjanjian Pembangunan Pusat Kesejahteraan Sosial Oleh Perusahaan Swasta Yang Masuk Dalam Daftar Hitam Dihubungkan Dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK ATAS KEBENDAAN TANPA PERSETUJUAN PASANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN JIKA MEMPELAI PRIA PADA SAAT IJAB KABUL DIWAKILKAN OLEH ADIK KANDUNG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA SEBAGAI ISTRI KEDUA/KETIGA /KEEMPAT TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS PERUM PEGADAIAN MENJADI PT (PERSERO) TERHADAP KEGIATAN USAHA PERUM PEGADAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEWARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA MENURUT HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal terhadap Penanaman Modal (Asing) Bidang Agribisnis di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat hukum putusnya perkawinan karena perpindahan agama dalam kerangka UU no. 1 tahun 1974 ttg perkawinan dan kompilasi hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM SERTA HAK-HAK YG DIPERBOLEHKAN PEKERJA KARENA KETERLAMBATAN PEMBERIAN SURAT PERPANJANGAN KONTRAK KERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT.CAREFOUR INDONESIA KARAWACI DI TINJAU DR UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP GADAI SAWAH TANPA JATUH TEMPO DI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYANYI YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI KONTRAK KERJASAMA DIDASARKAN BUKU III KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ADAT KARUHUN URANG YANG DILAKUKAN SEBELUM BERLAKUNYA SYARAT DAN TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP WAKAF TANAH YANG TIDAK MEMILIKI AKTA IKRAR WAKAF BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKUKAN PENYESUAIAN KLAUSUL PERJANJIAN PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC) TERHADAP PP NO. 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PROSES PERTUKARAN SAHAM ANTARA PT. ADQUANTUM ADVERTISING COMMUNICATIONS DENGAN BRANDZ GROUP PTE LTD SINGAPORE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT PENGHAPUSAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN PASAR TERHADAP RETRIBUSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat perceraian dalam perkawinan campuran terhadap kekuasaan orang tua pada anak dibawah umur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN DITINJAU MENURUT HUKU ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat putusan perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama dihubungkan dengan Undang undang No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap kekuasaan orang tua kepada anak dihubungkan dengan Undang-Undang N0.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT-AKIBAT HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS PERBUATAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN UU NO. 40 TH 2007 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKSI MOGOK KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA PADA PT DOOSAN CIPTA BUANA JAYA YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKTA JUAL BELI TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN PADA PT BRI (PERSERO) TBK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKTA LAHIR TANPA MENYERTAKAN NAMA AYAH KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKTA PPAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR OERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aktivitas Perbankan Dalam Hubungannya Dengan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pembiayaan Kegiatan Terorisme.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKUISISI PT KALTIM PRIMA COAL OLEH PT BUMIRESOURCESTBK DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM PT BUMI RESOURCES TBK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akuisisi Saham Dalam Kaitannya Dengan Investasi Asing Pada Perusahaan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akuisisi Saham Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Kepemilikan Saham Oleh Pihak Asing Dihubungkan Dengan Upaya Pengembangan Perbankan Indonesia Dalam Rangka Mencapai Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akuntabilitas Keuangan Negara Pada Lembaga-Lembaga Pemerintahan Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN (SYIQAQ) PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN PERCERAIAN KARENA SUAMI BERPINDAH AGAMA (MURTAD) DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSISTIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN-ALASAN YURIDIS DALAM HAL PEMINDAHAN PERADILAN DALAM KASUS WALIKOTA SEMARANG NON-AKTIF SOEMARMO HADI SAPUTRO DIKAITKAN DENGAN PASAL 85 KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Alat bukti dokumen elektronik dalam transaksi e-commerce dikaitkan dengan hukum aAcara Perdata Indonesia dan Uncitral Model Law On e-commerce

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog